KILAS INTERNASIONAL
'Kemustahilan' Referendum Papua hingga Amarah China ke Jerman
CNN Indonesia
Rabu, 11 Sep 2019 06:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kabar internasional pada Selasa (10/9) riuh dengan berbagai isu, mulai dari penilaian pakar bahwa referendum Papua merdeka mustahil dalam hukum internasional hingga amarah China atas Jerman karena pertemuan dengan aktivis Hong Kong.
1. Pakar Sebut Referendum Papua Mustahil di Hukum Internasional
Gerakan separatisme Papua masih menjadi sorotan publik. Namun, pengamat menganggap referendum Papua merdeka mustahil jika dilihat dari kacamata hukum internasional.
"Bukan hanya hukum nasional yang melarang referendum bagi Papua, melainkan juga hukum internasional," ujar guru besar hukum internasional Universitas Diponegoro, Eddy Pratomo, kepada wartawan pekan lalu.
Secara keseluruhan, Eddy menjabarkan sejumlah cara satu wilayah memerdekakan diri, yaitu dengan menentukan nasib sendiri atau melepaskan diri.
Berdasarkan hukum internasional, menentukan nasib sendiri hanya bisa tercapai dalam konteks kolonialisme, atau wilayah terkait masuk dalam daftar Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa.
[Gambas:Video CNN]
Papua tidak masuk dalam daftar tersebut, sementara berdasarkan jika ditilik dari konteks kolonialisme, pulau itu sendiri sudah secara otomatis ikut merdeka dengan Indonesia ketika Sukarno membacakan proklamasi pada 17 Agustus 1945.
Menurut Eddy, Papua secara otomatis menjadi daerah kekuasaan Indonesia berdasarkan prinsip Uti Possidetis Juris. Ini adalah prinsip penetapan batas-batas negara yang baru merdeka dari penjajahan dengan memastikan wilayahnya kembali.
2. Tanggulangi Kabut Asap, Malaysia Sebar 500 Ribu Masker
Masih di kawasan Asia Tenggara, Malaysia menarik perhatian ketika pemerintah setempat memutuskan untuk mengirimkan sekitar 500 ribu masker ke negara bagian Sarawak agar masyarakat tidak menghirup kabut asap akibat kebakaran hutan.
"Badan Penanggulangan Bencana Malaysia (NADMA) sudah mengirim 500 ribu masker ke sejumlah perwakilan kami di wilayah Sarawak," demikian isi pernyataan NADMA seperti dilansir Reuters, Selasa (10/9).
Di sisi lain, Menteri Energi, Iptek, Lingkungan dan Perubahan Iklim Malaysia, Yeo Bee Yin, menyatakan siap membantu Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan kabut asap. Namun, dia tidak merinci bentuk bantuan yang dimaksud.
"Hal yang harus dilakukan Indonesia adalah memadamkan titik api dan pemerintah kami siap memberikan bantuan apa pun untuk Indonesia di Kalimantan dan Sumatra," kata Yeo.
3. China Marah Besar Menlu Jerman Bertemu Aktivis Hong Kong
Sementara itu, kisruh demonstrasi di Hong Kong masih terus meramaikan kabar Asia Pasifik. Kali ini, berita tersebar ketika China marah karena Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, bertemu dengan aktivis Hong Kong, Joshua Wong.
"China telah mengajukan pernyataan tegas kepada pihak Jerman," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying.
[Gambas:Video CNN]
Hua mengatakan bahwa Hong Kong adalah urusan internal dan tidak satupun pemerintah asing, organisasi, atau individu yang boleh ikut campur.
Sejak tiga bulan belakangan, para demonstran Hong Kong menggelar unjuk rasa besar-besaran. Aksi yang awalnya hanya untuk menuntut pencabutan RUU ekstradisi itu berkembang menjadi seruan agar Hong Kong memisahkan diri dari China. (has)
1. Pakar Sebut Referendum Papua Mustahil di Hukum Internasional
Gerakan separatisme Papua masih menjadi sorotan publik. Namun, pengamat menganggap referendum Papua merdeka mustahil jika dilihat dari kacamata hukum internasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara keseluruhan, Eddy menjabarkan sejumlah cara satu wilayah memerdekakan diri, yaitu dengan menentukan nasib sendiri atau melepaskan diri.
Berdasarkan hukum internasional, menentukan nasib sendiri hanya bisa tercapai dalam konteks kolonialisme, atau wilayah terkait masuk dalam daftar Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa.
[Gambas:Video CNN]
Papua tidak masuk dalam daftar tersebut, sementara berdasarkan jika ditilik dari konteks kolonialisme, pulau itu sendiri sudah secara otomatis ikut merdeka dengan Indonesia ketika Sukarno membacakan proklamasi pada 17 Agustus 1945.
Menurut Eddy, Papua secara otomatis menjadi daerah kekuasaan Indonesia berdasarkan prinsip Uti Possidetis Juris. Ini adalah prinsip penetapan batas-batas negara yang baru merdeka dari penjajahan dengan memastikan wilayahnya kembali.
2. Tanggulangi Kabut Asap, Malaysia Sebar 500 Ribu Masker
Masih di kawasan Asia Tenggara, Malaysia menarik perhatian ketika pemerintah setempat memutuskan untuk mengirimkan sekitar 500 ribu masker ke negara bagian Sarawak agar masyarakat tidak menghirup kabut asap akibat kebakaran hutan.
"Badan Penanggulangan Bencana Malaysia (NADMA) sudah mengirim 500 ribu masker ke sejumlah perwakilan kami di wilayah Sarawak," demikian isi pernyataan NADMA seperti dilansir Reuters, Selasa (10/9).
"Hal yang harus dilakukan Indonesia adalah memadamkan titik api dan pemerintah kami siap memberikan bantuan apa pun untuk Indonesia di Kalimantan dan Sumatra," kata Yeo.
3. China Marah Besar Menlu Jerman Bertemu Aktivis Hong Kong
Sementara itu, kisruh demonstrasi di Hong Kong masih terus meramaikan kabar Asia Pasifik. Kali ini, berita tersebar ketika China marah karena Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, bertemu dengan aktivis Hong Kong, Joshua Wong.
"China telah mengajukan pernyataan tegas kepada pihak Jerman," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying.
[Gambas:Video CNN]
Hua mengatakan bahwa Hong Kong adalah urusan internal dan tidak satupun pemerintah asing, organisasi, atau individu yang boleh ikut campur.
Sejak tiga bulan belakangan, para demonstran Hong Kong menggelar unjuk rasa besar-besaran. Aksi yang awalnya hanya untuk menuntut pencabutan RUU ekstradisi itu berkembang menjadi seruan agar Hong Kong memisahkan diri dari China. (has)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK