Jakarta, CNN Indonesia --
Bos SpaceX dan Tesla, Elon Musk, mengancam akan membuat partai politik untuk menyaingi Partai Republik Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Ancaman itu ia lontarkan menyusul cekcoknya dengan Trump terkait kebijakan soal pengeluaran pemerintah yang diatur dalam One Big Beautiful Bill Act.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
One Big Beautiful Bill Act adalah rancangan undang-undang (RUU) rekonsiliasi anggaran yang mencakup kebijakan pajak, pengeluaran anggaran, hingga imigrasi.
Menurut Musk, RUU ini "sangat menjijikkan" karena akan meningkatkan defisit nasional secara signifikan, bertentangan dengan janji Partai Republik untuk mengurangi pengeluaran pemerintah.
Ia pun mengancam akan mendirikan America Party jika parlemen menyetujui RUU itu.
"Jika RUU pengeluaran gila ini lolos, maka America Party akan dibentuk keesokan harinya," tulisnya di salah satu unggahannya di X, Selasa (1/7).
Apa itu America Party?
America Party adalah nama partai yang dicanangkan Musk untuk menyaingi dua partai utama AS, Republik dan Demokrat.
America Party ditujukan untuk mewakili suara 80 persen rakyat AS yang diklaim berada di tengah spektrum politik, dikutip dari the Hill.
Melalui America Party, Musk ingin menghadirkan partai yang berfokus pada pengurangan utang nasional, penyederhanaan birokrasi, kebijakan pro-pertumbuhan, serta memperjuangkan investasi teknologi mutakhir dalam kendaraan listrik, kecerdasan buatan, dan kedirgantaraan.
Kendati begitu, mendirikan partai politik baru, apalagi dengan tujuan menyaingi dua partai besar AS, tampaknya cukup sulit diwujudkan.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Dilansir dari CNN, partai politik AS diatur oleh undang-undang. Peraturan mengenai parpol pun tidak hanya datang dari Komisi Pemilihan Umum Federal tetapi juga dari negara bagian.
Pendanaan sebuah partai baru juga memiliki tantangan tersendiri. Undang-Undang Reformasi Kampanye Bipartisan McCain-Feingold tahun 2022 membatasi sumbangan untuk partai politik hingga sekitar US$450 ribu (sekitar Rp7,2 M).
Menurut pengamat, Musk membutuhkan ribuan donatur untuk membantunya mendanai partai baru karena satu individu kaya saja tidak bisa mendanai partai nasional seperti mendirikan bisnis.
Selain itu, Musk juga akan kesulitan mengumpulkan peminat jika mendirikan partai baru. Loyalitas pemilih Partai Republik dan Demokrat sangat kuat, terutama di kalangan pendukung Trump.
Para pendukung Demokrat kemungkinan akan menolak bergabung dengan partai Musk karena ketidaksukaan terhadapnya, sementara pendukung Republik cenderung akan memilih setia pada Trump, yang berhasil memenangkan 76 persen suara dalam pemilihan pendahuluan 2024.
Sejak Musk koar-koar menentang RUU ini, Trump santai menanggapi. Ia berujar jika Musk tetap bertingkah, subsidi pemerintah federal terhadap perusahaan-perusahaan Musk, termasuk SpaceX, akan dicabut.
"Elon mungkin menjadi pihak yang mendapat subsidi lebih banyak dibandingkan manusia mana pun dalam sejarah. Tanpa subsidi, Elon mungkin harus menutup usahanya dan kembali ke Afrika Selatan," cemooh Trump di media sosial, Selasa (2/7).
"Tidak ada lagi peluncuran roket, satelit, atau produksi mobil listrik. Negara kita akan menghemat BANYAK," lanjut Trump, seperti dikutip New York Times.