Laporan Dana Kampanye Pilkada DKI Diperiksa Tiga Auditor
CNN Indonesia
Senin, 13 Feb 2017 20:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pilkada 2017 DKI Jakarta dilakukan tiga lembaga berbeda. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI telah menugaskan tiga Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan LPPDK hingga 28 Februari.
Berdasarkan salinan surat pengumuman pengadaan KPU DKI Nomor 625/PPK-PL/KPU-DKI/II/2017, tiga KAP yang ditugaskan KPU DKI adalah akuntan Abror; Richard Risambessy dan Rekan; serta Junaedi, Chairul, dan Subyakto.
Abror ditugaskan memeriksa LPPDK cagub dan cawagub nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Richard Risambessy dan Rekan mengaudit LPPDK peserta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.
Audit LPPDK cagub dan cawagub nomor urut tiga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilakukan Junaedi, Chairul, dan Subyakto.
"Untuk akuntan publik ada persyaratannya, dia harus punya kantor, terakreditasi, domisilinya jelas, dan ada pengalaman serta ikut pelatihan audit dana kampanye. Dari sekian auditor diundi dan terpilih tiga itu," kata Komisioner KPU DKI Dahliah Umar kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/2).
Penyelenggara Pilkada menjamin kredibilitas ketiga KAP yang bertugas memeriksa LPPDK cagub dan cawagub. Hasil audit akan diserahkan ke KPU DKI pada 1 Maret.
Setelah itu, audit diberikan ke tim peserta Pilkada dan KPU DKI mengumumkannya di website.
Pada LPPDK yang diserahkan Minggu lalu (12/2), Agus-Sylvi tercatat sebagai peserta Pilkada terboros. Pasangan itu menggunakan Rp68,95 miliar dari total Rp68.96 miliar dana kampanye yang diterima.
Pemakaian dana kampanye terkecil dilakukan Ahok-Djarot. Mereka 'hanya' menghabiskan uang Rp53,69 miliar dari total dana kampanye sebesar Rp60,19 miliar.
Anies-Sandi tercatat memakai Rp64,71 miliar dana kampanye dari total Rp65,27 miliar anggaran tersedia.
Sementara itu, sisa dana kampanye peserta Pilkada DKI yaitu Agus-Sylvi Rp14,28 juta; Ahok-Djarot Rp6,49 miliar; dan Anies-Sandi Rp553,29 juta. Kelebihan dana akan dikembalikan jika dianggap berasal dari sumber yang sesuai peraturan.
Berdasarkan salinan surat pengumuman pengadaan KPU DKI Nomor 625/PPK-PL/KPU-DKI/II/2017, tiga KAP yang ditugaskan KPU DKI adalah akuntan Abror; Richard Risambessy dan Rekan; serta Junaedi, Chairul, dan Subyakto.
Abror ditugaskan memeriksa LPPDK cagub dan cawagub nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Richard Risambessy dan Rekan mengaudit LPPDK peserta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.
Audit LPPDK cagub dan cawagub nomor urut tiga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilakukan Junaedi, Chairul, dan Subyakto.
"Untuk akuntan publik ada persyaratannya, dia harus punya kantor, terakreditasi, domisilinya jelas, dan ada pengalaman serta ikut pelatihan audit dana kampanye. Dari sekian auditor diundi dan terpilih tiga itu," kata Komisioner KPU DKI Dahliah Umar kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/2).
Penyelenggara Pilkada menjamin kredibilitas ketiga KAP yang bertugas memeriksa LPPDK cagub dan cawagub. Hasil audit akan diserahkan ke KPU DKI pada 1 Maret.
Setelah itu, audit diberikan ke tim peserta Pilkada dan KPU DKI mengumumkannya di website.
Pada LPPDK yang diserahkan Minggu lalu (12/2), Agus-Sylvi tercatat sebagai peserta Pilkada terboros. Pasangan itu menggunakan Rp68,95 miliar dari total Rp68.96 miliar dana kampanye yang diterima.
Pemakaian dana kampanye terkecil dilakukan Ahok-Djarot. Mereka 'hanya' menghabiskan uang Rp53,69 miliar dari total dana kampanye sebesar Rp60,19 miliar.
Anies-Sandi tercatat memakai Rp64,71 miliar dana kampanye dari total Rp65,27 miliar anggaran tersedia.
Sementara itu, sisa dana kampanye peserta Pilkada DKI yaitu Agus-Sylvi Rp14,28 juta; Ahok-Djarot Rp6,49 miliar; dan Anies-Sandi Rp553,29 juta. Kelebihan dana akan dikembalikan jika dianggap berasal dari sumber yang sesuai peraturan.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK