RI Mau Ikut Tampung Pengungsi Gaza, Tunduk Kebijakan Relokasi Trump?
Rencana Presiden Prabowo Subianto menampung ribuan warga Jalur Gaza Palestina di Pulau Galang, Kepulauan Riau, memicu pro dan kontra dari publik.
Meski rencana ini terlihat "dermawan" dan sesuai prinsip kemanusiaan, sejumlah pihak menilai inisiatif ini justru malah memuluskan niat Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu: mengusir warga Palestina dari rumah dan tanah airnya sendiri.
Tak lama usai dilantik sebagai presiden AS untuk kedua kalinya pada Januari lalu, Trump mengungkapkan usulan merelokasi warga Gaza keluar dari tanah air mereka dengan dalih merekonstruksi wilayah yang sudah hancur lebur digempur Israel sejak 2023 lalu itu.
Trump beralasan relokasi ini justru memberikan kesempatan kepada warga Gaza untuk mendapat kehidupan yang lebih baik dan sejahtera dibandingkan terus hidup di wilayah perang. Sementara itu, Netanyahu selama ini berusaha memperluas pendudukan Israel di wilayah Palestina.
Rencana Trump ini pun mengundang kecaman dan penolakan dari berbagai negara, termasuk Palestina dan Hamas sendiri sebagai yang saat ini menguasai Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengutarakan keprihatinan serupa.
Karena itu, rencana Prabowo untuk menampung ribuan warga Gaza ini dianggap malah mendukung usulan Trump dan pada akhirnya bisa menguntungkan Israel.
Pengamat Timur Tengah dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, menyebut rencana tersebut memang dapat dibenarkan secara ideologis. Menurutnya, kebijakan itu memang sejalan dengan Sila Pertama dan Kedua Pancasila, aspirasi umat Islam Indonesia, serta posisi Indonesia sebagai pendukung terbesar Palestina di panggung diplomasi.
Menurut Rezasyah, walaupun rencana Prabowo adalah mulia, dan dapat didukung oleh PBB dan mayoritas negara-negara di dunia, namun jika tidak hati-hati, dapat membebani Indonesia ditingkat nasional dan internasional.
Kritik yang lebih keras bahkan datang dari Amnesty International Indonesia. Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, menganggap rencana itu malah mendukung usulan Trump dan Netanyahu yang ingin merelokasi warga Gaza dari tanah dan rumah mereka sendiri.
"Rencana ini harus disikapi dengan kritis. Walau pemerintah menyampaikan kebijakan itu atas dasar kemanusiaan, namun jika tidak hati-hati justru sejalan dengan skenario besar Israel dan pemerintahan Trump Amerika Serikat yang ingin mengosongkan Jalur Gaza dengan memindahkan 2 juta warganya ke luar negerinya sendiri," kata Wirya melalui pernyataan pada Senin (11/8).
"Segala bentuk pemindahan warga Palestina dari wilayah pendudukan di luar kesukarelaan mereka bisa dianggap kejahatan perang. Indonesia harus berhati-hati. Rencana itu seolah ingin mendukung pendudukan ilegal Israel di Gaza," paparnya menambahkan.
Berlanjut ke halaman berikutnya >>>