Myanmar Protes AS Karena Beri Sanksi Panglima Militer
CNN Indonesia
Kamis, 18 Jul 2019 20:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Angkatan Bersenjata Myanmar memprotes keputusan pemerintah Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi larangan berkunjung ke negara itu kepada Panglima Jenderal Min Aung Hlaing dan tiga petinggi militer lainnya. Penyebabnya adalah dia diduga terlibat dalam pembantaian minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine.
"Keputusan itu mencoreng harga diri militer Myanmar. Keputusan kami seharusnya dihormati," kata juru bicara Angkatan Bersenjata Myanmar, Brigjen Zaw Min Tun, seperti dilansir AFP, Kamis (18/7).
Selain Min, para petinggi angkatan bersenjata Myanmar yang dijatuhi sanksi oleh AS adalah wakil panglima Soe Win, Brigjen Than Oo, dan Aung Aung. Seluruh keluarga mereka juga dilarang memasuki AS.
Zaw juga menyatakan pemerintah AS tidak memahami akar permasalahan di Rakhine. Militer Myanmar terus menjadi sorotan setelah diduga melakukan persekusi, pengusiran, hingga pembunuhan terhadap etnis Rohingya dan minoritas lainnya di Rakhine. Kekerasan itu kembali memburuk sekitar Agustus 2017 lalu.
Kekerasan dipicu oleh penyerangan sejumlah pos polisi oleh kelompok militan di Rakhine. Alih-alih menangkap para pelaku, militer Myanmar diduga mengusir, menyiksa, hingga membunuh etnis Rohingya.
Sejak itu, sedikitnya 700 ribu Rohingya lari ke perbatasan Bangladesh untuk mencari perlindungan. Meski Myanmar mengklaim telah menahan sejumlah tentara terkait hal ini, kekerasan terhadap Rohingya disebut masih terjadi hingga saat ini.
"Militer melakukan tugasnya untuk melindungi kawasan dan etnis minoritas," kata Zaw.
Myanmar sampai saat ini tidak mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu suku bangsa. Menurut mereka Rohingya adalah pendatang gelap dari Rohingya.
Aktivis pro Rohingya dari Myanmar, Wai Wai Nu, menyatakan memuji langkah AS. Namun, dia berharap hal itu tidak berhenti sampai di sini demi membuat jera dalang pembantaian Rohingya.
"Satu-satunya cara untuk berubah adalah menahan dalang yang harus bertanggung jawab atas diskriminasi terhadap etnis dan pemeluk agama minoritas," kata Nu usai bertemu Presiden AS, Donald Trump, di Gedung Putih kemarin.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Luar Negeri AS mengklaim memiliki bukti yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa Aung Hlaing dan sejumlah pejabat tinggi militer lainnya terlibat dalam operasi militer di Rakhine pada 2017 lalu. Operasi militer itu menyebabkan krisis kemanusiaan di Rakhine memburuk hingga memicu gelombang ratusan ribu Rohingya mengungsi ke Bangladesh. (ayp)
"Keputusan itu mencoreng harga diri militer Myanmar. Keputusan kami seharusnya dihormati," kata juru bicara Angkatan Bersenjata Myanmar, Brigjen Zaw Min Tun, seperti dilansir AFP, Kamis (18/7).
Zaw juga menyatakan pemerintah AS tidak memahami akar permasalahan di Rakhine. Militer Myanmar terus menjadi sorotan setelah diduga melakukan persekusi, pengusiran, hingga pembunuhan terhadap etnis Rohingya dan minoritas lainnya di Rakhine. Kekerasan itu kembali memburuk sekitar Agustus 2017 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejak itu, sedikitnya 700 ribu Rohingya lari ke perbatasan Bangladesh untuk mencari perlindungan. Meski Myanmar mengklaim telah menahan sejumlah tentara terkait hal ini, kekerasan terhadap Rohingya disebut masih terjadi hingga saat ini.
Myanmar sampai saat ini tidak mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu suku bangsa. Menurut mereka Rohingya adalah pendatang gelap dari Rohingya.
Aktivis pro Rohingya dari Myanmar, Wai Wai Nu, menyatakan memuji langkah AS. Namun, dia berharap hal itu tidak berhenti sampai di sini demi membuat jera dalang pembantaian Rohingya.
"Satu-satunya cara untuk berubah adalah menahan dalang yang harus bertanggung jawab atas diskriminasi terhadap etnis dan pemeluk agama minoritas," kata Nu usai bertemu Presiden AS, Donald Trump, di Gedung Putih kemarin.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Luar Negeri AS mengklaim memiliki bukti yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa Aung Hlaing dan sejumlah pejabat tinggi militer lainnya terlibat dalam operasi militer di Rakhine pada 2017 lalu. Operasi militer itu menyebabkan krisis kemanusiaan di Rakhine memburuk hingga memicu gelombang ratusan ribu Rohingya mengungsi ke Bangladesh. (ayp)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK