Jokowi dan PM Australia Bahas Kapal Selam Nuklir via Telepon

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison membahas soal rencana Negeri Kanguru membuat kapal selam nuklir bersama Amerika Serikat dan Inggris.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Teuku Faizasyah, mengonfirmasi kabar perbincangan antara Jokowi dan Morisson Senin (20/9).

Lihat Juga : Pakar HAM PBB Sebut Victor Yeimo Kritis di Penjara Papua

"Betul, ada komunikasi per telepon kemarin sore," ujar Juru Bicara Kedutaan Besar Australia Teuku Faizasyah saat dikonfirmasi via Whatsapp, Selasa (21/9).

"Saya tidak mengetahui substansinya, namun akan wajar kiranya bila kedua Kepala Pemerintahan membicarakan perkembangan terkini," tutur Faizasyah lagi.

Sebelumnya, Sydney Morning Herald menyebut bahwa Morrison berbicara dengan Jokowi melalui telepon pekan ini untuk menginformasikan perkembangan terkait pembuatan kapal selam nuklir.

Lihat Juga : UGD Nyaris Penuh, Singapura Minta Pasien Covid Muda Isoman

Indonesia sendiri mengingatkan Australia agar memenuhi kewajibannya terkait pembatasan senjata nuklir setelah Negeri Kanguru memutuskan untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir.

"Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir," demikian pernyataan pemerintah Indonesia melalui situs resmi Kementerian Luar Negeri, Jumat (17/9).

Lebih jauh, Kemlu juga menyatakan bahwa Indonesia sangat prihatin atas perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan yang kian meningkat dalam beberapa waktu belakangan.

Selain Indonesia, Morrison dikabarkan menelpon Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, dan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Lihat Juga : ANALISIS Kapal Selam Nuklir, Siasat AS-Sekutu dan Luka Hati Prancis

Dalam konferensi pers virtual pada Rabu (15/9), Australia, Inggris, dan Amerika Serikat mengumumkan kerja sama trilateral mereka, AUKUS.

Di program pertamanya, AUKUS berencana mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir untuk armada laut Australia.

Kerja sama ini menimbulkan respon negatif dari berbagai pihak, seperti China dan Prancis.