Sejarah Konflik China vs Taiwan, Saling Klaim Kedaulatan

CNN Indonesia
Rabu, 06 Okt 2021 17:26 WIB
Sejarah Konflik China vs Taiwan, Saling Klaim Kedaulatan
Kapal induk China. (AFP)

Menilik sejarah, Taiwan dan China pernah terlibat perang saudara dari 1927 hingga 1949. Saat itu, Partai Komunis China berusaha menguasai pemerintah China yang dipimpin Kuomintang.

Menyadari hal tersebut Partai Kuomintang yang notabene nasionalis berusaha menyingkirkan kaum komunis.

Namun, China terus memandang Taiwan sebagai bagian wilayahnya yang tak terpisahkan, meskipun mereka tidak pernah memerintah pulau tersebut.Kubu Kuomintang pun kalah dan melarikan diri ke Pulau Formosa atau Taiwan kemudian membentuk pemerintahan sendiri pada 1949.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Status quo baru muncul 30 tahun lalu, saat Beijing dan Nasionalis Taiwan mengakui sikap Satu China, sebagaimana dalam Konsensus 1992. Sejak saat itu, sikap tersebut ditafsirkan secara berbeda oleh kedua belah pihak.

Presiden Taiwan dan partainya sudah lama menolak konsensus itu. Sebaliknya, dia berulang kali mendesak Beijing untuk mengakui kedaulatan Taiwan dan keinginan rakyatnya.

Di sisi lain, upaya China menguasai Taiwan tak pernah surut. Pada 2019, Presiden China Xi Jinping meminta pulau itu bersatu kembali secara damai dengan negaranya.

Namun, ia menolak mengesampingkan penggunaan kekuatan. Ancaman aksi militer, terutama yang berkaitan dengan kegiatan yang dianggap "separatis" tetap menjadi ancaman bagi Taiwan.

Taiwan tidak bisa menerima penyatuan dengan China. Salah satu pemicu utamanya karena peristiwa di Hong Kong yang menunjukkan bahwa menjaga kedaulatan Taiwan sangat penting guna melindungi posisinya sebagai satu-satunya negara demokrasi berbahasa China di dunia.

Juni lalu, Menlu Taiwan menganggap penerapan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong, digunakan untuk membungkam gerakan pro-demokrasi kota itu.

Undang-undang itu mengkriminalisasi apa saja yang dinilai sebagai tindakan subversi, pemisahan diri dan kolusi dengan kekuatan asing.

Selain itu, UU tersebut digunakan untuk mengikis kebebasan pers dan memenjarakan aktivis pro-demokrasi dan lawan-lawan pemerintah.

Selain mengirim pesawat tempur di sekitar wilayah udara, Taiwan juga menuduh China menggunakan perang hibrida untuk merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi di pulau itu.

"(China) menggunakan perang kognitif, kampanye disinformasi dan intimidasi militer untuk menciptakan banyak kecemasan di antara orang-orang Taiwan," kata Wu, seperti dikutip CNN.

Wu menyebut Beijing kerap menyebar berita palsu tentang Taiwan, bahkan pernah menuduh negara ini memalsukan angka kematian akibat Covid-19.

Meski Taiwan nyaris setiap hari digempur China, mereka tak akan tunduk pada tekanan. Pemerintah juga akan berhati-hati walaupun sudah mengantongi dukungan dari komunitas internasional.

(bac/isa/bac)


[Gambas:Video CNN]
Jakarta, CNN Indonesia --

Taiwan dan China diketahui kerap berseteru dalam banyak hal mulai dari kedaulatan wilayah hingga soal Covid-19. Ketegangan itu tercermin dari jet tempur China yang sering memasuki wilayah udara pertahanan pulau itu.

Selama hampir dua pekan ini saja, China mengerahkan 129 pesawat tempur ke zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ).

Lebih rinci, pada Senin (4/10) lalu, pemerintahan Xi Jin Ping mengirim 52 pesawat tempur melintasi pertahanan udara Taiwan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jumlah itu disebut yang tertinggi sejak secara terbuka Taiwan melaporkan serangan pesawat tempur China, dari tahun lalu.

Kemudian pada Jumat (1/10) tercatat 39 pesawat militer melintas, keesokan harinya terpantau ada 38 pesawat militer China yang melintasi zona pertahanan udara Taiwan.

Jenis pesawat tempur yang melintas adalah 26 jet tempur J-16, 10 jet tempur Su-30, dua pesawat Y-8 dan satu pesawat KJ-500.

Menyikapi intimidasi dari China, Taiwan, mengaku siap tempur dengan negara itu. Mereka juga meminta bantuan Australia untuk meningkatkan kerja sama keamanan dan intelijen mengingat provokasi Beijing semakin intens.

Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, berkomitmen akan melawan sampai akhir jika Beijing memulai perang dengan negaranya.

"Saya yakin jika China akan menyerang Taiwan, saya pikir mereka juga akan menderita," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Taiwan, Tsai Ing Wen, memperingatkan akan ada malapetaka jika Taiwan kembali jatuh ke tangan China.

"Jika Taiwan jatuh konsekuensinya akan menjadi malapetaka bagi perdamaian kawasan dan sistem demokrasi," ucap Tsai dalam artikel opininya di Foreign Affairs yang dikutip Reuters.

Tsai menyatakan Taiwan tak ingin ada konfrontasi militer. Mereka ingin menjalin hubungan yang damai, stabil dan saling menguntungkan.

Jika konflik antar dua wilayah itu pecah, akan menjadi pertumpahan darah pertama di Taiwan, dan risiko eskalasi antar dua kekuatan nuklir yakni Amerika Serikat dan China.

China menghabiskan anggaran 25 kali lebih banyak untuk sektor pertahanan. Sementara Taiwan tengah berusaha mereformasi militer dan alutsistanya.

Taiwan juga memiliki pakta pertahanan dengan AS, dengan Perjanjian Pertama Bersama Sino-AS 1954. Sehingga, secara teori, Negeri Paman Sam itu bisa ditarik ke dalam pusaran konflik, demikian menurut Week.

China-Taiwan dan China-AS juga kerap bersitegang di Laut China Selatan. Beijing mengaku akan melakukan segala upaya bahkan bila perlu dengan paksaan untuk mempertahankan wilayah Taiwan.

Jika AS, tak melakukan intervensi China akan dengan mudah menjadi kekuatan dominan di Asia. Sekutu AS juga tahu, bahwa ia ternyata tak bisa diandalkan.

Sejarah perseteruan China dan Taiwan baca di halaman berikutnya...



Sejarah Konflik China, Berawal dari Perseteruan Ideologi

Kapal induk China. (AFP)

Menilik sejarah, Taiwan dan China pernah terlibat perang saudara dari 1927 hingga 1949. Saat itu, Partai Komunis China berusaha menguasai pemerintah China yang dipimpin Kuomintang.

Menyadari hal tersebut Partai Kuomintang yang notabene nasionalis berusaha menyingkirkan kaum komunis.

Namun, China terus memandang Taiwan sebagai bagian wilayahnya yang tak terpisahkan, meskipun mereka tidak pernah memerintah pulau tersebut.Kubu Kuomintang pun kalah dan melarikan diri ke Pulau Formosa atau Taiwan kemudian membentuk pemerintahan sendiri pada 1949.

Status quo baru muncul 30 tahun lalu, saat Beijing dan Nasionalis Taiwan mengakui sikap Satu China, sebagaimana dalam Konsensus 1992. Sejak saat itu, sikap tersebut ditafsirkan secara berbeda oleh kedua belah pihak.

Presiden Taiwan dan partainya sudah lama menolak konsensus itu. Sebaliknya, dia berulang kali mendesak Beijing untuk mengakui kedaulatan Taiwan dan keinginan rakyatnya.

Di sisi lain, upaya China menguasai Taiwan tak pernah surut. Pada 2019, Presiden China Xi Jinping meminta pulau itu bersatu kembali secara damai dengan negaranya.

Namun, ia menolak mengesampingkan penggunaan kekuatan. Ancaman aksi militer, terutama yang berkaitan dengan kegiatan yang dianggap "separatis" tetap menjadi ancaman bagi Taiwan.

Taiwan tidak bisa menerima penyatuan dengan China. Salah satu pemicu utamanya karena peristiwa di Hong Kong yang menunjukkan bahwa menjaga kedaulatan Taiwan sangat penting guna melindungi posisinya sebagai satu-satunya negara demokrasi berbahasa China di dunia.

Juni lalu, Menlu Taiwan menganggap penerapan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong, digunakan untuk membungkam gerakan pro-demokrasi kota itu.

Undang-undang itu mengkriminalisasi apa saja yang dinilai sebagai tindakan subversi, pemisahan diri dan kolusi dengan kekuatan asing.

Selain itu, UU tersebut digunakan untuk mengikis kebebasan pers dan memenjarakan aktivis pro-demokrasi dan lawan-lawan pemerintah.

Selain mengirim pesawat tempur di sekitar wilayah udara, Taiwan juga menuduh China menggunakan perang hibrida untuk merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi di pulau itu.

"(China) menggunakan perang kognitif, kampanye disinformasi dan intimidasi militer untuk menciptakan banyak kecemasan di antara orang-orang Taiwan," kata Wu, seperti dikutip CNN.

Wu menyebut Beijing kerap menyebar berita palsu tentang Taiwan, bahkan pernah menuduh negara ini memalsukan angka kematian akibat Covid-19.

Meski Taiwan nyaris setiap hari digempur China, mereka tak akan tunduk pada tekanan. Pemerintah juga akan berhati-hati walaupun sudah mengantongi dukungan dari komunitas internasional.


HALAMAN:
1 2