Buntut Kudeta, AS Bekukan 1 Miliar Dolar Aset Myanmar

CNN Indonesia | Kamis, 11/02/2021 16:58 WIB
Presiden AS Joe Biden menjatuhkan sanksi kepada Myanmar berupa pembekuan aset senilai US$1 miliar atas kudeta militer. Demonstrasi anti-kudeta di Myanmar. (AP/STR)
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjatuhkan sanksi kepada Myanmar berupa pembekuan aset senilai US$1 miliar sebagai buntut dari kudeta militer.

Dana pemerintah Myanmar yang disimpan di AS dibekukan untuk mencegah para jenderal mengakses.

"Saya telah menyetujui perintah eksekutif baru yang memungkinkan kami untuk segera memberikan sanksi pada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka, serta keluarga dekat mereka," ucap Biden, Rabu (10/2) seperti dikutip dari AFP.


Biden juga mendesak militer Myanmar segera membebaskan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Mynt. "Militer harus melepaskan kekuasaan," katanya.

Militer Myanmar Tatmadaw telah menyatakan status darurat selama setahun.

Dengan status darurat diumumkan, Tatmadaw menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.

Kudeta oleh militer Myanmar dilakukan setelah Tatmadaw menolak mengakui hasil pemilu 8 November lalu karena dinilai curang.

Militer menuding ada jutaan pemilih palsu dalam pemilu kemarin dan menuntut Komisi Pemilihan Umum Myanmar memberikan daftar pemilih akhir untuk diverifikasi.

Kudeta tersebut telah memicu gelombang unjuk rasa di penjuru Myanmar.

Demonstran antikudeta turun ke jalan selama lima hari. Aksi ini disebut akan terus berlangsung meski satu orang wanita tertembak dan kritis.

Biden mengatakan AS bersiap melakukan tindakan tambahan dan bakal bekerja sama dengan negara lain untuk menekan militer Myanmar.

AS menargetkan pemimpin tertinggi militer Myanmar Min Aung Hlaing, otak di balik kudeta. Min Aung Hlaing dan jenderal lainnya sudah diberi sanksi oleh AS pada 2019 atas tindakannya pada Muslim Rohingya.

AS juga kemungkinan menargetkan dua perusahaan konglomerat, Myanmar Economic Holdings Limited and Myanmar Economic Corp, perusahaan induk dengan investasi yang mencakup berbagai sektor termasuk perbankan, permata, tembaga, telekomunikasi, dan pakaian.

Pemerintahan Biden dilaporkan sudah membentuk respons internasional untuk krisis Myanmar. Termasuk juga bekerja sama dengan sekutu di Asia yang punya kedekatan dengan militer Myanmar.

(dea)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK