Mengapa China Murka Pejabat AS Kunjungi Taiwan?

Kunjungan Anggota Kongres AS ke Taiwan

Belum reda amarah China atas kunjungan Pelosi, Kongres AS malah turut melawat pada 14 Agustus.

Di hari itu, China mengumumkan latihan militer baru dan mengerahkan belasan jet tempur ke garis median Taiwan, pembatas yang memisahkan China-Taiwan.

Sepekan kemudian yakni pada 21 Agustus, Gubernur Indiana, Amerika Serikat, Eric Holcomb, juga berkunjung ke Taiwan.

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONAL Taiwan Tembak Jatuh Drone China hingga Rusia Disebut Ancaman Eropa

Dalam kunjungan itu, Holcomb bertemu dengan pejabat pemerintah, pelaku bisnis, dan akademisi untuk memperkuat kerja sama di bidang ekonomi dan pendidikan antara AS-Taiwan.

Ia juga bertemu dengan Presiden Taiwan, Tsai Ing Wen. Dalam pertemuan tersebut, pemimpin pulau itu mengatakan Taiwan adalah sekutu kunci di bidang keamanan dan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.

Lalu pada 30 Agustus, Gubernur Arizona, Doug Ducey, juga berkunjung ke Taiwan.

Setiap China marah, AS akan berdalih bahwa mereka menjunjung prinsip Satu China. Prinsip ini merupakan kebijakan yang hanya mengakui China, dengan pusat pemerintahan di Beijing, adalah pemerintah yang sah meliputi Hong Kong, Makau, dan Taiwan.

Namun, di sisi lain Washington juga mempunyai Undang-Undang Relasi Taiwan (RTA).

Lihat Juga : 5 Larangan 'Sinting' Xi Jinping, Termasuk Cegah Winnie the Pooh

UU Kerja Sama AS dan Taiwan

Berdasarkan UU itu, AS bisa menjalin hubungan dengan rakyat Taiwan dan pemerintahan pulau itu tanpa menjelaskan spesifik pemerintahan yang dimaksud.

AS selama ini menganggap Taiwan sebagai mitra kunci di bidang keamanan dan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.

Selain itu, Taiwan adalah wilayah yang sangat penting bagi AS, sehingga mereka perlu memastikan status pulau itu tetap terjaga.

Salah satu pengamat di Foundation for Defence Democracie, Craig Singleton, menilai AS yakin China sangat takut Taiwan menjadi negara demokrasi.

"Jadi Amerika meningkatkan tekanan terhadap negara kepulauan itu dan Beijing mengeluarkan ancaman untuk bersatu kembali. Mereka tak hanya melihat ancaman, mereka melihat diri mereka sendiri," kata Singleton dikutip Newsweek.

Sementara itu, Taiwan bagi China adalah bagian dari kedaulautan mereka.

Beijing bersandar pada Konsensus 1992. Kesepakatan ini tercapai antara PKC dan KMT. Namun, kedua pihak tak setuju akan isi konsensus tersebut.

Bagi Presiden Xi Jinping, Konsensus 1992 mencerminkan kesepakatan bahwa kedua sisi selat itu milik China.

"Dan akan bekerja sama untuk mengupayakan reunifikasi nasional," kata Jinping pada 2019 dikutip Council Foreign Relations.

Pengamat dari Universitas Stanford, Oryana Skilar Mastro, mengatakan perang saudara antara China-Taiwan sebetulnya masih berlanjut. Perang itu disebut berhasil jika Beijing sukses mengatasi masalah Taipei yang ingin menjadi negara merdeka.

"Ini masalah emosional dan politik," kata Mastro.

China dan Taiwan pernah terlibat perang pada 1945. Partai Komuni China dan Partai Kuomintang (KMT) yang berhaluan nasionalis saling berebut kekuasaan.

Namun, KMT kalah dan lari ke Taiwan. Di pulau ini, mereka mendirikan pemerintahan sendiri.