Muradi
Muradi
Penulis adalah Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjdjaran dan Dosen Sarjana & Pascasarjana Politik dan Pemerintahan, FISIP UNPAD, Bandung.
KOLOM

Jebakan Sentimen Agama di #Aksi212 dan Pencoreng Pilkada

muradi.clark | CNN Indonesia
Kamis, 08 Des 2016 12:39 WIB
Tekanan massa dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok menunjukkan sistem politik yang dibangun kian tak beranjak dari persoalan sentimen agama dan ras.
Tekanan massa dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok menunjukkan sistem politik kian tak beranjak dari persoalan sentimen agama dan ras. (REUTERS/Darren Whiteside)
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNNIndonesia.com
Jakarta, CNN Indonesia -- Terlepas bahwa ada yang mengambil keuntungan dan dirugikan secara politik dalam #Aksi212 dengan isu dan sentimen politik agama, harus diakui bahwa tuntutan Ahok ditahan karena diduga menista agama telah mengubah peta politik di Jakarta dalam tiga bulan terakhir.

Salah satu indikasinya adalah hasil dari survei sejumlah lembaga sigi yang memosisikan Ahok tidak lagi perkasa.

Sementara calon lain seperti Agus dan Anies secara perlahan menguat dan bahkan pada sejumlah survei keduanya melewati prosentasi Ahok secara bergantian. Situasi tersebut tentu tidak cukup baik bagi pembangunan demokrasi di Jakarta dan Indonesia pada umumnya.

Pendekatan politik agama dan dan etnis dalam mengiring opini publik juga dirasakan tidak adil bagi calon yang mengikuti kontestasi tersebut.

Apalagi secara faktual, penggunaan tekanan massa yang massif untuk memaksa agar Ahok dijadikan tersangka dan ditahan mengindikasikan bahwa politik yang terbangun lebih banyak mengedepankan sentimen agama dan etnis dari pada adu program.

Saat penetapan ketiga pasangan calon, penulis membayangkan bahwa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta adalah miniatur dari Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

Ketiga calon sendiri memiliki dukungan partai politik yang selama 15 tahun terakhir menjadi partai dengan tingkat elektabilitas yang tinggi.

Bahkan juga diyakini bahwa siapapun pemenang dalam Pilgub Jakarta akan memiliki peluang untuk memenangkan Pileg maupun Pilpres 2019 mendatang.

Pertaruhan Politik

Namun bayangan tersebut tergerus oleh politik berlabel agama yang menguat, membuat kompetisi ketiganya tidak lagi menarik.

Karena tanpa berkeringat dan adu program, ada yang diuntungkan secara politik terkait dengan tuntutan penahanan Ahok yang bergerak massif.

Situasi ini pula yang menjadi bagian perhatian masing-masing calon untuk bisa meyakinkan publik. Meyakinkan bahwa bahwa memilih pemimpin yang tepat pada Pilgub Jakarta 2017, menjadi penegasan bagi penguatan politik masing-masing pengusung kandidat tersebut.

Aksi anti Ahok pada 2 Desember lalu tetap mendesak agar Ahok ditahan dalam kasus dugaan penistaan agama. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)Aksi anti Ahok pada 2 Desember lalu tetap mendesak agar Ahok ditahan dalam kasus dugaan penistaan agama. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Presiden Jokowi yang diusung oleh PDI Perjuangan pada Pilpres 2014 lalu tentu berkepentingan untuk memastikan pemenang pada Pilgub berjalan linier dengan pemerintahannya. Dalam hal ini yang disokong oleh PDI Perjuangan, yakni Ahok.

Sebaliknya juga SBY yang ingin tetap ‘eksis’ secara politik menginginkan agar Agus, putera sulungnya, dapat meraih suara signifikan. Tujuannya, dapat menjaga dinasti politik keluarga Cikeas tetap punya akses secara politik.
Sebaliknya, kepentingan Prabowo juga tidak kalah serius, dengan mengusung Anies, Prabowo berharap setidaknya Anies memenangkan kontestasi tersebut agar dapat menjaga asa politik Gerindra dan dirinya di 2019.

Dengan waktu kurang lebih dua bulan, ketiganya tetap memiliki peluang untuk memenangkan kontestasi di Pulgub Jakarta.

Isu politik berlatar belakang agama dan etnis tentu tidak baik terus untuk dimunculkan tanpa menampilkan program yang akan diimplementasikan.

Sejauh hal tersebut tidak bisa diimplementasikan secara politik, maka Pilgub Jakarta 2017 akan terjebak dalam sentimen keagamaan yang akan merusak tatanan demokrasi secara substansial.
LEBIH BANYAK DARI KOLUMNIS
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER