ANALISIS
Melihat Perubahan 'Jual Diri' Agus, Ahok hingga Anies
Basuki Rahmat | CNN Indonesia
Jumat, 06 Jan 2017 15:22 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Di sisa waktu masa kampanye yang tinggal sekitar 30 hari lagi, tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta bekerja keras memaksimalkan dukungan warga.
Perubahan strategi kampanye termasuk penajaman program yang menjadi janji-janji juga dilakukan oleh masing-masing calon.
Kandidat nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat di awal 2017 ini secara frontal mengubah pola kampanye dengan banyak terjun ke masyarakat dan akan fokus menggarap wilayah-wilayah tertentu.
Tak ingin banyak menghabiskan waktu di posko pemenangan Rumah Lembang, Ahok memprioritaskan mengunjungi wilayah dengan mayoritas masyarakat yang belum puas terhadap kinerjanya.
Sekretaris Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Ace Hasan Syadzili, menyebut Ahok hanya seminggu sekali di Rumah Lembang. Di luar itu Ahok akan blusukan.
Dalam sepekan terakhir sejak 26 Desember 2016 hingga 4 Januari 2017, Ahok tercatat melakukan blusukan sebanyak lima kali, dua di antaranya diwarnai pengadangan yakni di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan Cilincing, Jakarta Utara.
Dibanding dua calon gubernur lainnya, posisi Ahok sebagai petahana dan juga terdakwa perkara dugaan penistaan agama memang lebih mendapat sorotan dari warga maupun media saat kampanye.
Kampanye yang relatif gencar dengan menemui warga juga dilakukan oleh dua pasangan lain yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Seluruh calon mengintensifkan pertemuan dengan warga terkait dengan akan digelarnya debat terbuka antarpasangan cagub dan cawagub oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta.
Perubahan Strategi
Perubahan strategi dan pemantapan kampanye itu dilakukan setelah seluruh tim sukses masing-masing calon mengadakan evaluasi dan konsolidasi internal. Langkah tersebut, kata pengamat politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat, memang sudah menjadi suatu keharusan karena masa kampanye bakal segera berakhir pada 11 Februari mendatang.
“Februari semakin dekat, semua calon dan timnya harus mencermati hasil-hasil survei dari lembaga survei untuk evaluasi. Caranya yaitu membuat strategi yang lebih pas untuk bisa menarik dukungan sebanyak-banyaknya,” tutur Asep kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/1).
Khusus untuk Ahok, kata Asep, perubahan strategi kampanye yang tadinya memfokuskan bertemu dengan warga di Rumah Lembang memang harus diubah menjadi blusukan menemui warga. Hal ini untuk mengimbangi kampanye Agus dan Anies yang selama ini terjun langsung ke lapangan.
“Kalau Ahok tetap di Rumah Lembang akan menyulitkan posisinya karena semacam ada jarak dengan warga.”
Metode mendatangi pemilih sangat efektif karena pilkada ini memilih figur individu, bukan memilih partai. Bertemunya dengan warga saat blusukan menjadi kekuatan tersendiri bagi para kandidat untuk mendekatkan diri dengan pemilih.
“Ini menyangkut juga dengan popularitas cagub yang harus dijaga untuk meningkatkan elektabilitas,” ucap Asep sembari menekankan bahwa perubahan pola kampanye menjadi bagian dari strategi yang tak bisa dihindari, khususnya dalam hal ini Ahok.
Adu program di antara para kandidat —yang juga menjadi bagian dari perubahan strategi— mesti dilakukan dengan pembedaan yang lebih jelas dan tegas. Asep berpendapat diferensiasi program masing-masing calon sangat diperlukan agar tidak muncul kesan meniru. “Setiap calon harus memiliki perbedaan dalam program untuk menjadi trademark.”
Arena 'Jual Diri'
Selain melalui kampanye blusukan, program debat di KPU yang dimulai pada 15 Januari nanti dapat menjadi arena para calon untuk memunculkan trademark masing-masing secara lebih luas karena ditayangkan media televisi.
“Acara debat jadi ajang jual diri calon yang sangat penting yang selama ini belum bisa dilakukan secara bersamaan di antara ketiga pasangan calon,” kata Asep.
Hal yang juga perlu digarisbawahi adalah meskipun acara debat bukan segala-galanya untuk mendulang dukungan suara namun bisa menjadi momentum untuk mendongkrak elektabilitas. Asep mengingatkan bahwa pemilih di Jakarta sebagian besar ada pemilih yang rasional.
“Kemampuan menyampaikan gagasan dan program-program bisa ditunjukkan di ajang debat ini.”
Kasus hukum yang membelit Ahok dengan menyandang status terpidana tak bisa dipungkiri bisa menyulitkan Ahok dalam menarik dukungan suara terbesar dari publik Jakarta. Minimal setidaknya menggerus elektabilitas Ahok sebagai petahana yang jika tidak tersangkut perkara pidana di atas kertas Ahok lebih unggul segalanya dibanding dua calon lainnya.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Maswadi Rauf berpandangan tidak banyak sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Ahok terkait kasus pidana yang menjeratnya.
“Karena memang dengan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Ahok bagi sebagian besar orang memang dinilai berat karena hal itu terkait dengan nilai-nilai agama, dalam hal ini Alquran,” kata Maswadi kepada CNNIndonesia.com saat ditemui beberapa waktu lalu.
Beratnya langkah Ahok dalam perkara tersebut —yang berdampak buruk pada tingkat keterpilihannya—ditunjukkan dengan hasil sejumlah lembaga survei yaitu elektabilitas Ahok menjadi merosot.
“Saya pikir ini memang berat bagi Ahok. Orang tidak bisa menggunakan istilah Ahok dizalimi, seperti ketika dulu Susilo Bambang Yudhoyono pada 2003 menimbulkan kesan dizalimi oleh Megawati sehingga SBY dengan kondisi seperti itu mendapat simpati yang besar dari masyarakat,” ujar Maswadi.
Dalam penilaian Maswadi kondisi SBY ketika itu berbeda jauh dengan situasi pada Ahok saat ini. “Sangat berbeda, justru bagi sebagian orang menganggap Ahok lah yang menzalimi umat Islam.”
Menjaga Bicara
Dengan kondisi seperti itu memang tidak banyak yang bisa diperbuat oleh Ahok kecuali colling down yaitu jangan banyak bicara atau kalaupun berbicara harus terkontrol. “Kalau perlu ada orang-orang khusus yang menjaga bicaranya Ahok,” ucap Maswadi yang mengkaitkan pula dengan ajang debat yang akan digelar KPUD Jakarta sebagai ajang untuk menarik dukungan warga.
Maswadi mengingatkan politik adalah bicara dukungan dan dukungan itu adalah jika politikus atau seorang tokoh tidak punya masalah alias clear. “Ibaratnya harus posisi nol dalam soal perilaku, dan kemudian dari nol itu dia bisa menunjukkan prestasi. Nah dengan begitu ada dukungan politik.”
Jadi memang kalau dilihat secara teroritis, kata Maswadi, Ahok ini tidak dalam posisi nol tapi minus. “Nol itu kalau dia (Ahok) tidak punya masalah,” tegas Maswadi. “ Itu adalah modal awal untuk kemudian menarik simpati dengan prestasi, kinerja, dan track record.”
Ahok memang memiliki beban. Dalam konteks perebutan dukungan suara di pilkada Jakarta, kasus pidana Ahok dapat menjadi batu sandungan di tengah kian dekatnya hari pencoblosan pada 15 Februari depan.
Beratnya Ahok untuk memenangkan pilkada sudah disikapi oleh timses dengan mengubah strategi kampanye mulai awal Januari ini.
Ahli hukum pidana dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan bahkan meyakini bahwa sangat berat bagi Ahok untuk bisa menang. “Satu atau dua putaran berat bagi Ahok,” ujar Agustinus yang memberi catatan kasus Ahok telah mempengaruhi pemilih sekaligus merugikan diri Ahok.
Kini, di sisa waktu yang ada bisakah Ahok bersama tim pemenangannya mengerek kembali elektabilitasnya jauh di atas Agus dan Anies dengan perubahan strategi? (asa)
Perubahan strategi kampanye termasuk penajaman program yang menjadi janji-janji juga dilakukan oleh masing-masing calon.
Kandidat nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat di awal 2017 ini secara frontal mengubah pola kampanye dengan banyak terjun ke masyarakat dan akan fokus menggarap wilayah-wilayah tertentu.
Sekretaris Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Ace Hasan Syadzili, menyebut Ahok hanya seminggu sekali di Rumah Lembang. Di luar itu Ahok akan blusukan.
Dalam sepekan terakhir sejak 26 Desember 2016 hingga 4 Januari 2017, Ahok tercatat melakukan blusukan sebanyak lima kali, dua di antaranya diwarnai pengadangan yakni di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan Cilincing, Jakarta Utara.
Dibanding dua calon gubernur lainnya, posisi Ahok sebagai petahana dan juga terdakwa perkara dugaan penistaan agama memang lebih mendapat sorotan dari warga maupun media saat kampanye.
Kampanye yang relatif gencar dengan menemui warga juga dilakukan oleh dua pasangan lain yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Seluruh calon mengintensifkan pertemuan dengan warga terkait dengan akan digelarnya debat terbuka antarpasangan cagub dan cawagub oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta.
 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok usai menghadiri persidangan dugaan penistaan agama beberapa waktu lalu. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay) |
Perubahan Strategi
Perubahan strategi dan pemantapan kampanye itu dilakukan setelah seluruh tim sukses masing-masing calon mengadakan evaluasi dan konsolidasi internal. Langkah tersebut, kata pengamat politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat, memang sudah menjadi suatu keharusan karena masa kampanye bakal segera berakhir pada 11 Februari mendatang.
“Februari semakin dekat, semua calon dan timnya harus mencermati hasil-hasil survei dari lembaga survei untuk evaluasi. Caranya yaitu membuat strategi yang lebih pas untuk bisa menarik dukungan sebanyak-banyaknya,” tutur Asep kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/1).
Khusus untuk Ahok, kata Asep, perubahan strategi kampanye yang tadinya memfokuskan bertemu dengan warga di Rumah Lembang memang harus diubah menjadi blusukan menemui warga. Hal ini untuk mengimbangi kampanye Agus dan Anies yang selama ini terjun langsung ke lapangan.
“Kalau Ahok tetap di Rumah Lembang akan menyulitkan posisinya karena semacam ada jarak dengan warga.”
Metode mendatangi pemilih sangat efektif karena pilkada ini memilih figur individu, bukan memilih partai. Bertemunya dengan warga saat blusukan menjadi kekuatan tersendiri bagi para kandidat untuk mendekatkan diri dengan pemilih.
“Ini menyangkut juga dengan popularitas cagub yang harus dijaga untuk meningkatkan elektabilitas,” ucap Asep sembari menekankan bahwa perubahan pola kampanye menjadi bagian dari strategi yang tak bisa dihindari, khususnya dalam hal ini Ahok.
Adu program di antara para kandidat —yang juga menjadi bagian dari perubahan strategi— mesti dilakukan dengan pembedaan yang lebih jelas dan tegas. Asep berpendapat diferensiasi program masing-masing calon sangat diperlukan agar tidak muncul kesan meniru. “Setiap calon harus memiliki perbedaan dalam program untuk menjadi trademark.”
 Aktivitas kampanye Agus Yudhoyono ditemani isterinya, Annisa Pohan. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Arena 'Jual Diri'
Selain melalui kampanye blusukan, program debat di KPU yang dimulai pada 15 Januari nanti dapat menjadi arena para calon untuk memunculkan trademark masing-masing secara lebih luas karena ditayangkan media televisi.
“Acara debat jadi ajang jual diri calon yang sangat penting yang selama ini belum bisa dilakukan secara bersamaan di antara ketiga pasangan calon,” kata Asep.
Hal yang juga perlu digarisbawahi adalah meskipun acara debat bukan segala-galanya untuk mendulang dukungan suara namun bisa menjadi momentum untuk mendongkrak elektabilitas. Asep mengingatkan bahwa pemilih di Jakarta sebagian besar ada pemilih yang rasional.
“Kemampuan menyampaikan gagasan dan program-program bisa ditunjukkan di ajang debat ini.”
Kasus hukum yang membelit Ahok dengan menyandang status terpidana tak bisa dipungkiri bisa menyulitkan Ahok dalam menarik dukungan suara terbesar dari publik Jakarta. Minimal setidaknya menggerus elektabilitas Ahok sebagai petahana yang jika tidak tersangkut perkara pidana di atas kertas Ahok lebih unggul segalanya dibanding dua calon lainnya.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Maswadi Rauf berpandangan tidak banyak sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Ahok terkait kasus pidana yang menjeratnya.
“Karena memang dengan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Ahok bagi sebagian besar orang memang dinilai berat karena hal itu terkait dengan nilai-nilai agama, dalam hal ini Alquran,” kata Maswadi kepada CNNIndonesia.com saat ditemui beberapa waktu lalu.
Beratnya langkah Ahok dalam perkara tersebut —yang berdampak buruk pada tingkat keterpilihannya—ditunjukkan dengan hasil sejumlah lembaga survei yaitu elektabilitas Ahok menjadi merosot.
“Saya pikir ini memang berat bagi Ahok. Orang tidak bisa menggunakan istilah Ahok dizalimi, seperti ketika dulu Susilo Bambang Yudhoyono pada 2003 menimbulkan kesan dizalimi oleh Megawati sehingga SBY dengan kondisi seperti itu mendapat simpati yang besar dari masyarakat,” ujar Maswadi.
Dalam penilaian Maswadi kondisi SBY ketika itu berbeda jauh dengan situasi pada Ahok saat ini. “Sangat berbeda, justru bagi sebagian orang menganggap Ahok lah yang menzalimi umat Islam.”
 Gelombang aksi yang memprotes Ahok yang tergabung dalam GNPF MUI. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Menjaga Bicara
Dengan kondisi seperti itu memang tidak banyak yang bisa diperbuat oleh Ahok kecuali colling down yaitu jangan banyak bicara atau kalaupun berbicara harus terkontrol. “Kalau perlu ada orang-orang khusus yang menjaga bicaranya Ahok,” ucap Maswadi yang mengkaitkan pula dengan ajang debat yang akan digelar KPUD Jakarta sebagai ajang untuk menarik dukungan warga.
Jadi memang kalau dilihat secara teroritis, kata Maswadi, Ahok ini tidak dalam posisi nol tapi minus. “Nol itu kalau dia (Ahok) tidak punya masalah,” tegas Maswadi. “ Itu adalah modal awal untuk kemudian menarik simpati dengan prestasi, kinerja, dan track record.”
Ahok memang memiliki beban. Dalam konteks perebutan dukungan suara di pilkada Jakarta, kasus pidana Ahok dapat menjadi batu sandungan di tengah kian dekatnya hari pencoblosan pada 15 Februari depan.
Beratnya Ahok untuk memenangkan pilkada sudah disikapi oleh timses dengan mengubah strategi kampanye mulai awal Januari ini.
Ahli hukum pidana dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan bahkan meyakini bahwa sangat berat bagi Ahok untuk bisa menang. “Satu atau dua putaran berat bagi Ahok,” ujar Agustinus yang memberi catatan kasus Ahok telah mempengaruhi pemilih sekaligus merugikan diri Ahok.
Kini, di sisa waktu yang ada bisakah Ahok bersama tim pemenangannya mengerek kembali elektabilitasnya jauh di atas Agus dan Anies dengan perubahan strategi? (asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK