Israel Tangguhkan Pemecatan Jaksa Agung yang Tangani Kasus Netanyahu

Mahkamah Agung Israel resmi menangguhkan sementara keputusan pemerintah yang memecat Jaksa Agung Gali Baharav-Miara, sosok yang tengah memimpin proses hukum terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam kasus dugaan korupsi.

Putusan itu dikeluarkan Senin (4/8) waktu setempat, hanya beberapa saat setelah kabinet Israel yang didominasi koalisi sayap kanan menyetujui pemecatan Baharav-Miara secara bulat.

Lihat Juga : Rusia Nyatakan Tak Lagi Terikat Moratorium Rudal Jarak Pendek-Menengah

Menteri Kehakiman Yariv Levin mengumumkan keputusan tersebut melalui surat resmi kepada Baharav-Miara. Ia menyatakan bahwa "tidak seharusnya memaksakan diri kepada pemerintahan yang tidak mempercayainya dan tidak bisa bekerja secara efektif dengannya".

Namun, keputusan itu segera mendapat perlawanan. Partai oposisi Yesh Atid bersama sejumlah kelompok aktivis langsung mengajukan petisi darurat ke Mahkamah Agung untuk membatalkan pemecatan tersebut.

Salah satu gugatan diajukan oleh The Movement for Quality Government in Israel, lembaga pengawas yang menilai bahwa pemecatan ini menimbulkan konflik kepentingan karena Baharav-Miara tengah menangani kasus korupsi Netanyahu.

Mereka menyebut langkah tersebut sebagai upaya menjadikan posisi jaksa agung sebagai "jabatan politik".

Menanggapi gugatan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan perintah penangguhan, yang secara tegas melarang pemerintah memberhentikan Baharav-Miara atau menunjuk pengganti hingga dilakukan sidang dalam waktu 30 hari.

Namun, reaksi keras datang dari Menteri Komunikasi Israel, Shlomo Karhi. Melalui akun X, ia menyatakan akan menolak mengikuti keputusan pengadilan.

Lihat Juga : Sopir Bus Pergoki Wanita Bawa Koper Berisi Bocah 2 Tahun Hidup-hidup

"Penggantinya harus segera ditunjuk! Kami menaati hukum! Kami katakan kepada Mahkamah Agung, tidak!" tegas Karhi.

Sementara itu, Baharav-Miara menyebut langkah pemerintah untuk memecatnya sebagai tindakan ilegal.

Ia menegaskan, "Tekanan politik dan tindakan yang bertentangan dengan hukum tidak akan menghentikan kami untuk terus menjalankan tugas dengan kenegarawanan, profesionalisme, dan integritas."

Ketegangan meningkat

Ketegangan antara Baharav-Miara dan pemerintahan Netanyahu bukan hal baru. Sejak pemerintahan sayap kanan ini terbentuk, keduanya sering berselisih, terutama terkait paket reformasi peradilan yang mendapatkan protes besar sejak diumumkan pada 2023.

Pada Maret lalu, kabinet Israel bahkan menggelar mosi tidak percaya terhadap Baharav-Miara. Kantor Netanyahu menuduh sang jaksa agung melakukan "perilaku tidak pantas" dan menyebut terdapay "perbedaan pandangan substansial" yang menghambat kerja sama.

Baharav-Miara membantah tuduhan tersebut. Ia menilai langkah itu sebagai bagian dari upaya melemahkan lembaga peradilan demi memperluas kekuasaan pemerintah dan mencari loyalitas sepenuhnya terhadap penguasa.

Lihat Juga : Cekcok dengan Rusia, Trump Klaim Kapal Selam Nuklir AS Sudah 'Siaga'

Tidak hanya itu, Baharav-Miara juga menentang upaya Netanyahu untuk memecat kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Israel (Shin Bet), Ronen Bar. Langkah tersebut kemudian dinyatakan "tidak sah" oleh Mahkamah Agung.

Bar, yang mengakhiri masa jabatannya pada Juni lalu, sempat memimpin penyelidikan terhadap dugaan keterkaitan orang dekat Netanyahu dengan Qatar, dalam kasus yang oleh media Israel disebut sebagai "Qatargate".

Ia juga menolak permintaan khusus dari pihak keamanan yang berupaya membebaskan Netanyahu dari kewajiban bersaksi dalam persidangan.

Netanyahu sendiri tengah menghadapi tuduhan serius, mulai dari penyuapan, penipuan, hingga pelanggaran kepercayaan publik. Ia diduga menerima hadiah mewah dari para pengusaha sebagai imbalan atas kebijakan dan perlakuan media yang menguntungkan, serta membuat kesepakatan politik untuk mendapat liputan positif.

Jika terbukti bersalah, Netanyahu terancam hukuman penjara hingga 10 tahun.

Lihat Juga : Walkot Athena Semprot Israel: Tak Usah Belajar Demokrasi dari Pembunuh

Proses hukum ini telah berjalan sejak 2020, dan ia dituduh sengaja memperpanjang konflik di Gaza demi mempertahankan kekuasaan dan menghindari hukuman.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump ikut campur dalam perkara ini. Ia membela Netanyahu dan menyebut jaksa-jaksa yang menuntutnya sebagai pihak yang "di luar kendali".

Trump bahkan sempat menyarankan agar Israel memberikan pengampunan kepada Netanyahu, dan menyatakan AS bisa saja menggunakan bantuan militernya sebagai alat tekanan.