Pakistan Sebut India Bawa Ketakutan Genosida di Kashmir

CNN Indonesia | Jumat, 13/09/2019 10:45 WIB
Pakistan Sebut India Bawa Ketakutan Genosida di Kashmir Ilustrasi suasana Kashmir. (Reuters/Danish Ismail)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mehmood Qureshi, memperingatkan bahwa kehadiran militer India di Kashmir meningkatkan ketakutan akan genosida.

Di depan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Qureshi menyandingkan situasi di wilayah Jammu dan Kashmir yang dikuasai India mengingatkannya pada tragedi genosida di Rwanda, Srebrenica, dan Myanmar.

"Saya merasa ngeri menyebut kata genosida di sini, tapi saya harus. Penduduk Kashmir di wilayah pendudukan India menghadapi ancaman besar terhadap kehidupan mereka sebagai warga negara, kelompok etnis, ras, dan agama oleh rezim pembunuh, misoginis, dan senofobia," ucap Qureshi di Jenewa pada Kamis (12/9).
Pernyataan itu diutarakan Qureshi menyusul ketegangan antara kedua negara setelah India mencabut status otonomi khusus Kashmir pada awal Agustus lalu.


Qureshi mengatakan Pakistan tidak akan membuka jalur dialog bilateral dengan India dalam waktu dekat. Ia mendesak Sekjen PBB, Antonio Guterres, dan DK PBB membantu meredakan ketegangan.

"Hari ini 8 juta orang di penjara di Kashmir, dirampas setiap kebebasan politik dan sipilnya. Dunia tidak bisa tinggal diam," tuturnya seperti dilansir Reuters.
Dalam forum yang sama, Wakil Menlu India Vijay Thakur Singh, menyerang balik pernyataan Qureshi dengan menganggap Pakistan sebagai negara sarang teroris global.

"Dunia tahu bahwa narasi palsu yang berasal dari pusat terorisme global, tempat para pemimpin teroris dilindungi selama bertahun-tahun," kata Singh seperti dikutip Reuters.

"Negara ini (Pakistan) melakukan terorisme lintas batas sebagai bentuk diplomasi alternatif."

Singh menuturkan langkah-Langkah pencegahan sementara diperlukan untuk memastikan keamanan dalam menghadapi ancaman terorisme lintas batas.

[Gambas:Video CNN]
Ia menegaskan pihak berwenang Kashmir terus memastikan layanan publik dasar dan pasokan kebutuhan bagi warga di sana terus dipenuhi. Singh juga menuturkan pembatasan akses komunikasi dan mobilisasi warga terus dikurangi.

Pencabutan status otonomi itu dilakukan New Delhi menyusul bentrokan yang kembali pecah di perbatasan Pakistan-India di Kashmir pada akhir Juli lalu. Insiden itu menewaskan empat personel India dan tiga militan.

Pakistan mengecam pencabutan status otonomi tersebut hingga mengancam akan mengusir duta besar India di Islamabad. Pakistan bahkan berencana membawa isu Kashmir ke sidang Majelis Umum PBB di New York akhir September ini. (rds/has)