Perempuan China Ogah Ikuti Kebijakan Xi Jinping Lahirkan Tiga Anak

Sejumlah perempuan di China ogah mengikuti kebijakan Presiden Xi Jinping soal program baru guna meningkatkan angka kelahiran dan menekan angka populasi lansia, dengan mewajibkan tiga anak dalam satu keluarga.

"Saya tak bisa punya anak lagi. Membesarkan satu anak seperti memasukkan uang Anda ke dalam mesin penghancur kertas. Tak mungkin saya bisa punya (anak) yang lain," kata salah satu pekerja industri Li di pusat kota Changsha kepada Radio Free Asia pekan lalu.

Lihat Juga : Pengadilan Junta Myanmar Bacakan Vonis Suu Kyi Hari Ini

Salah satu perempuan yang usianya masih tergolong muda, baru tiga tahun, Qiu Xiojia, mengaku tak punya banyak biaya membesarkan anak.

"Kami sudah membeli rumah sekarang dan pembayaran hipotek bulanan lebih tinggi dari gaji bulanan saya. Jadi dari mana uang untuk membiayai anak?" kata Qiu.

Qiu kemudian melanjutkan, "Saya bahkan tak mampu membiayai satu anak, apalagi tiga."

Lihat Juga : Profil Basmah binti Saud, Putri Saudi yang Dipenjara Hampir 3 Tahun

Di kota besar lain Chongqing, perempuan milenial bernama Ma Jing dan suaminya tak punya rencana untuk punya anak. Meskipun ia bekerja enam hari dalam seminggu di sebuah perusahaan teknologi.

"Saya hidup dari gaji, dan masih sangat bergantung pada orang tua saya. Properti yang saya tinggali milik mereka, saya mengendarai mobil ibu saya, dan saya masih tidak bisa menabung," seloroh Ma Jing.

Salah satu perempuan di Shanghai, Li Dan, menyatakan sanggup membiayai anak, namun dia memilih untuk tak memiliki buah hati.

Lihat Juga : Murka Warga Disanksi, AS Ancam 'Konsekuensi Parah' jika Iran Menyerang

"Alasan utama bagi saya, seorang perempuan tua usia subur, tidak ada hubungannya dengan uang. Alasan utamanya karena saya perempuan lajang," tutur Li Daan.

Membesarkan anak-anak di Cina merupakan hal yang mahal. Orang tua harus berusaha keras bahkan untuk membiayai pendidikan satu anak.

Sekolah-sekolah negeri pun semakin menuntut pembayaran nominal dalam berbagai jenis, serta pembayaran makanan dan kegiatan ekstrakurikuler.

Xi mengatakan pendidikan dan bimbingan harus diberikan untuk mempromosikan pernikahan dan nilai-nilai keluarga di antara kaum muda usia pernikahan.

Untuk merealisasikan program itu, Politbiro menjanjikan insentif pajak dan perumahan bagi pasangan yang ingin memiliki anak.

Dukungan lain yang dijanjikan yakni perbaikan perawatan sebelum dan sesudah melahirkan, layanan pengasuhan anak, dan pengurangan biaya pendidikan untuk keluarga.

Pada 2020, tingkat kesuburan China mencapai sekitar 1,3 anak per perempuan.

Kebijakan tak terduga Parta Komunis China soal aturan jumlah anak, baca di halaman berikutnya...

Kebijakan tiga anak adalah sesuatu yang tidak terduga, setelah Partai Komunis China membatalkan kebijakan satu anak. Kebijakan ini memunculkan pelanggaran hak asasi manusia selama beberapa dekade, termasuk aborsi paksa dan sterilisasi jangka panjang, serta pemantauan kesuburan perempuan secara luas oleh pejabat.

"Kebijakan itu tidak ada artinya tanpa gagasan tentang bagaimana mereka akan diterapkan dan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan pemerintah," ujar profesor Sejarah dan Studi Wanita dan Gender di Universitas Michigan, Wang Zheng.

Masalah utamanya adalah, Wang belum melihat dokumentasi pemerintah yang meninjau kesalahan kebijakan satu anak.

"Tanpa proses refleksi seperti itu, bagaimana mereka memastikan bahwa mereka tidak membuat kesalahan besar dalam kebijakan publik reproduktif?" lanjutnya.

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONAL Enam Orang Tewas di Danau Brasil hingga Ribut Rusia-AS soal Kazakhstan

Kebijakan banyak anak itu memunculkan kekhawatiran akan 'represi' negara terhadap perempuan.

Peneliti hukum Asia Universitas Georgetown, Zhao Sile, mengatakan cara-cara otoriter pernah digunakan untuk mengawasi sistem reproduksi perempuan dan membatasi kelahiran selama kebijakan satu anak. Cara-cara itu juga dapat digunakan untuk membuat mereka memiliki lebih banyak anak.

"Yang mengkhawatirkan, China bukan masyarakat demokratis, jadi ada kemungkinan tidak menyesuaikan kebijakannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Sebaliknya, itu mungkin menggunakan cara otoriter (untuk mengimplementasikannya). kata Zhao kepada RFA.

Lihat Juga : Batu Besar Timpa Perahu di Danau Brasil, Korban Tewas Jadi 10 Orang

Langkah selanjutnya akan bergantung pada cara negara mengadopsi kebijakan yang lebih wajib soal persalinan. Misalnya, soal bonus dan promosi, pembatasan akses ke kontrasepsi dan aborsi.

Pada akhir Juni, Biro Statistik di kota Yueyang Hunan, mengeluarkan arahan yang meminta para pejabat mendorong pasangan untuk melahirkan, memperpendek jarak antara anak kedua dan ketiga.

"Sistem otoriter dan patriarki China sedang menghadapi konflik serius dengan evolusi perempuan modern yang lebih individualistis," kata Zhao.