Ahok Buru Oknum Penghilang Data Pemilih
Puput Tripeni Juniman | CNN Indonesia
Kamis, 08 Des 2016 18:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan akan menggugat oknum-oknum yang menghilangkan masyarakat dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Keputusan itu diambil saat mengetahui banyak warga yang datang ke Rumah Lembang ternyata tak ada di DPT yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kami akan gugat. Berarti mungkin ada oknum RT atau siapa yang menghilangkan datanya, nah kami lagi telusuri. Kita mulai gugat lapor Bawaslu untuk pidana, kan itu pidana," kata calon gubernur yang akrab disapa Ahok di Rumah Lembang, Jakarta, Kamis (8/12).
Ahok menduga ada oknum yang mencoba menahan data masyarakat. Ahok mendapati ada masyarakat yang rumahnya sudah ditempeli stiker penanda sudah terdata di DPT. Namun ketika diperiksa di website KPU DKI Jakarta, warga itu tidak ada dalam DPT.
Ia juga menyangka banyaknya warga yang tidak ada di DPT merupakan salah satu cara untuk menghilangkan pemilih agar tidak datang ke TPS untuk memilih. Menurut Ahok, pola yang diterapkan oleh oknum itu sama dengan yang ia alami 10 tahun lalu saat dirinya mengikuti Pemilihan Gubernur Bangka Belitung.
"Pola ini kan pernah terjadi lewat oknum-oknum sejak 2007, saya pernah bawa ke Mahkamah Agung dulu, jadi pola yang sama mungkin terulang oleh oknum tertentu," tutur Ahok.
Ahok menyatakan akan menyelesaikan persoalan ini agar demokrasi tak dicederai oleh orang yang berani berbuat curang. Tim relawan dan partai pendukungnya sudah mengerahkan pasukan untuk mengecek DPT calon pemilih.
Ahok juga mengimbau agar warga tetap datang ke TPS pada 15 Februari nanti, meski tidak masuk dalam DPT. Warga harus membawa e-KTP agar bisa menggunakan hak pilihnya.
Sebelumnya, Tim Pemenangan Ahok-Djarot melakukan pengecekan DPT terhadap warga yang datang ke Rumah Lembang. Dari pemeriksaan itu, Tim Pemenangan mendapati beragam persoalan. Mulai dari DPT yang tidak sesuai hingga warga dan RW yang hilang di DPT.
"Bisa human error atau political error. Main politik untuk mengurangi pemilih calon tertentu. Kami laporkan ke Bawaslu biar mereka membukakan pintu untuk kemudian dimasukkan," kata Juru Bicara Tim Pemenangan, Putu Artha. (wis/obs)
"Kami akan gugat. Berarti mungkin ada oknum RT atau siapa yang menghilangkan datanya, nah kami lagi telusuri. Kita mulai gugat lapor Bawaslu untuk pidana, kan itu pidana," kata calon gubernur yang akrab disapa Ahok di Rumah Lembang, Jakarta, Kamis (8/12).
Ia juga menyangka banyaknya warga yang tidak ada di DPT merupakan salah satu cara untuk menghilangkan pemilih agar tidak datang ke TPS untuk memilih. Menurut Ahok, pola yang diterapkan oleh oknum itu sama dengan yang ia alami 10 tahun lalu saat dirinya mengikuti Pemilihan Gubernur Bangka Belitung.
"Pola ini kan pernah terjadi lewat oknum-oknum sejak 2007, saya pernah bawa ke Mahkamah Agung dulu, jadi pola yang sama mungkin terulang oleh oknum tertentu," tutur Ahok.
Ahok menyatakan akan menyelesaikan persoalan ini agar demokrasi tak dicederai oleh orang yang berani berbuat curang. Tim relawan dan partai pendukungnya sudah mengerahkan pasukan untuk mengecek DPT calon pemilih.
Ahok juga mengimbau agar warga tetap datang ke TPS pada 15 Februari nanti, meski tidak masuk dalam DPT. Warga harus membawa e-KTP agar bisa menggunakan hak pilihnya.
Sebelumnya, Tim Pemenangan Ahok-Djarot melakukan pengecekan DPT terhadap warga yang datang ke Rumah Lembang. Dari pemeriksaan itu, Tim Pemenangan mendapati beragam persoalan. Mulai dari DPT yang tidak sesuai hingga warga dan RW yang hilang di DPT.
"Bisa human error atau political error. Main politik untuk mengurangi pemilih calon tertentu. Kami laporkan ke Bawaslu biar mereka membukakan pintu untuk kemudian dimasukkan," kata Juru Bicara Tim Pemenangan, Putu Artha. (wis/obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK