Tim Anies-Sandi Berkeras Pertanyakan DPT Pilkada DKI
Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Jumat, 09 Des 2016 09:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, sempat berkeras mempertanyakan keabsahan daftar pemilih tetap (DPT) yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum Kotamadya Jakarta Timur saat rekapitulasi dilakukan KPU DKI Jakarta, Kamis (8/12) malam.
Pertanyaan itu dilontarkan Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandi, Syarief saat rapat rekapitulasi DPT tingkat provinsi dilakukan. Syarief meminta KPU Jakarta Timur untuk membuka data tambahan pemilih di wilayahnya lantaran ada penambahan 17.291 pemilih sejak DPS hingga rekapitulasi DPT dilakukan.
Selain meminta membuka data, Syarief juga berkeras tak mau menerima rekapitulasi jika data tak diberikan KPU Jakarta Timur.
"Berarti selama ini belum valid dong yang data (tambahan pemilih)? Karena itu lebih bijaksana (warga) yang daftar langsung ke PPS (Panitia Pemungutan Suara). Sisir saja sekarang," kata Syarief.
Apalagi, lanjut Syarief, jumlah pemilih di kotamadya dan kabupaten lain di Jakarta mengalami penurunan dibanding DPS.
Anggota Bawaslu DKI Muhammad Jufri pun angkat bicara mendengar permintaan Syarief. Menurut Jufri, DPT yang sudah ditetapkan harus direkapitulasi segera oleh KPU Provinsi.
Jika rekapitulasi belum bisa dilakukan, KPU DKI disarankan mengembalikan perhitungan DPT ke tingkat kabupaten dan kotamadya.
Ketua KPU Jakarta Timur Nurdin juga ikut menjelaskan. Nurdin berkata, pemilih di Jakarta Timur bertambah karena melonjaknya data tambahan warga yang mendaftar sebagai pemilih ke PPS pasca DPA ditetapkan KPU DKI 2 November lalu.
"Pada saat penetapan DPS terjadi lonjakan data tambahan karena yang sebelumnya belum diinput. Ketika ada orang yang mendaftar juga langsung kami data, ada penambahan signifikan dari data DPS ke DPT," kata Nurdin.
KPU Jakarta Timur pun menyanggupi permintaan Syarief untuk membuka data tambahan pemilih di wilayahnya, yang baru dapat dilakukan hari ini.
Setelah diskusi, Ketua KPU DKI Sumarno memutuskan agar KPU Jakarta Timur membuka data DPT yang sudah ditetapkan paling lambat, Jumat malam ini.
Sumarno menyatakan, seharusnya perdebatan terkait DPT yang ditetapkan KPU kota dilakukan pada Rabu lalu (6/12). Saat itu, penetapan DPT dilakukan oleh seluruh KPU di kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada 2017.
"Seharusnya itu bisa diselesaikan di tingkat kota. Tapi kan yang hadir di tingkat kota berbeda dengan provinsi. Jadi, mestinya kalau tidak menerima ya di kota," kata Sumarno.
Dia juga menjelaskan, koreksi dan masukan dari tim pemenangan cagub dan cawagub sebenarnya dapat diterima kala rapat pleno rekapitulasi DPT dilakukan. Namun koreksi tersebut harus mencantumkan data otentik nama orang yang disebut belum terdaftar pada DPT beserta TPS.
Peraturan koreksi itu sesuai Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015.
"KPU wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang diajukan terbukti benar. Jadi apabila ada masukan dan koreksi dengan data otentik maka kami wajib menindaklanjuti. Tapi tentu saja dalam perbaikan ini KPU provinsi harus melibatkan pengawas pemilu dan tim paslon," katanya. (rel/rdk)
Pertanyaan itu dilontarkan Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandi, Syarief saat rapat rekapitulasi DPT tingkat provinsi dilakukan. Syarief meminta KPU Jakarta Timur untuk membuka data tambahan pemilih di wilayahnya lantaran ada penambahan 17.291 pemilih sejak DPS hingga rekapitulasi DPT dilakukan.
Selain meminta membuka data, Syarief juga berkeras tak mau menerima rekapitulasi jika data tak diberikan KPU Jakarta Timur.
Apalagi, lanjut Syarief, jumlah pemilih di kotamadya dan kabupaten lain di Jakarta mengalami penurunan dibanding DPS.
Anggota Bawaslu DKI Muhammad Jufri pun angkat bicara mendengar permintaan Syarief. Menurut Jufri, DPT yang sudah ditetapkan harus direkapitulasi segera oleh KPU Provinsi.
Jika rekapitulasi belum bisa dilakukan, KPU DKI disarankan mengembalikan perhitungan DPT ke tingkat kabupaten dan kotamadya.
Ketua KPU Jakarta Timur Nurdin juga ikut menjelaskan. Nurdin berkata, pemilih di Jakarta Timur bertambah karena melonjaknya data tambahan warga yang mendaftar sebagai pemilih ke PPS pasca DPA ditetapkan KPU DKI 2 November lalu.
"Pada saat penetapan DPS terjadi lonjakan data tambahan karena yang sebelumnya belum diinput. Ketika ada orang yang mendaftar juga langsung kami data, ada penambahan signifikan dari data DPS ke DPT," kata Nurdin.
KPU Jakarta Timur pun menyanggupi permintaan Syarief untuk membuka data tambahan pemilih di wilayahnya, yang baru dapat dilakukan hari ini.
Setelah diskusi, Ketua KPU DKI Sumarno memutuskan agar KPU Jakarta Timur membuka data DPT yang sudah ditetapkan paling lambat, Jumat malam ini.
Sumarno menyatakan, seharusnya perdebatan terkait DPT yang ditetapkan KPU kota dilakukan pada Rabu lalu (6/12). Saat itu, penetapan DPT dilakukan oleh seluruh KPU di kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada 2017.
"Seharusnya itu bisa diselesaikan di tingkat kota. Tapi kan yang hadir di tingkat kota berbeda dengan provinsi. Jadi, mestinya kalau tidak menerima ya di kota," kata Sumarno.
Dia juga menjelaskan, koreksi dan masukan dari tim pemenangan cagub dan cawagub sebenarnya dapat diterima kala rapat pleno rekapitulasi DPT dilakukan. Namun koreksi tersebut harus mencantumkan data otentik nama orang yang disebut belum terdaftar pada DPT beserta TPS.
Peraturan koreksi itu sesuai Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015.
"KPU wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang diajukan terbukti benar. Jadi apabila ada masukan dan koreksi dengan data otentik maka kami wajib menindaklanjuti. Tapi tentu saja dalam perbaikan ini KPU provinsi harus melibatkan pengawas pemilu dan tim paslon," katanya. (rel/rdk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK