Jakarta, CNN Indonesia -- Baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, marah dan mengancam bakal memberikan "konsekuensi" setelah Arab Saudi dan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC+) memutuskan mengurangi produksi minyak.
"Saya tak akan membicarakan apa yang saya pertimbangkan dan apa yang saya pikirkan. Namun akan ada, akan ada konsekuensi," kata Biden ketika diwawancara CNN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagaimana diberitakan AFP, 13 negara yang tergabung dalam OPEC dan sepuluh negara aliansi mereka yang dipimpin Rusia memutuskan untuk mengurangi produksi minyak hingga dua juta barel per hari mulai November.
Keputusan tersebut menuai amarah Amerika Serikat dan berpotensi meningkatkan risiko kenaikan harga bensin.
Bahkan, Kepala Komite Senat urusan Hubungan Luar Negeri AS, Bob Menendez, berpendapat bahwa Arab Saudi lebih memilih Moskow ketimbang Washington.
"Selama bertahun-tahun kami mencoba berbagai cara, mengingat Arab Saudi menewaskan jurnalis, terlibat dalam represi politik besar, untuk satu alasan, kami ingin mengetahui bahwa saat situasi memburuk, saat terjadi krisis global, Saudi bakal memilih kami ketimbang Rusia," kata Menendez.
"Namun, ternyata tidak. Mereka memilih Rusia," lanjutnya.
OPEC dan Gejala Perang Hibrida
Sementara itu, dosen kajian ketahanan nasional dan kajian stratejik intelijen Universitas Indonesia, Margaretha Hanita, berpendapat bahwa tindakan AS untuk meminta OPEC memproduksi lebih banyak minyak merupakan metode perang hibrida.
"Sanksi-sanksi ekonomi dan keuangan terhadap negara musuh, termasuk misalnya AS menekan OPEC agar memproduksi lebih banyak minyak karena krisis minyak akibat invasi Rusia ke Ukraina bisa digolongkan sebagai metode perang hibrida," kata Hanita ketika diwawancara CNNIndonesia.com, Rabu (12/10).
Menurut Hanita, tekanan Washington kepada OPEC untuk menambah produksi merupakan bagian dari perang hibrida.
"Tujuannya agar harga minyak dan gas [migas] melemah dan Rusia tidak menggunakan kekuatan migas untuk menangkal sanksi Barat, sehingga bisa memenangkan invasinya di Ukraina," tutur Hanita.
Lanjut baca di halaman berikutnya...
Mengenal Perang Hibrida
Kilang minyak perusahaan Aramco Saudi. (HASSAN AMMAR / AFP)
Mengenal Perang Hibrida
Sedikit menjelaskan soal perang hibrida, Hanita menuturkan, "perang hibrida tidak dideklarasikan dan tidak diumumkan. Berlangsung secara diam-diam."
Hanita juga menjelaskan bahwa dalam perang hibrida, negara tak perlu mengirimkan pasukan reguler dengan jumlah besar.
"Cukup pasukan khusus yang kecil tetapi efektif," ujarnya.
Selain itu, dalam perang hibrida, yang dikatakan musuh bersifat tidak standar, kompleks, dan cair.
"Musuh hibrida fleksibel dan beradaptasi dengan cepat, menggunakan sistem senjata canggih dan teknologi pengganggu lainnya, menggunakan komunikasi massa untuk propaganda," ujar Hanita lagi.
Sebagaimana The Economist, mantan tentara angkatan laut AS dan pengamat pertahanan, Frank Hoffman, mengungkapkan bahwa perang hibrida "menggabungkan beberapa model perang, termasuk kemampuan konvensional, taktik tak biasa, formasi, aksi terorisme termasuk kekerasan tanpa pandang bulu dan pemaksaan, pun masalah kriminal."
Sementara itu, Elisabeth Braw dari American Enterprise Institute menuturkan bahwa perang hibrida merupakan "penggunaan aksi permusuhan di luar zona konflik bersenjata untuk melemahkan negara musuh, entitas, atau aliansi" dan digabungkan dengan pertempuran langsung.
"Faktanya, setiap perang saat ini merupakan [perang] hibrida karena itu memiliki dimensi militer dan non-militer, seperti propaganda dan siber," kata Braw.
