Jokowi Temui Putin-Zelensky: Akankah Perang Berakhir, Pangan Stabil?
Anisa Dewi | CNN Indonesia
Sabtu, 02 Jul 2022 11:38 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Joko Widodo bertemu Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden Vladimir Putin demi mendorong perdamaian agar pasokan pangan global stabil. (Arsip Istimewa)
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Joko Widodo berkunjung ke Ukraina dan Rusia untuk bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden Vladimir Putin demi mendorong perdamaian agar pasokan pangan global stabil.
Di hadapan kedua pemimpin negara itu, Jokowi bahkan menyodorkan diri untuk menjadi jembatan demi mencapai perdamaian setelah perang membara sejak Februari lalu.
Lantas, akankah perang berakhir dan stok pangan stabil setelah safari diplomasi Jokowi ini?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peneliti hubungan internasional Departemen Hubungan Internasional di Pusat Strategis Kajian Internasional (CSIS), Dandhy Rafitrandi, mengatakan pasokan pangan tak serta-merta kembali normal usai lawatan Jokowi.
"Ini akan sangat tergantung follow up-nya [tindak lanjut] seperti apa. Tidak bisa mengharapkan akibat lawatan ini pasokan pangan atau pupuk kembali normal," ujar Dandy dalam diskusi bertajuk Memaknai Lawatan Presiden Jokowi ke Eropa di Jakarta, Jumat (1/7).
Ia kemudian merujuk laporan yang menyebutkan krisis pangan, energi, dan inflasi masih menjadi tantangan utama masyarakat dunia.
Persoalan krisis pangan harus diselesaikan secara bersama-sama. Semua negara perlu bahu-membahu, demikian menurut peneliti hubungan internasional lain dar CSIS, Andrew Motang.
Jika pasokan pangan terus terganggu akan berimbas pada krisis. Krisis ini bisa menyebabkan kekacauan di masyarakat.
Dengan demikian, Andrew menganggap upaya Jokowi ini bisa disebut untuk meminimalkan gangguan pasokan pangan dunia.
"Kalau pangan tak teratasi, demonstrasi bisa berkembang, oposisi bisa berkembang. Apakah rezim tahan tekanan terhadap oposisi domestik?" ujar Andrew.
Selain soal pasokan pangan, lawatan Jokowi juga membawa misi damai, yang diharapkan setidaknya membuka negosiasi.
Ia memang sudah meminta kepada Putin dan Zelensky untuk membuka ruang dialog. Namun, menurut Andrew, muncul tantangan yang mesti dihadapi Indonesia.
"Harus ada kepercayaan kedua belah pihak. Presiden [Jokowi] sebagai aktor harus persuasif dan ini yang menjadi tantangan lebih lanjut," ucapnya.
Untuk menjadi pihak persuasif, Indonesia tak hanya berbicara dengan pemimpin negara, tetapi juga aktor non-pemerintah, pemerintah, dan birokrat di kedua negara.
Andrew juga mengatakan ada beberapa hal untuk mencapai negosiasi. Pertama, ada pihak yang kalah, sehingga kemungkinan dialog terbuka. Kedua, muncul pihak ketiga, baik itu mediator, fasilitator, atau intervenor.
"Yang dilakukan Jokowi sekarang adalah yang paling dasar dulu, membuka komunikasi dengan harapan negosiasi berlangsung," ujar dia.
Komunikasi menjadi penting lantaran Rusia dan Ukraina dinilai menggunakan bahasa kekerasan, seperti perang, padahal ada cara lain yang lebih efektif, yaitu bahasa ekonomi.
Sementara itu, peneliti HI yang lain, Waffa Kharisma, punya penilaian sendiri. Menurutnya, daya tawar Indonesia untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik dan perubahan sikap tidak besar.
"Tapi itu pasti dampaknya besar ke dunia untuk mendorong citra Indonesia dan kepiawaian diplomasi, bahkan juga bisa menginspirasi negara lain," tuturnya.
Dari sisi netralitas, Indonesia memang memiliki posisi yang baik, tapi dari segi daya tawar menjadi mediator, RI dinilai masih kurang.
Mengapa masih kurang? Baca di halaman berikutnya >>>
Dari sisi netralitas, Indonesia memang memiliki posisi yang baik, tapi dari segi daya tawar menjadi mediator, RI dinilai masih kurang.
"Untuk menjadi daya tawar mediator, untuk menghapus status quo, perubahan sikap, itu perlu memerlukan daya tawar dalam artian hubungan yang kuat," kata Waffa.
Indonesia bukan negara yang memiliki hubungan kuat dengan Rusia maupun Ukraina. Jakarta, lanjutnya, hanya memiliki modal rekam jejak diplomasi dalam upaya damai di kancah internasional, setidaknya di kawasan.
"Kedua negara tak akan memiliki kepercayaan terhadap Indonesia juga karena kita tidak memiliki kepentingan yang tersembunyi. Kepentingan yang kita jaga baik, tapi tidak terlalu kuat," katanya.
Indonesia memang pernah menjadi fasilitator dalam penyelesaian konflik pada 1991-1996 lalu, saat Kamboja dan Filipina berseteru atas Kuil Preah Vihear.
Pada 2019, Indonesia berkunjung ke Afghanistan sebagai bentuk dukungan upaya pembangunan perdamaian pascakonflik.
Di 2021, Indonesia juga menjadi inisiator menggelar pertemuan khusus ASEAN guna membahas konflik di Myanmar.
Kiprah Indonesia yang demikian dianggap bisa menjadi modal untuk mendapatkan kepercayaan dari Rusia dan Ukraina. Namun, Waffa menganggap kepercayaan tak cukup mendorong perdamaian.
"Negosiasi perdamaian sudah berlangsung ya, dan ada sticking point [poin penting] yang tidak bisa dijawab Indonesia," katanya.
Ia mengambil contoh keinginan Ukraina soal jaminan keamanan. Di putaran negosiasi sebelumnya, Kyiv meminta jaminan keamanan ke enam negara, yakni, Jerman, Turki, Kanada, Polandia, dan Israel.
Rusia, di sisi lain, menginginkan Ukraina dan dunia mengakui bahwa Crimea menjadi bagian dari kedaulatannya.
"Jaminan keamanan Ukraina, Rusia minta pengakuan Crimea, itu kan bukan di tangan Indonesia untuk membawa perdamaian, tapi dialog terbuka harus tetap dijalankan," ujar Waffa.
Meski begitu, bagi Andrew Indonesia masih memiliki daya tawar dari sisi kepercayaan, dengan kebijakan luar negeri yang dinamakan politik bebas aktif.
Misalnya, saat negara Barat ramai-ramai menjatuhkan sanksi ke Rusia, Indonesia tak ikut-ikutan. RI malah memutuskan mengundang Moskow dalam agenda G20, yang merupakan anggota forum ini.
"Itu membuat netralitas Indonesia tetap terjaga," ujar dia.
Di samping pasokan pangan dan diplomasi misi damai RI, kunjungan Jokowi juga memang untuk memastikan kehadiran seluruh anggota di G20.
"[Ini] paling mungkin," katanya saat ditanya dampak kunjungan RI secara umum.
Namun, Waffa menilai, jika situasi memburuk, Ukraina akan batal datang, Rusia tak hadir, dan Barat juga tak muncul. Dampaknya, akan semakin sulit membangun penyelesaian isu global seperti perubahan iklim.
"Kalau berhasil, Indonesia akan dapat prestise, pamor, yang artinya juga citra baik dan investasi masuk tentunya. Plus juga agenda global di forum seperti di G20 akan lebih selamat," kata dia.
Secara tak langsung, ini bisa jadi momentum karena Indonesia punya kepentingan dan dianggap mampu menyuarakan isu-isu penting.
"Kalau kita yang netral dan pesan yang dibawa baik, perdamaian dan kepentingan bersama, tidak mencoba, ya yang mencoba hanya akan negara itu-itu saja," kata Waffa.
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Joko Widodo berkunjung ke Ukraina dan Rusia untuk bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden Vladimir Putin demi mendorong perdamaian agar pasokan pangan global stabil.
Di hadapan kedua pemimpin negara itu, Jokowi bahkan menyodorkan diri untuk menjadi jembatan demi mencapai perdamaian setelah perang membara sejak Februari lalu.
Lantas, akankah perang berakhir dan stok pangan stabil setelah safari diplomasi Jokowi ini?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peneliti hubungan internasional Departemen Hubungan Internasional di Pusat Strategis Kajian Internasional (CSIS), Dandhy Rafitrandi, mengatakan pasokan pangan tak serta-merta kembali normal usai lawatan Jokowi.
"Ini akan sangat tergantung follow up-nya [tindak lanjut] seperti apa. Tidak bisa mengharapkan akibat lawatan ini pasokan pangan atau pupuk kembali normal," ujar Dandy dalam diskusi bertajuk Memaknai Lawatan Presiden Jokowi ke Eropa di Jakarta, Jumat (1/7).
Ia kemudian merujuk laporan yang menyebutkan krisis pangan, energi, dan inflasi masih menjadi tantangan utama masyarakat dunia.
Persoalan krisis pangan harus diselesaikan secara bersama-sama. Semua negara perlu bahu-membahu, demikian menurut peneliti hubungan internasional lain dar CSIS, Andrew Motang.
Jika pasokan pangan terus terganggu akan berimbas pada krisis. Krisis ini bisa menyebabkan kekacauan di masyarakat.
Dengan demikian, Andrew menganggap upaya Jokowi ini bisa disebut untuk meminimalkan gangguan pasokan pangan dunia.
"Kalau pangan tak teratasi, demonstrasi bisa berkembang, oposisi bisa berkembang. Apakah rezim tahan tekanan terhadap oposisi domestik?" ujar Andrew.
Selain soal pasokan pangan, lawatan Jokowi juga membawa misi damai, yang diharapkan setidaknya membuka negosiasi.
Ia memang sudah meminta kepada Putin dan Zelensky untuk membuka ruang dialog. Namun, menurut Andrew, muncul tantangan yang mesti dihadapi Indonesia.
"Harus ada kepercayaan kedua belah pihak. Presiden [Jokowi] sebagai aktor harus persuasif dan ini yang menjadi tantangan lebih lanjut," ucapnya.
Untuk menjadi pihak persuasif, Indonesia tak hanya berbicara dengan pemimpin negara, tetapi juga aktor non-pemerintah, pemerintah, dan birokrat di kedua negara.
Andrew juga mengatakan ada beberapa hal untuk mencapai negosiasi. Pertama, ada pihak yang kalah, sehingga kemungkinan dialog terbuka. Kedua, muncul pihak ketiga, baik itu mediator, fasilitator, atau intervenor.
"Yang dilakukan Jokowi sekarang adalah yang paling dasar dulu, membuka komunikasi dengan harapan negosiasi berlangsung," ujar dia.
Komunikasi menjadi penting lantaran Rusia dan Ukraina dinilai menggunakan bahasa kekerasan, seperti perang, padahal ada cara lain yang lebih efektif, yaitu bahasa ekonomi.
Sementara itu, peneliti HI yang lain, Waffa Kharisma, punya penilaian sendiri. Menurutnya, daya tawar Indonesia untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik dan perubahan sikap tidak besar.
"Tapi itu pasti dampaknya besar ke dunia untuk mendorong citra Indonesia dan kepiawaian diplomasi, bahkan juga bisa menginspirasi negara lain," tuturnya.
Dari sisi netralitas, Indonesia memang memiliki posisi yang baik, tapi dari segi daya tawar menjadi mediator, RI dinilai masih kurang.
Mengapa masih kurang? Baca di halaman berikutnya >>>
Jokowi Temui Putin-Zelensky: Akankah Perang Berakhir, Pangan Stabil?
Joko Widodo bertemu Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden Vladimir Putin demi mendorong perdamaian agar pasokan pangan global stabil. (Arsip Istimewa)
Dari sisi netralitas, Indonesia memang memiliki posisi yang baik, tapi dari segi daya tawar menjadi mediator, RI dinilai masih kurang.
"Untuk menjadi daya tawar mediator, untuk menghapus status quo, perubahan sikap, itu perlu memerlukan daya tawar dalam artian hubungan yang kuat," kata Waffa.
Indonesia bukan negara yang memiliki hubungan kuat dengan Rusia maupun Ukraina. Jakarta, lanjutnya, hanya memiliki modal rekam jejak diplomasi dalam upaya damai di kancah internasional, setidaknya di kawasan.
"Kedua negara tak akan memiliki kepercayaan terhadap Indonesia juga karena kita tidak memiliki kepentingan yang tersembunyi. Kepentingan yang kita jaga baik, tapi tidak terlalu kuat," katanya.
Indonesia memang pernah menjadi fasilitator dalam penyelesaian konflik pada 1991-1996 lalu, saat Kamboja dan Filipina berseteru atas Kuil Preah Vihear.
Pada 2019, Indonesia berkunjung ke Afghanistan sebagai bentuk dukungan upaya pembangunan perdamaian pascakonflik.
Di 2021, Indonesia juga menjadi inisiator menggelar pertemuan khusus ASEAN guna membahas konflik di Myanmar.
Kiprah Indonesia yang demikian dianggap bisa menjadi modal untuk mendapatkan kepercayaan dari Rusia dan Ukraina. Namun, Waffa menganggap kepercayaan tak cukup mendorong perdamaian.
"Negosiasi perdamaian sudah berlangsung ya, dan ada sticking point [poin penting] yang tidak bisa dijawab Indonesia," katanya.
Ia mengambil contoh keinginan Ukraina soal jaminan keamanan. Di putaran negosiasi sebelumnya, Kyiv meminta jaminan keamanan ke enam negara, yakni, Jerman, Turki, Kanada, Polandia, dan Israel.
Rusia, di sisi lain, menginginkan Ukraina dan dunia mengakui bahwa Crimea menjadi bagian dari kedaulatannya.
"Jaminan keamanan Ukraina, Rusia minta pengakuan Crimea, itu kan bukan di tangan Indonesia untuk membawa perdamaian, tapi dialog terbuka harus tetap dijalankan," ujar Waffa.
Meski begitu, bagi Andrew Indonesia masih memiliki daya tawar dari sisi kepercayaan, dengan kebijakan luar negeri yang dinamakan politik bebas aktif.
Misalnya, saat negara Barat ramai-ramai menjatuhkan sanksi ke Rusia, Indonesia tak ikut-ikutan. RI malah memutuskan mengundang Moskow dalam agenda G20, yang merupakan anggota forum ini.
"Itu membuat netralitas Indonesia tetap terjaga," ujar dia.
Di samping pasokan pangan dan diplomasi misi damai RI, kunjungan Jokowi juga memang untuk memastikan kehadiran seluruh anggota di G20.
"[Ini] paling mungkin," katanya saat ditanya dampak kunjungan RI secara umum.
Namun, Waffa menilai, jika situasi memburuk, Ukraina akan batal datang, Rusia tak hadir, dan Barat juga tak muncul. Dampaknya, akan semakin sulit membangun penyelesaian isu global seperti perubahan iklim.
"Kalau berhasil, Indonesia akan dapat prestise, pamor, yang artinya juga citra baik dan investasi masuk tentunya. Plus juga agenda global di forum seperti di G20 akan lebih selamat," kata dia.
Secara tak langsung, ini bisa jadi momentum karena Indonesia punya kepentingan dan dianggap mampu menyuarakan isu-isu penting.
"Kalau kita yang netral dan pesan yang dibawa baik, perdamaian dan kepentingan bersama, tidak mencoba, ya yang mencoba hanya akan negara itu-itu saja," kata Waffa.
