Megawati: Politisasi Bikin Pilkada DKI "Meriah"

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin rapat koordinasi dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Pilkada 2017. Khusus untuk DKI Jakarta, Megawati menganggap bahwa politisasi yang ada menjadikan pilkada di DKI "meriah".

Bagi Megawati, jika politisisasi di DKI Jakarta tak ada maka gelaran Pilkada DKI pasti akan biasa saja dan tak akan menguras energi sebanyak ini.

"Sebetulnya pilkadanya biasa saja, tapi karena ada hal yang menurut saya masuk dalam hal politisasi sehingga menyebabkan jalannya Pilkada DKI ini cukup meriah," kata Megawati saat membuka rapat, Selasa (21/2).

Lihat juga: PDIP Minta Parpol Pendukung Ahok-Djarot Lebih Solid

Sebagai catatan, pasangan calon yang diusung PDIP di Pilkada DKI, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, lolos ke putaran dua untuk menghadapi pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Oleh sebab itu, Megawati pun sekalian mewanti-wanti bahwa rapat kali ini juga akan membahas soal persiapan di putaran kedua.

Menurut Megawati karena gelaran Pilkada DKI pada putaran pertama sangat menguras tenaga maka untuk putaran kedua ini perlu ada persiapan yang lebih matang lagi.

Dia bahkan sudah berkomunikasi dengan partai-partai pendukung pemerintah untuk menekankan agar politisasi seperti kemarin tak terjadi lagi.

Lihat juga: PDIP Genjot 10 Persen Tambahan Suara untuk Menangkan Ahok

"Kami sudah konsolidasi internal dengan partai lain pendukung pemerintah Jokowi-JK bahwa pemerintah yang ada adalah yang terpilih secara konstitusional sehingga hal yang terjadi seperti politisasi tak terjadi lagi," ujar Megawati.

Namun begitu, Megawati mengucapkan terima kasih pada seluruh elemen partai yang telah bersusah payah mensukseskan putaran pertama kemarin. Tak hanya itu, dia juga mengapresiasi kinerja elemen penyelenggara pilkada karena bisa membuat Pilkada DKI berjalan aman.

Lihat juga: PDIP Klaim Menang Pilkada Serentak di 57 Daerah

Hanya saja, Megawati tetap mengkritisi berbagai kekurangan yang terjadi saat proses pemungutan suara di beberapa TPS di DKI Jakarta. Hal-hal seperti warga yang tak mendapatkan hak pilihnya harus menjadi evaluasi khusus dari KPU selaku penyelenggara.

"Para pelaksana hanya berpikir teknis dan melupakan bahwa secara konstitusi hak warga itu sama di hadapan hukum, begitu banyak warga yang belum menggunakan hak pilihnya dan banyak posko yang bermasalah," katanya.

Untuk itu juga, Megawati secara khusus menghubungi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar kesalahan dan kekurangan di putaran pertama bisa diperbaiki dan tak terjadi di putaran kedua.

(obs)