Erdogan Beli Rudal S-400 Rusia, Bisa Picu Sanksi Baru AS

CNN Indonesia | Selasa, 28/09/2021 10:01 WIB
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan negaranya berniat kembali membeli batch kedua sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia. Turki beli rudal S-400 dari Rusia. (AFP/ADEM ALTAN
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan negaranya berniat kembali membeli batch kedua sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia. Langkah itu disebut berpotensi memicu sanksi baru dari Amerika Serikat.

"Di masa depan, tidak ada yang bisa ikut campur dalam hal sistem pertahanan seperti apa yang kami peroleh, dari negara manapun pada tingkat apapun," ujar Erdogan seperti dikutip Reuters dari CBS News, Minggu (26/9).

"Tidak ada yang bisa campur tangan atas itu. Kami adalah satu-satunya yang membuat keputusan seperti ini," Erdogan menegaskan kembali.


Sementara itu, Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan bertemu di Moskow pada Rabu (30/9). Mereka dilaporkan akan membahas berbagai isu termasuk kekerasan di barat laut Suriah.

Langkah Turki disebut dapat menciptakan keretakan yang lebih dalam dengan Amerika Serikat, selaku sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan memicu sanksi baru. Turki merupakan salah satu anggota NATO.

AS sejauh ini memberlakukan sanksi terhadap pimpinan Direktorat Industri Pertahanan Turki, Ismail Demir, dan tiga karyawan lainnya pada Desember lalu. Sanksi diberlakukan usai Turki membeli batch pertama S-400.

Pembicaraan antara Turki dan Rusia terus berlanjut mengenai pengiriman sistem rudal gelombang kedua, yang disebut AS akan memicu sanksi baru.

"Kami mendesak Turki di setiap tingkat dan kesempatan agar tidak mempertahankan sistem S-400 dan menahan diri membeli peralatan militer tambahan Rusia," terang Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS.

"Kami terus menjelaskan kepada Turki bahwa setiap pembelian senjata baru Rusia yang signifikan akan berisiko memicu sanksi CAATSA 231 terpisah, disamping sanksi yang dijatuhkan pada Desember 2020," lanjut Jubir itu.

Jubir Kemlu AS itu, merujuk pada Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Serikat melalui Sanksi (CAATSA) tahun 2017.

Ia mengaku, AS menganggap Turki sebagai sekutu dan rekan dalam mencari cara untuk memperkuat kemitraan bahkan ketika ada hal yang tidak disetujui.

Erdogan juga mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden tidak pernah mengangkat masalah rekam jejak hak asasi manusia Turki, yang dipandang sangat merepotkan oleh kelompok advokasi hak internasional.

Ia mengaku tak ada bahasan dari Presiden AS, Joe Biden, soal hak asasi manusia bahkan saat bertemu di sela-sela konferensi tingkat tinggi (KTT) NATO di Brussels, Juni lalu.

"Tidak, dia tidak (membahas). Dan karena kami tidak memiliki masalah seperti itu dalam hal kebebasan, Turki sangat bebas," katanya.

Turki merupakan salah satu negara yang kerap memenjarakan jurnalis. Menurut angka dari Komite untuk Melindungi Jurnalis (CPJ), negara ini bahkan menduduki posisi teratas.

Sementara Human Rights Watch mengatakan pemerintahan Erdogan telah mengesahkan undang-undang yang bertentangan dengan kewajiban hak asasi manusia internasional.



(isa/bac)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK