Keistimewaan RI di Mata Korut dan Kisah Anggrek Sukarno

Setiap hal berbau Korea Utara kerap menarik perhatian publik. Sebab, negara pimpinan Kim Jong-un tersebut cukup tertutup dari dunia luar, apalagi jika dibandingkan dengan tetangganya yang satu rumpun, Korea Selatan.

Warga Korut pun terbatas dalam mengakses informasi dunia luar. Meski begitu, ternyata Indonesia cukup dikenal oleh warga Korut.

Dalam wawancara khusus secara virtual bersama CNNIndonesia.com, Duta Besar Indonesia untuk Korea Utara, Berlian Napitupulu, mengatakan pandangan warga lokal di sana terhadap Indonesia sangat positif.

Sosok Presiden pertama RI, Sukarno, sangat terkenal di Korut, terutama soal kedekatan bapak proklamator Indonesia itu dengan Pemimpin Tertinggi Kim Il-sung dan anaknya, Kim Jong-il. Kim Il-sung dan Kim Jong-il merupakan kakek serta ayah Kim Jong-un.

Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana pandangan warga Korut terhadap Indonesia?

Menurut saya pandangan warga di sini terhadap Indonesia bisa disebut sebagai sangat positif. Presiden Sukarno sangat terkenal di sini. Indonesia itu unik di mata mereka karena negara satu-satunya yang dikunjungi Kim Il-sung dan Kim Jong-il bersamaan pada April 1965.

Selama 10 hari mereka di Indonesia. Cukup lama ini. Mereka pergi ke Jakarta bahkan ke Bandung untuk menghadiri Konferensi Asia Afrika ke-10.

Ini unik karena dalam sejarah, belum pernah ada negara yang dikunjungi dua pemimpin Korut-Kim Il-sung dan Kim Jong-il-secara bersamaan.

Mereka juga pergi ke Kebun Raya Bogor saat tepat hari ulang tahun Kim Il-sung.

Pandangan warga Korut tentang Indonesia itu layaknya sahabat yang baik. Masih ada berita tentang Indonesia juga di sini yang cukup diikuti oleh warga. Mereka tahu soal Jakarta, Kebun Raya Bogor, dan cukup banyak lagi.

Yang menarik adalah belakangan ini ternyata warga Korut itu kenal produk-produk Indonesia.

Kedutaan Besar RI di Pyongyang melakukan survei dan menemukan sekitar 192 barang produk buatan Indonesia di berbagai kota dan pelosok Korut mulai dari kopi, makanan bayi, mi instan, bumbu dapur, makanan ringan, deterjen, pelembut pakaian, kontainer plastik, hingga kosmetik.

Apakah kerja sama perdagangan Jakarta-Pyongyang masih berjalan di tengah sanksi internasional yang semakin ketat terhadap Korut?

Sangat berdampak ya. Sebelum ada sanksi kita mengimpor beberapa komponen elektronik seperti besi. Tapi dengan adanya sanksi yang semakin ketat, sekarang perdagangan kedua negara sangat menurun.

Ketika saya datang, volume perdagangan RI-Korut yang tertinggi itu tahun 2016 yang mencapai US$6,9 juta hampir US$7 juta.

Kemudian turun anjlok jadi hanya US$2 juta pada 2017, dan 2018 juga turun lagi jadi kurang dari US$1 juta. Sekarang ini hanya US$700 ribu, kecil.

Tapi ini tidak bisa menggambarkan perdagangan kedua negara seluruhnya karena banyak barang yang diekspor ke Korut melalui negara ketiga, jadi tidak semua tercatat.

Negara ketiga itu seperti negara tetangga Korut, China, dan beberapa negara lain. Salah satu alasan melalui negara ketiga karena tidak ada pengiriman langsung dari RI ke Korut.

Tapi, semua barang-barang Indonesia yang diekspor ini yang tidak menjadi subjek sanksi, yaitu barang atau komoditas yang tidak bisa dikonversi menjadi bahan bakar dan senjata.

Bagaimana wacana Indonesia soal impor bir asal Korut, Taedonggang?

Saya perlu klarifikasi, bahwa Indonesia tidak pernah berniat mengimpor minuman keras Korut ini. Bukan begitu maksudnya. Jadi begini, KBRI memiliki misi diplomasi ekonomi. Sebab, saat dilantik, saya ditugaskan Presiden Jokowi untuk menggenjot kerja sama ekonomi. Saat bicara ekonomi kan harus ada timbal balik, bukan cuma menjual saja.

Terkait hal itu, kami melihat ada potensi karena menurut beberapa pihak, bir ini disukai banyak orang termasuk warga asing di sini. Tidak ada satu warga asing pun di sini yang saya tanya dan menjawab bahwa bir Taedonggang ini tidak enak.

Jadi dalam rangka survei pasar, kami melihat ini ada potensi bisnis di sini. Kami menganggap ini ada peluang pasar, selanjutnya ya tinggal pengusaha Indonesia saja yang maju. Ini lebih pada Bussiness to Bussiness, mana yang feasible dan bisa dijalankan. Tapi sampai sekarang memang belum ada tindak lanjut soal impor ini.