5 Aktivis Papua yang Disebut PBB Jadi Target Kekerasan

3. Victor Yeimo

Victor Yeimo merupakan aktivis sekaligus juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Ia kini mendekam di penjara sebagai pesakitan.

Victor ditangkap pada Mei lalu setelah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polri sejak 2019.

Victor ditangkap karena menyerukan referendum kemerdekaan Papua yang ia ungkapkan pada 2019 dalam protes anti-rasisme dan kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Lihat Juga : AS Rilis Surat Penangkapan Pacar Selebgram Petito yang Tewas

Ia sangkakan telah melakukan kejahatan terhadap keamanan negara atau makar. Ia juga disangkakan melakukan penghinaan terhadap bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan dan atau penghasutan untuk melakukan suatu kejahatan.

Belakangan, Victor disebut dalam kondisi kritis karena menderita TBC di dalam penjara dan tidak mendapat perawatan yang layak.

Kondisi Yeimo itu lantas mendapat perhatian. Pelapor khusus PBB di bidang hak asasi manusia (HAM), Mary Lawlor misalnya. Ia menyoroti kondisi Victor yang dikabarkan sakit selama tiga bulan ditahan di Mako Brimob Polda Papua.

"Victor Yeimo, juru bicara KNPB ditangkap pada Mei 2021 dan dituduh menghasut kerusuhan, penghianatan, dan seruannya soal penentuan nasib sendiri rakyat Papua di Dewan HAM PBB pada Maret 2019," bunyi laporan PBB.

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONAL Bos Moderna Prediksi Pandemi sampai PBB Sentil RI soal Papua

4. Wenislaus Fatubun

PBB mengatakan Wenislaus merupakan salah satu penasihat Majelis Rakyat Papua.

Wenislaus disebut rutin memberikan dokumentasi, kesaksian, dan analisisnya kepada PBB.

5. Yones Douw

PBB mengatakan Yones merupakan salah satu anggota suku pedalaman Mee. Suku Mee merupakan satu dari luma suka pegunungan tengah Papua.

Yones disebut kerap mendokumentasikan dugaan pelanggaran HAM di Papua. Ia juga kerap menjadi target ancaman dan bahaya karena rutin melaporkan temuannya kepada Komisi Tinggi HAM PBB (OHCHR).

"Ada Wenislaus Fatubun, penasihat Majelis Rakyat Papua, yang secara rutin memberikan dokumentasi, kesaksian dan analisis kepada PBB. Ada pula kasus Pak Yones Douw, anggota suku Me, yang mendokumentasikan dugaan pelanggaran di Papua Barat dan yang menjadi target (intimidasi dan kekerasan) atas laporannya ke OHCHR," bunyi laporan Dewan HAM PBB tersebut.

Belum ada pernyataan dari Pemerintah RI terkait laporan PBB soal HAM yang menyangkut Papua ini. 

CNNIndonesia.com telah menghubungi juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, dan Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Grata Endah Wardaningtyas terkait hal ini namun mendapat respons.