6 Negara Pasifik yang Getol Singgung Isu HAM Papua di PBB

Pemerintah Indonesia kembali dihadapkan dengan tuduhan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua.

Dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ke-76, Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman, mengatakan masyarakat lokal dan adat Papua terus menderita akibat pelanggaran HAM di bawah pemerintah Indonesia.

"Tercatat sedikit sekali kemajuan (yang dilakukan pemerintah Indonesia) untuk menangani masalah Papua. Saya harap komunitas internasional, melalui proses PBB, bisa serius memantau dan menangani isu ini," kata Loughman saat berpidato melalui rekaman video seperti dikutip Radio New Zealand.

Selain Vanuatu, beberapa negara di Pasifik khususnya juga kerap menyuarakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua. Berikut daftar enam negara tersebut: 

Lihat Juga : Taliban Mulai Larang Pria Afghanistan Cukur Jenggot

1. Vanuatu

Vanuatu menjadi negara pulau di Pasifik yang getol menyuarakan kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Hampir setiap tahun dalam Sidang Majelis Umum PBB, negara tersebut kerap menyinggung duggan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Indonesia sendiri telah meminta Vanuatu berhenti mencampuri urusan Papua dan menganggap negara dengan ibu kota Port Vila itu sebagai pendukung gerakan separatisme.

Vanuatu juga mendukung perjuangan kelompok separatis Papua seperti Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) yang dipimpin Benny Wenda. Negara tersebut menjadi saksi tempat ULMWP didirikan enam tahun lalu.

Lihat Juga : VIDEO: Lava Cumbre Vieja Kepung dan Hancurkan Gereja

2. Palau

Melansir Lowy Institute, Palau menjadi salah satu dari enam negara Pasifik yang mendesak masyarakat internasional untuk bertindak atas masalah Papua Barat pada 2016 lalu.

Desakan ini dilakukan atas dasar alasan pelanggaran hak, aspirasi penentuan nasib sendiri atau keduanya. Palau sendiri merupakan negara yang terdiri dari 340 pulau karang dan vulkanik.

3. Tuvalu

Pada 2018, Perdana Menteri Tuvalu, Enele Sopoaga, bergabung dalam debat kampanye kemerdekaan Papua Barat.

Sopoaga adalah salah satu pemimpin negara di Kepulauan Pasifik yang menyuarakan keprihatinan mereka di Sidang Majelis Umum PBB di tahun yang sama.

Salah satu isu Papua yang menjadi fokus Sopoaga adalah masyarakat adat.

"PBB juga harus terlibat dengan orang-orang Papua Barat untuk menemukan solusi abadi untuk perjuangan mereka," ujarnya dikutip RNZ, pada 2018 lalu.

4. Marshall Island

Marshall Island juga termasuk dalam enam negara Pasifik yang mendesak peran masyarakat internasional atas isu Papua pada 2016 lalu.

Tak hanya itu, Presiden Kepulauan Marshall, Hilda Heine mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk memulai penyelidikan yang kredibel terhadap pelanggaran di Papua Barat pada 2016.

Negara ini terdiri dari lebih 1.200 pulau. Pada 2019, populasi di negara ini mencapai 58.791, bersumber dari World Bank.

Lihat Juga : Sebelum Isoman, Putin Liburan Naik Gunung-Mancing di Siberia

5. Kepulauan Solomon

Kepulauan Solomon juga pernah menyuarakan keprihatinannya terhadap dugaan pelanggaran HAM di Papua. Keprihatinan Kepulauan Solomon itu pun disampaikan mereka dalam Sidang Umum Majelis PBB pada 2016.

"Pelanggaran HAM di West Papua dan upaya penentuan nasib sendiri West Papua adalah dua sisi mata uang yang sama," kata Perdana Menteri Kepulauan Solomon saat itu, Manasseh Sogavare.

"Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat menekankan pembuktian yang melekat antara hak untuk menentukan nasib sendiri yang mengakibatkan pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia oleh Indonesia dalam upayanya untuk meredam segala bentuk oposisi," tuturnya lagi.

Walaupun begitu, pada 2019, Kepulauan Solomon menyampaikan bahwa mereka memprioritaskan diplomasi dengan Indonesia dalam penyelesaian hak asasi manusia di Papua Barat.

Lihat Juga : Mengenal Vanuatu yang Kerap Kritik RI soal Papua

6. Nauru

Nauru juga termasuk dalam enam negara Pasifik yang mendesak masyarakat internasional untuk bertindak atas masalah Papua Barat pada Sidang Majelis Umum PBB pada 2016 lalu.

Namun, negara ini kemudian berpihak pada kedaulatan teritorial Indonesia dan mendukung pula rencana pembangunan Papua oleh RI.

Pernyataan ini muncul setelah kunjungan salah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, ke Nauru. Saat itu, Wiranto menganjurkan pendekatan diplomasi terkait masalah Papua Barat di negara Pasifik.