Pembahasan Isu Uighur di Sidang PBB Tergantung Sikap AS-China
CNN Indonesia
Kamis, 19 Sep 2019 00:23 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat berencana mengangkat dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan penahanan 1 juta etnis Uighur di Xinjiang, sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, hal itu masih bisa berubah tergantung kesepakatan perang dagang yang sedang disusun oleh mereka dengan China.
Akan tetapi, seorang pejabat senior AS yang enggan ditulis identitasnya mengatakan Gedung Putih tengah mempertimbangkan apakah Presiden Donald Trump akan menyinggung perlakukan China terhadap etnis Uighur, dalam pidatonya di depan 193 pemimpin negara anggota PBB pada Selasa pekan depan.
Pejabat itu juga menuturkan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dan Wakil Presiden, Mike Pence, kemungkinan akan membahas perlakuan China terhadap etnis Uighur di sela-sela pertemuan PBB itu.
"Tetapi keputusan akhir tentang pernyataan AS itu bergantung pada bagaimana masalah (perang) perdagangan berjalan," kata pejabat itu seperti dikutip Reuters pada Selasa (17/9).
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga telah mengatakan bahwa Washington berencana meraup dukungan untuk mengangkat kebijakan China terhadap etnis minoritas tersebut selama pertemuan tingkat tinggi PBB minggu depan.
Pompeo juga pernah menyebut perlakukan China terhadap suku Uighur sebagai "noda abad ini". Ia menganggap China adalah "rumah bagi satu krisis HAM terburuk di zaman kita."
Sementara itu, dikutip Reuters, Gedung Putih mengatakan Trump akan memimpin kampanye "Seruan Global untuk Melindungi Kebebasan Beragama" di PBB pada awal pekan depan sebelum berpidato di Majelis Umum. Kampanye itu akan diperkenalkan oleh Pence.
"Presiden Trump akan meminta komunitas internasional untuk mengambil langkah nyata mencegah serangan terhadap orang-orang berdasarkan agama atau kepercayaan mereka, dan untuk memastikan kesucian tempat ibadah dan semua ruang publik yang diperuntukkan bagi segala umat beragama," kata juru bicara Gedung Putih, Stephanie Grisham, melalui pernyataan.
Dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur menjadi sorotan internasional setelah Amnesty International merilis laporan pada 2018 lalu. Mereka menyatakan bahwa China telah menahan satu juta etnis minoritas Uighur, Kazakh dan lainnya di sejumlah penampungan layaknya kamp konsentrasi.
[Gambas:Video CNN]
Di sana, para tahanan dilaporkan didoktrin supaya mengamalkan ideologi komunis dan menanggalkan identitas kesukuan mereka. Tak hanya itu, otoritas China juga disebut mengekang hak-hak masyarakat Xinjiang untuk beribadah.
China membantah tuduhan itu dengan berdalih bahwa kamp-kamp itu merupakan kamp pelatihan, di mana para etnis Uighur itu diberikan serangkaian pendidikan keterampilan untuk memberdayakan mereka. (rds/ayp)
Akan tetapi, seorang pejabat senior AS yang enggan ditulis identitasnya mengatakan Gedung Putih tengah mempertimbangkan apakah Presiden Donald Trump akan menyinggung perlakukan China terhadap etnis Uighur, dalam pidatonya di depan 193 pemimpin negara anggota PBB pada Selasa pekan depan.
Pejabat itu juga menuturkan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dan Wakil Presiden, Mike Pence, kemungkinan akan membahas perlakuan China terhadap etnis Uighur di sela-sela pertemuan PBB itu.
"Tetapi keputusan akhir tentang pernyataan AS itu bergantung pada bagaimana masalah (perang) perdagangan berjalan," kata pejabat itu seperti dikutip Reuters pada Selasa (17/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pompeo juga pernah menyebut perlakukan China terhadap suku Uighur sebagai "noda abad ini". Ia menganggap China adalah "rumah bagi satu krisis HAM terburuk di zaman kita."
Sementara itu, dikutip Reuters, Gedung Putih mengatakan Trump akan memimpin kampanye "Seruan Global untuk Melindungi Kebebasan Beragama" di PBB pada awal pekan depan sebelum berpidato di Majelis Umum. Kampanye itu akan diperkenalkan oleh Pence.
"Presiden Trump akan meminta komunitas internasional untuk mengambil langkah nyata mencegah serangan terhadap orang-orang berdasarkan agama atau kepercayaan mereka, dan untuk memastikan kesucian tempat ibadah dan semua ruang publik yang diperuntukkan bagi segala umat beragama," kata juru bicara Gedung Putih, Stephanie Grisham, melalui pernyataan.
Dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur menjadi sorotan internasional setelah Amnesty International merilis laporan pada 2018 lalu. Mereka menyatakan bahwa China telah menahan satu juta etnis minoritas Uighur, Kazakh dan lainnya di sejumlah penampungan layaknya kamp konsentrasi.
[Gambas:Video CNN]
Di sana, para tahanan dilaporkan didoktrin supaya mengamalkan ideologi komunis dan menanggalkan identitas kesukuan mereka. Tak hanya itu, otoritas China juga disebut mengekang hak-hak masyarakat Xinjiang untuk beribadah.
China membantah tuduhan itu dengan berdalih bahwa kamp-kamp itu merupakan kamp pelatihan, di mana para etnis Uighur itu diberikan serangkaian pendidikan keterampilan untuk memberdayakan mereka. (rds/ayp)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK