Melongok Langkah Agresif Korsel Melawan Virus Corona
CNN Indonesia
Jumat, 13 Mar 2020 15:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Korea Selatan menjadi negara Asia dengan kasus infeksi virus corona (Covid-19) terbanyak setelah China.
Sampai hari ini, Korsel memiliki 7.979 kasus dengan 67 korban meninggal. Namun, jumlah pasien yang sembuh telah mencapai 510 orang.
Meski jumlah kasus melonjak, tetapi pemerintah Korsel menghadapinya dengan agresif. Mereka gencar melakukan kampanye informasi publik terkait upaya perlindungan, pencegahan dan penanggulangan.
Melansir CNN, Korsel memilih terbuka terkait informasi penanganan virus corona untuk membantu mengurangi kepanikan masyarakat. Selain itu keterbukaan informasi tersebut juga penting bagi negara lain dan pakar dunia dalam memahami penyebaran dan mencari obat penangkal virus.
"Mendeteksi pasien pada tahap awal sangat penting," kata Menteri Kesehatan Korea Selatan Park Neung-hu, mengutip CNN, Jumat (13/3).
"Korea Selatan adalah komunitas yang terbuka dan ingin melindungi kebebasan orang yang bepergian dan berwisata. Itu sebabnya kami melakukan tes besar-besaran," tambahnya.
Korsel sampai membuat aplikasi digital khusus untuk memantau penyebaran virus corona yang diberikan kepada para penduduk dan warga asing. Melalui aplikasi tersebut orang-orang diberi informasi rinci tentang jumlah korban, wilayah yang terdampak, sampai pengumuman peringatan waspada.
Kemauan pemerintah Korsel untuk menyampaikan kebenaran, termasuk di lingkungan internal pemerintah dan masyarakat, dapat membantu menghindari kesalahan fatal dalam mengambil keputusan.
Selain keterbukaan informasi Korsel yang dapat dicontoh pemerintah Indonesia, Korsel juga menyediakan berbagai akses pemeriksaan corona yang mudah secara gratis, khususnya bagi mereka yang dinilai memerlukan pemeriksaan oleh dokter.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Korsel (KCDC) mengatakan negeri ginseng itu memiliki 118 fasilitas yang dapat melakukan pemeriksaan dan langsung melaporkannya ke institusi pemerintah tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Korsel dilaporkan telah memeriksa lebih dari 230 ribu warganya. Mereka juga menerapkan cara inovatif dengan membuka pos pemeriksaan corona melalui layanan drive-through.
Cara itu diterapkan untuk mempermudah masyarakat memeriksakan diri demi mengantisipasi penyebaran corona.
Pengemudi kendaraan bisa menghampiri pos tersebut, dan melakukan pemeriksaan hanya dalam hitungan menit. Di sana petugas medis akan mengecek suhu tubuh, termasuk mengambil sampel cairan tenggorokan.
Pemerintah juga bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi molekuler dalam pembuatan alat uji untuk mengidentifikasi Covid-19. Langkah tersebut telah direncanakan sejak Januari lalu, bahkan sebelum mereka mengumumkan kasus pertama pada 20 Januari.
Mereka pun mulai memproduksi dan kemudian mendistribusikan alat uji tersebut sejak akhir Februari. Satu alat uji dapat digunakan untuk mengidentifikasi 100 pasien.
Selain menggalakkan pemeriksaan, pemerintah Korsel juga menunda bahkan membatalkan beberapa acara di Korsel. Mulai dari konser musik K-Pop hingga pertandingan olahraga. Pemerintah Korsel juga memperpanjang masa libur sekolah.
Korsel juga mengambil kebijakan keras untuk menjaga persediaan masker. Mereka mewajibkan seluruh produsen masker untuk mengutamakan pasokan dalam negeri, dan hanya dibolehkan mengekspor 10 persen dari total produksi mereka.
Selain itu, pemerintah Korsel juga menerapkan kebijakan satu harga dan pembatasan pembelian masker supaya tidak terjadi kelangkaan dan permainan harga.
Sedangkan di Indonesia, Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, menilai pemerintah pusat tertutup dalam memberikan informasi soal corona, karena tak mengumumkan daerah sumber penularan virus.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, pun memiliki penilaian yang sama terhadap langkah pemerintah tersebut.
Dalam Pasal 154 (1) UU 36/2009 tentang Kesehatan Nasional disebutkan, "Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan."
Poyuono mengingatkan agar pemerintah pusat segera mengambil langkah keterbukaan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Namun, sejumlah pemerintah daerah justru menyatakan tak tahu lengkap tentang informasi pasien positif Corona. Pemprov Bali mengaku baru diberitahu pasien meninggal positif corona setelah diumumkan oleh pemerintah pusat.
Di sisi lain, Juru Bicara pemerintah khusus virus corona, Achmad Yurianto, menegaskan seorang dokter tidak berkewajiban memberikan informasi tentang kondisi pasien corona kepada pemerintah daerah. (ang/ayp)
Sampai hari ini, Korsel memiliki 7.979 kasus dengan 67 korban meninggal. Namun, jumlah pasien yang sembuh telah mencapai 510 orang.
Meski jumlah kasus melonjak, tetapi pemerintah Korsel menghadapinya dengan agresif. Mereka gencar melakukan kampanye informasi publik terkait upaya perlindungan, pencegahan dan penanggulangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mendeteksi pasien pada tahap awal sangat penting," kata Menteri Kesehatan Korea Selatan Park Neung-hu, mengutip CNN, Jumat (13/3).
"Korea Selatan adalah komunitas yang terbuka dan ingin melindungi kebebasan orang yang bepergian dan berwisata. Itu sebabnya kami melakukan tes besar-besaran," tambahnya.
Korsel sampai membuat aplikasi digital khusus untuk memantau penyebaran virus corona yang diberikan kepada para penduduk dan warga asing. Melalui aplikasi tersebut orang-orang diberi informasi rinci tentang jumlah korban, wilayah yang terdampak, sampai pengumuman peringatan waspada.
Kemauan pemerintah Korsel untuk menyampaikan kebenaran, termasuk di lingkungan internal pemerintah dan masyarakat, dapat membantu menghindari kesalahan fatal dalam mengambil keputusan.
Selain keterbukaan informasi Korsel yang dapat dicontoh pemerintah Indonesia, Korsel juga menyediakan berbagai akses pemeriksaan corona yang mudah secara gratis, khususnya bagi mereka yang dinilai memerlukan pemeriksaan oleh dokter.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Korsel (KCDC) mengatakan negeri ginseng itu memiliki 118 fasilitas yang dapat melakukan pemeriksaan dan langsung melaporkannya ke institusi pemerintah tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Korsel dilaporkan telah memeriksa lebih dari 230 ribu warganya. Mereka juga menerapkan cara inovatif dengan membuka pos pemeriksaan corona melalui layanan drive-through.
Cara itu diterapkan untuk mempermudah masyarakat memeriksakan diri demi mengantisipasi penyebaran corona.
Pengemudi kendaraan bisa menghampiri pos tersebut, dan melakukan pemeriksaan hanya dalam hitungan menit. Di sana petugas medis akan mengecek suhu tubuh, termasuk mengambil sampel cairan tenggorokan.
Pemerintah juga bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi molekuler dalam pembuatan alat uji untuk mengidentifikasi Covid-19. Langkah tersebut telah direncanakan sejak Januari lalu, bahkan sebelum mereka mengumumkan kasus pertama pada 20 Januari.
Mereka pun mulai memproduksi dan kemudian mendistribusikan alat uji tersebut sejak akhir Februari. Satu alat uji dapat digunakan untuk mengidentifikasi 100 pasien.
Selain menggalakkan pemeriksaan, pemerintah Korsel juga menunda bahkan membatalkan beberapa acara di Korsel. Mulai dari konser musik K-Pop hingga pertandingan olahraga. Pemerintah Korsel juga memperpanjang masa libur sekolah.
 (CNN Indonesia/Fajrian) |
Selain itu, pemerintah Korsel juga menerapkan kebijakan satu harga dan pembatasan pembelian masker supaya tidak terjadi kelangkaan dan permainan harga.
Sedangkan di Indonesia, Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, menilai pemerintah pusat tertutup dalam memberikan informasi soal corona, karena tak mengumumkan daerah sumber penularan virus.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, pun memiliki penilaian yang sama terhadap langkah pemerintah tersebut.
Dalam Pasal 154 (1) UU 36/2009 tentang Kesehatan Nasional disebutkan, "Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan."
Poyuono mengingatkan agar pemerintah pusat segera mengambil langkah keterbukaan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Namun, sejumlah pemerintah daerah justru menyatakan tak tahu lengkap tentang informasi pasien positif Corona. Pemprov Bali mengaku baru diberitahu pasien meninggal positif corona setelah diumumkan oleh pemerintah pusat.
Di sisi lain, Juru Bicara pemerintah khusus virus corona, Achmad Yurianto, menegaskan seorang dokter tidak berkewajiban memberikan informasi tentang kondisi pasien corona kepada pemerintah daerah. (ang/ayp)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK