Jakarta, CNN Indonesia -- Program peningkatan mutu pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang menjadi unggulan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dikritisi mahasiswa saat berkampanye di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (23/12).
Anies Baswedan yang berkampanye di tempat itu memaparkan bahwa KJP Plus yang dipadukan dengan konsep bantuan tunai Kartu Indonesia Pintar (KIP), dapat mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta.
Namun saat sesi dialog, seorang mahasiswa yang mengikuti kampanye Anies, Ariesto (19) mempertanyakan konsep pemberian tunai yang ditawarkan dalam KJP Plus.
"Di KJP plus itu, kan, dapat bantuan tunai. Bagaimana bapak menjamin KJP plus bakal sesuai dengan target?," tanya Ariesto, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta.
Tak hanya Ariesto, saudaranya Ariesta (19) dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta menanyakan cara Anies dalam meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di Jakarta.
"Bagaimana meningkatkan kualitas sekolah yang tadinya biasa saja jadi bagus, dan yang bagus semakin bagus?," tanya Ariesta.
Jawab PertanyaanMenanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, Anies mengakui, bahwa pemberian bantuan tunai dapat menjadi masalah. Namun, menurut Anies, konsep pemberian bantuan tunai nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan anak sekolah.
"Kami akan memberikannya dua kali dalam setahun, di awal semester," kata Anies.
Anies menjelaskan, di awal semester kebutuhan anak sekolah menjadi tinggi sehingga orang tua akan memprioritaskan kebutuhan sekolah dibandingkan membeli barang lain yang tidak berkaitan.
Cara tersebut, kata Anies, akan meminimalisir penyelewengan bantuan meski masih mungkin dapat diselewengkan.
Menjawab pertanyaan Ariesta, Anies mengatakan bakal memberi pelatihan bagi guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk kepala sekolah, ia akan menerapkan rotasi rutin.
"Sekolah bagus ditentukan kualitas guru, kalau guru baik, sekolahnya baik. Kedua kepala sekolah, kalau kepalanya baik, sekolah baik," ujar Anies.
Anies mengklaim cara itu berhasil dijalankan saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selama ini, menurutnya, pendidikan hanya diukur dari kualitas gedung sekolah yang baik.
(wis/wis)