Kubu Biden Sebut Partai Republik Racun Demokrasi AS

Partai Demokrat menganggap Partai Republik telah "meracuni" demokrasi Amerika Serikat lantaran menolak mengakui kemenangan Joe Biden dalam pemilihan umum 3 November lalu.

Pernyataan itu diutarakan petinggi Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer, ketika mayoritas politikus Partai Republik mendukung Presiden Donald Trump untuk mengambil jalur hukum terkait hasil pemilu yang dianggap curang.

Sejauh ini, hanya ada segelintir politikus yang secara terbuka mengakui kemenangan Biden dan memberinya selamat.

"Kita baru saja menjalani pemilihan presiden yang memecah belah dan intens," kata Schumer dengan frustrasi kepada wartawan di Washington D.C., pada Kamis (12/11).

"Alih-alih bekerja sama untuk kembali menyatukan bangsa agar kita bisa bersama-sama melawan pandemi Covid-19, politikus Partai Republik di Kongres malah turut menyebarkan konspirasi, menolak kenyataan, dan meracuni demokrasi kita," papar ketua minoritas di Senat tersebut menambahkan.

Schumer mengatakan "alih-alih bersikap sesuai norma politik dan mempermudah transisi pemerintahan yang sedang berlangsung secara damai, Partai Republik, yang tidak memiliki bukti soal tuduhan pemilu curang, justru menyangkal kenyataan dan mengikuti pengecut".

Ketua Dewan Perwakilan AS, Nancy Pelosi, juga menuntut Partai Republik menghentikan manuver politik mereka soal penolakan hasil pemilu, dan beralih fokus memerangi pandemi.

"Sekarang rakyat telah mengungkapkan pandangan mereka, Joe Biden telah menang dan Kamala Harris akan menjadi wakil presiden wanita pertama AS," ujar Pelosi seperti dikutip AFP.

Selain menuntut hasil pemilu ke pengadilan, Trump dan pemerintahannya disebut berupaya mempersulit proses transisi pemerintahan kepada Biden.

Kepala Pelayanan Umum Pemerintahan (General Services Administration/GSA), Emily Murphy, yang dipilih Trump, masih menolak menandatangani sejumlah dokumen agar masa transisi bisa segera dimulai.

Tanpa persetujuan GSA, dana transisi dan sumber daya lainnya tidak dapat mengalir ke Biden dan timnya.

Selain itu, Biden dan tim transisinya juga masih belum diberi akses terhadap informasi intelijen. Trump bahkan melarang Kemlu AS memberi Biden akses terhadap tumpukan pesan dari sejumlah kepala negara asing.

Seperti diketahui, Trump menolak mengakui kemenangan Biden dalam pemilu kemarin.

Trump beserta tim kampanye menegaskan bakal menempuh jalur hukum untuk menolak hasil pilpres yang memenangkan Biden.

Ia dan timnya menuduh terjadi kecurangan di Pennsylvania dan negara bagian lain yang memenangkan perolehan suara Biden.

Namun, sejauh ini, tim Trump belum membuktikan apa-apa di pengadilan soal klaim kecurangan tersebut.