Cegah Korupsi, Anies Akan Publikasi LHKPN Pejabat DKI
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Jumat, 09 Des 2016 17:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan membuka laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia akan mewajibkan hal itu untuk mencegah korupsi di lingkungan pejabat Pemprov DKI Jakarta.
Anies mengklaim telah melakukan upaya itu saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
"Waktu di Kemendikbud, LHKPN saya dipajang semua, jadi semua staf bisa lihat, bisa bandingkan. Dalam periode kepemimpinan kami, 100 persen pejabat di Kemendikbud melaporkan," ujar Anies di Posko Pemenangan Cicurug, Jakarta, Jumat (9/12).
Menurut Anies, hanya sekitar dua hingga tiga persen pejabat yang tidak melaporkan LHKPN. Hal itu juga disebabkan karena orang tersebut telah meninggal, namun namanya masih terdaftar.
Anies mengatakan, kala itu ia menagih satu per satu para pejabat yang belum melaporkan LHKPN. Untuk itu, ia ingin menerapkan hal tersebut jika dirinya terpilih jadi pemimpin nomor satu di Jakarta.
"Kami membawa track record apa yang sudah kami kerjakan dan kami akan bawa itu di Jakarta," kata Anies.
Secara bersamaan, Juru Bicara Dewan Pakar Pemenangan Anies-Sandi, Bambang Widjojanto menilai kekurangan Pemerintah Provinsi Jakarta saat ini belum terbukanya pelaporan LHKPN pejabat di kantor pemerintahan.
Selain itu, akses laporan kekayaan baik di kantor kecamatan maupun kelurahan belum dilakukan secara menyeluruh.
Padahal menurutnya, dengan membuka dan menampilkan laporan kekayaan hingga di level pemerintahan yang paling bawah, maka para pejabat akan malu dan enggan melakukan korupsi.
"Karena dengan begitu aset kekayaannya bisa terkontrol, publik pun ikut mengontrol. Ada partisipasi publik di sini. Yang sekarang kan, LHKPN tidak terbuka untuk umum," ujar Bambang.
Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, LHKPN para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dapat diakses melalui laman KPU DKI Jakarta.
Tercatat, Anies memiliki kekayaan senilai Rp7.307.042.605 dan USD8.893. Anies melaporkan hartanya pada 20 September 2016. Sementara, pasangannya Sandiaga, menjadi calon wakil gubernur terkaya dengan kekayaan senilai Rp3.856.763.292.656 dan USD10.347.381. (pmg/obs)
Anies mengklaim telah melakukan upaya itu saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
"Waktu di Kemendikbud, LHKPN saya dipajang semua, jadi semua staf bisa lihat, bisa bandingkan. Dalam periode kepemimpinan kami, 100 persen pejabat di Kemendikbud melaporkan," ujar Anies di Posko Pemenangan Cicurug, Jakarta, Jumat (9/12).
Menurut Anies, hanya sekitar dua hingga tiga persen pejabat yang tidak melaporkan LHKPN. Hal itu juga disebabkan karena orang tersebut telah meninggal, namun namanya masih terdaftar.
"Kami membawa track record apa yang sudah kami kerjakan dan kami akan bawa itu di Jakarta," kata Anies.
Secara bersamaan, Juru Bicara Dewan Pakar Pemenangan Anies-Sandi, Bambang Widjojanto menilai kekurangan Pemerintah Provinsi Jakarta saat ini belum terbukanya pelaporan LHKPN pejabat di kantor pemerintahan.
Selain itu, akses laporan kekayaan baik di kantor kecamatan maupun kelurahan belum dilakukan secara menyeluruh.
Padahal menurutnya, dengan membuka dan menampilkan laporan kekayaan hingga di level pemerintahan yang paling bawah, maka para pejabat akan malu dan enggan melakukan korupsi.
"Karena dengan begitu aset kekayaannya bisa terkontrol, publik pun ikut mengontrol. Ada partisipasi publik di sini. Yang sekarang kan, LHKPN tidak terbuka untuk umum," ujar Bambang.
Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, LHKPN para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dapat diakses melalui laman KPU DKI Jakarta.
Tercatat, Anies memiliki kekayaan senilai Rp7.307.042.605 dan USD8.893. Anies melaporkan hartanya pada 20 September 2016. Sementara, pasangannya Sandiaga, menjadi calon wakil gubernur terkaya dengan kekayaan senilai Rp3.856.763.292.656 dan USD10.347.381. (pmg/obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK