Tanpa Ampun, Xi Jinping Kembali Tegaskan Hukum Mati Koruptor di China

Presiden China sekaligus sekretaris jenderal Partai Komunis China (PKC), Xi Jinping, berjanji akan mempertahankan akan bersikap tegas dan tak ada ampun bagi tindak korupsi di negara itu. Hukuman mati bagi koruptor akan tetap menjadi kebijakan Xi Jinping.

Penegasan itu kembali disampaikan Xi saat berpidato di rapat pleno keenam Komisi Pusat Inspeksi Disiplin (CCDI) BPK ke-19, Selasa (18/1).

Lihat Juga : Seorang Ekstremis Hindu India Serukan Genosida Umat Muslim

"Kecenderungan-kecenderungan tak sehat tertentu yang telah lama tak dikendalikan sudah dikekang, banyak masalah yang lama mengganggu kita sudah diatasi, dan potensi bahaya serius di Partai, negara, dan militer telah dibasmi," kata Xi dalam rapat itu, dikutip Xinhua.

Xi mendesak upaya berkelanjutan untuk mencapai tujuan strategis agar para pejabat tidak berani, tidak mampu, dan tidak memiliki keinginan untuk korupsi.

"Kita harus sadar bahwa perang melawan korupsi masih berkecamuk," tegas Xi.

Lihat Juga : Kisah Rohana, Gadis Keturunan RI Ditinggal Ibu di Malaysia saat Bayi

Ia juga menekankan upaya yang keras dan teguh dalam mempromosikan lebih lanjut tata kelola Partai yang ketat.

Masalah tata kelola yang lemah di organisasi Partai sudah ditangani dari tingkat dasar, dan langkah itu melalui reformasi.

Selain itu, ia meminta anggota partai setia pada misi mereka dan rakyat.

Lihat Juga : Media Asing Soroti Nusantara Jadi Ibu Kota Baru Indonesia

Xi menyerukan seluruh Partai harus bertindak secara konsisten di setiap kesempatan dan menerapkan keputusan dan kebijakan Komite Sentral Partai.

Dia mencatat beberapa tugas yang mengerikan dalam pertempuran, termasuk menjaga agar tak terpengaruh kelompok berkepentingan, mencegah pejabat punya perilaku merusak, serta mengidentifikasi dan menangani bentuk korupsi sembunyi-sembunyi. Xi juga beruoaya menghilangkan tempat berkembang biak untuk korupsi, bebas dari korupsi sistemik, dan meredakan risiko serta bahaya tersembunyi.

Praktik formalitas dan birokratisme adalah musuh bebuyutan Partai dan negara, kata Xi. Dia kemudian meminta para pejabat agar lebih solid bekerja demi kesejahteraan rakyat.

Pendidikan, manajemen dan pengawasan pejabat muda harus diperkuat untuk memastikan mereka setia dan bisa diandalkan, kata Xi.

Xi juga menuntut agar komite Partai di semua tingkat memperkuat pengawasan, terutama mereka yang memegang komando dan badan-badan terkemuka.

Lihat Juga : Xi Jinping Ancam 'Malapetaka' jika Dunia Lawan China

Pemimpin rapat itu, Zhao Leji, mengatakan pidato Xi menegaskan rencana strategis mereka untuk memperdalam tata kelola Partai yang ketat dalam semua aspek dan mempersiapkan pembukaan kongres nasional ke-20 Partai.

Sejak Kongres Nasional CPC ke-18 pada 2012, Komite Sentral CPC telah meningkatkan perilaku anggota partai, menjunjung tinggi integritas dan memerangi korupsi dengan keberanian dan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Eksekusi mati koruptor di China, baca di halaman berikutnya...

China memang terkenal keras terhadap pelaku korupsi. Pihak berwenang menerapkan aturan bagi mereka yang terbukti menggelapkan uang akan menghadapi hukuman mati.

Xi merilis kampanye antikorupsi guna membersihkan koruptor dari tingkat tinggi sampai pejabat tingkat rendah.

Tindakan keras itu, menyeret banyak pejabat senior di partai, pemerintah dan militer serta perusahaan milik negara.

China disebut mengeksekusi mati lebih banyak orang per tahun daripada negara lain, meskipun Beijing mengaku jumlahnya terus menurun selama beberapa tahun terakhir.

Lihat Juga : Kapal Karam, 6 TKI Ilegal Tewas Tenggelam di Perairan Malaysia

Menurut laporan Statista, jumlah eksekusi di China mencapai 1.000 kasus pada 2020. Sementara menurut Amnesty Internasional (AI), China mengeksekusi lebih banyak orang dibanding negara lain.

Beijing tak membeberkan data hukuman mati. Namun, AI meyakini, negara itu mengeksekusi ribuan orang per tahun karena kejahatan termasuk pelanggaran tanpa kekerasan seperti narkoba dan korupsi.

Meski demikian, menurut laporan The Guardian, Kampanye tersebut tidak banyak berpengaruh pada peringkat China dalam indeks korupsi global Transparency International.

Beijing menduduki peringkat 80 pada 2020 dalam indeks korupsi. Meski tak banyak berpengaruh, tindakan itu menarik perhatian penduduk.

Menurut riset Transparency International, sebanyak 84 persen responden mengatakan pemerintah berhasil mengatasi korupsi.