Kenapa Suriah Mau Kerjasama Keamanan ke Israel Tapi Tolak Normalisasi?

Presiden Suriah Ahmad Al Sharaa mempertimbangkan kerja sama keamanan dengan Israel.

Al Sharaa mengatakan kesepakatan itu akan mampu membuka jalan bagi perdamaian komprehensif antara Suriah dan Israel, tanpa mengorbankan hak Suriah atas Dataran Tinggi Golan yang direbut Israel pada 1967.

Sharaa mengatakan Suriah sedang berupaya melibatkan sejumlah negara, demi menekan Israel agar mengadopsi kebijakan yang lebih seimbang terhadap Suriah.

"Kami menghindari konfrontasi," kata Sharaa dalam wawancara dengan Al Jazeera.

Meski membuka peluang kerja sama keamanan dengan negara zionis tersebut, Sharaa tetap menolak membuka hubungan diplomatik atau normalisasi.

Dalam pernyataan yang diterbitkan oleh majalah Saudi Al Majalla, Sharaa mengatakan pendekatan Suriah didasarkan pada "tidak adanya masalah" dengan negara-negara tetangga, tetapi dia menekankan bahwa normalisasi dengan Israel tidak termasuk dalam rencana mereka.

"Kesepakatan itu ditandatangani dengan negara-negara yang tidak memiliki wilayah pendudukan atau konflik langsung dengan Israel. Situasi Suriah berbeda, Dataran Tinggi Golan milik kami diduduki [Israel]," ujar dia, dikutip dari Anadolu Agency.

Setahun setelah pemerintahan Bashar Al Assad tumbang pada 8 Desember 2024, Suriah mulai memulihkan hubungan diplomatik dengan banyak negara di Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Serikat. Namun tidak membuka hubungan dengan Israel.

Ketika bertemu dengan Presiden Donald Trump November 2025 lalu, dia pun diminta ikut kesepakatan Abraham atau Abraham Accords, perjanjian yang ditengahi Amerika Serikat (AS) untuk menormalisasi hubungan antara Israel, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Namun Sharaa menolak.

"Saya percaya bahwa situasi di Suriah berbeda dari situasi negara-negara yang melanjutkan kesepakatan Abrahamik," kata Sharaa kepada Gillian Turner dari Fox.

"Suriah berbatasan dengan Israel, dan Israel telah menduduki Dataran Tinggi Golan sejak 1967. Kami tidak akan memasuki negosiasi secara langsung saat ini," dikutip dari Jerusalem Post.

Alih-alih membuka hubungan diplomatik, prioritas Suriah saat ini adalah menghidupkan kembali Perjanjian Pelepasan yang ditengahi PBB 1974 atau pengaturan serupa untuk menstabilkan Suriah selatan di bawah pengawasan internasional.

Perjanjian yang ditandatangani pada 31 Mei 1974 di Jenewa itu, disaksikan oleh perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat, dan Uni Soviet.

Isinya mencakup kewajiban gencatan senjata, penarikan dan pemisahan pasukan militer, serta pembentukan zona penyangga netral di Dataran Tinggi Golan. Namun hingga saat ini, Dataran Tinggi Golan malah dikuasi Israel.

Pada Oktober 1973 selama Perang Oktober, Suriah berupaya membebaskan Golan dari pendudukan Israel. Suriah berhasil setelah perjanjian pelepasan pasukan untuk merebut kembali sebidang wilayah yang mencakup kota utama dan ibu kota Golan, Quneitra.

Ketika warga Quneitra kembali ke rumah mereka yang telah dibebaskan, mereka trauma dan terkejut mendapati bahwa setiap rumah, bangunan, masjid, dan gereja di kota itu telah sengaja dihancurkan oleh buldoser dan dinamit Israel.

Bahkan kuburan-kuburan di kota itu telah digali dan dirampok oleh Israel, hanya beberapa hari sebelum penarikan Israel, seperti yang didokumentasikan oleh BBC dan lainnya. Kota itu tetap hancur sebagai bukti nyata agresi Israel terhadap warga sipil, dikutip dari laman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).