Jakarta, CNN Indonesia -- Institut Kapal Perempuan mengundang tiga calon gubernur DKI Jakarta dalam Festival Budaya 1001 Cerita Perempuan Kali Ciliwung di Gelanggang Olahraga Jakarta Timur, Kamis (8/12). Namun, dari tiga calon, hanya Anies yang datang menghadiri acara tersebut.
"Kalau dihitung, jadwal saya hari ini padat. Sebenarnya saya pagi ini ada tiga acara. Tapi kalau bicara soal perempuan, saya punya persoalan pribadi," kata Anies dalam sambutannya.
Anies mengatakan, ia terinspirasi dengan sosok neneknya yang memperjuangkan nasib perempuan.
Ia pun berjanji akan meneruskan perjuangan neneknya dengan menggalakkan gerakan, bukan hanya program dalam memperjuangkan perempuan. "Kami ingin kolaborasi dengan perempuan," ujar Anies.
Sementara itu, perwakilan calon nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono, Firly menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran putra Susilo Bambang Yudhoyono itu.
"Mohon maaf Pak Agus dan Bu Sylvi tidak bisa hadir. Tapi ini tidak melepas komitmennya terhadap perempuan," kata Firly.
Hal sama diutarakan perwakilan calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sulis. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada kalangan perempuan karena ketidakhadiran calon nomor urut dua tersebut.
"Mohon maaf Bapak Ahok dan Pak Djarot tidak bisa hadir karena ada keperluan lain yang berkaitan dengan kampanye. Salam dari Bapak untuk Ibu-ibu perempuan kali Ciliwung," kata Sulis.
Dalam sambutannya, Sulis menegaskan pasangan calon nomor urut dua akan memperhatikan nasib para perempuan. Salah satunya memberi pelayanan kesehatan gratis untuk penderita kanker serviks.
Dalam acara tersebut, Anies dan kedua perwakilan calon kemudian menandatangani deklarasi perempuan bantaran kali Ciliwung yakni;
Pertama, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan memenuhi hak perempuan miskin untuk mendapatkan keadilan, kesetaraan, kesejahteraan, rasa aman dan hidup damai dalam keberagaman.
Kedua, memastikan terpenuhinya hak perempuan miskin dalam meningkatkan kualitas hidupnya, khususnya melalui Jaminan Kesehatan Nasional melalui skema Penerima Bantuan luran (JKN-PBI) dengan Iayanan inklusif, berkualitas dan bebas dari pungutan.
Ketiga, memberikan jaminan kepada perempuan miskin untuk mendapatkan ruang dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam siklus pengambilan keputusan pembangunan sejak proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan.
Kelima, memastikan adanya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender sesuai dengan Peraturan Gubernur no. 58 tahun 2012 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022.
(wis/yul)