Filipina Tak Sanksi Perusahaan China atas Laut China Selatan

Filipina tidak akan memasukkan perusahaan China yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan dalam daftar hitam seperti yang dilakukan Amerika Serikat. 

Juru Bicara Presiden bilang hal itu dilakukan karena Filipina masih membutuhkan investasi dari China.

AS mengumumkan memberi sanksi terhadap 24 perusahaan milik China, termasuk anak perusahaan China Communications Construction Co, yang terlibat dalam proyek bandara senilai $10 miliar di Manila pada Minggu lalu.

Selain itu, AS menentang pengerahan militer Beijing di Laut China Selatan, di mana kedaulatannya diperebutkan oleh beberapa negara termasuk Filipina.

China sendiri mengklaim sebagian besar wilayah menggunakan dalil sembilan garis putus-putus (nine dash line).

Juru Bicara Kepresidenan Filipina Rodrigo Duterte mengatakan keterlibatan China dalam proyek infrastruktur utama Filipina akan tetap berjalan meskipun ada sanksi Washington.

Termasuk mengubah Sangley Point, sebuah stasiun angkatan laut AS hingga awal 1970-an, menjadi bandara komersial.

"Proyek Sangley akan terus berjalan," ujarnya dikutip dari AFP, Rabu (3/9).

Dia kemudian menambahkan, "tidak akan mengikuti arahan Amerika karena kami adalah negara bebas dan merdeka dan kami membutuhkan investasi yang datang dari China".

Sementara itu, Duta Besar China untuk Filipina, Huang Xilian, mengatakan sanksi AS ditujukan untuk mendorong  perpecahan antara China dan negara-negara kawasan

"Saya yakin bahwa setiap upaya untuk merusak kerja sama ekonomi normal antara China dan Filipina tidak akan pernah berhasil," katanya.

Hubungan Filipina-China telah membaik di bawah pemerintahan Duterte. Dia diketahui menjauhi Amerika Serikat  yang selama ini ingin mengejar kerja sama ekonomi.

Kendati begitu perubahan yang dilakukan Duterte telah gagal membendung ambisi China di LCS. Dalam beberapa pekan terakhir, ketegangan meningkat antara Filipina dan China terkait wilayah yang disengketakan.

Menteri Pertahanan Filipina menuduh China secara ilegal menduduki wilayah maritim Filipina, dengan mengatakan garis sembilan putus itu palsu.

Pernyataannya itu muncul setelah kementerian luar negeri Filipina mengajukan protes diplomatik ke China atas perampasan alat pancing nelayan mereka di dekat Scarborough yang telah lama menjadi titik panas antara kedua negara.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri China membela penjaga pantai itu, dengan mengatakan mereka telah melakukan kegiatan penegakan hukum dan tindakan penjaga pantai tersebut dapat dipahami.