Australia Sebut TikTok Belum Terbukti Bocorkan Data Pengguna

AFP, CNN Indonesia | Kamis, 06/08/2020 00:50 WIB
PM Australia, Scott Morrison, menyoroti aturan yang mewajibkan perusahaan China menyetor data kepada badan intelijen jika diperlukan. Perdana Menteri Australia, Scott Morrison. (Nicholas Kamm / AFP).
Jakarta, CNN Indonesia --

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, pada Selasa (4/8) mengatakan tidak ada bukti bahwa aplikasi  TikTok yang dibuat perusahaan multinasional asal China, ByteDance, menyalahgunakan data ratusan juta penggunanya.

Pernyataan Morrison bertentangan dengan klaim Amerika Serikat yang menuduh data pengguna TikTok rentan disalahgunakan.

"Kami telah melihat hal ini dengan baik, dan tidak ada bukti bagi kami untuk menunjukkan... bahwa ada penyalahgunaan data pengguna," ujar Morrison dalam pertemuan Forum Keamanan Aspen di Aspen, Colorado, Amerika Serikat, seperti dilansir AFP, Rabu (5/8).


"Ada banyak hal di TikTok yang cukup memalukan di depan umum, tapi (aplikasi) itu semacam perangkat media sosial," katanya melalui konferensi video sembari tertawa.

Lebih lanjut Morrison mengatakan warga Australia harus "sangat menyadari" bahwa TikTok dan platform media sosial lainnya, termasuk perusahaan milik Amerika Serikat, menyimpan banyak sekali informasi tentang pengguna dan pelanggan.

Perbedaannya dengan TikTok adalah "informasi dapat diakses di tingkat negara berdaulat", yakni kewajiban hukum perusahaan China untuk berbagi data dengan badan intelijen negara jika diminta.

Mengutip soal ancaman keamanan nasional, Presiden AS, Donald Trump, pada Senin lalu memberi tenggat selama enam pekan kepada ByteDance untuk menjual TikTok ke perusahaan AS, atau aplikasi itu akan ditutup.

Perusahaan teknologi AS, Microsoft, sedang berunding dengan ByteDance terkait TikTok dan kesepakatan apapun dari pembicaraan itu dapat mencakup bisnis TikTok di Australia.

Morrison meremehkan adanya ancaman langsung dari aplikasi tersebut.

"Tidak ada alasan bagi kami untuk membatasi aplikasi-aplikasi itu pada saat ini. kami akan tetap mengawasinya," kata Morrison.

Sebelumnya, Duta Besar China untuk AS, Cui Tiankai, mengatakan kepada Forum Keamanan Aspen bahwa langkah AS yang memaksa penjualan TikTok melanggar prinsip pasar bebas.

"Ada semacam intervensi politik -intervensi pemerintah- ke pasar, ada diskriminasi terhadap perusahaan China, dan perusahaan-perusahaan ini hanyalah perusahaan swasta," ujar Cui.

[Gambas:Video CNN]

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, dalam jumpa pers di Beijing pada Selasa kemarin juga mengkritik sikap AS yang mendesak ByteDance untuk menjual TikTok jika tidak mau aplikasi itu ditutup. Menurut dia, isu keamanan nasional yang digunakan AS hanya dalih melindungi perusahaan Negeri Paman Sam dengan menggunakan kewenangan negara.

"Praktik seperti itu jelas bertentangan dengan prinsip ekonomi pasar dan prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang persaingan secara terbuka, transparansi dan menolak diskriminasi," kata Wenbin.

"Ini adalah tindakan perundungan dan kami menentangnya. Kami juga menyadari keputusan mereka memicu kritik dari dalam dan luar negeri," ujar Wenbin.

(ans/ayp)

[Gambas:Video CNN]