Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta tidak akan mengganti seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pilkada 2017 putaran kedua. Pergantian hanya dilakukan terhadap KPPS yang dinilai bermasalah.
Ketua KPU DKI Sumarno berkata, pergantian terbatas dilakukan agar persiapan putaran kedua Pilkada ibu kota berjalan efektif. Ia khawatir, jika pergantian KPPS dilakukan menyeluruh maka penyuluhan dan pelatihan akan memakan waktu lama dan tidak efektif.
"Jadi yang bermasalah saja diganti, makanya sekarang KPU DKI sedang menginventarisir informasi dari kota, TPS mana saja yang bermasalah, KPPS mana saja yang bermasalah," ujar Sumarno di kawasan Mangga Dua, Jakarta, Kamis (9/3).
Inventarisasi TPS dan KPPS bermasalah dilakukan hingga sebelum pemungutan suara putaran kedua tiba, 19 April. Proses penggantian akan dilakukan melalui seleksi. Namun, penyelenggara pemilu menjamin seleksi yang dilakukan tidak rumit.
KPU DKI juga menerima masukan kritik atas kinerja KPPS dari tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, serta Badan Pengawas Pemilu.
"Masukan dari manapun akan dihimpun KPU DKI. Tapi kita akan konfirmasi karena memang perlu kepastian bahwa (KPPS) yang bersangkutan bermasalah," ujarnya.
Terkait perbaikan daftar pemilih, Sumarno menyampaikan bahwa setiap warga ibu kota kini dapat mengecek statusnya di daftar pemilih sementara (DPS) putaran kedua melalui
call centre penyelenggara.
"Misal, ada warga ragu sudah terdaftar apa belum, informasikan. Kalau pendaftar memang perlu kesesuaian data. (Mengantisipasi) jangan-jangan data yang disampaikan itu tidak sesuai kenyataan, kan itu nantinya tidak baik juga," tuturnya.
Call centre KPU DKI untuk pemutakhiran daftar pemilih tersedia di nomor 021-31908701 dan 081317293700. Selain mengecek melalui
call centre, warga juga dapat mendatangi posko panitia pemungutan suara (PPS) di kelurahan hingga Senin (13/3) untuk mendaftar sebagai pemilih.
KPU DKI sebelumnya telah menggelar rapat kerja persiapan pelaksanaan tahapan Pilkada 2017 putaran kedua. Raker yang digelar pagi hari tadi melibatkan seluruh komisioner KPU Kabupaten/Kota di Jakarta.
"Raker untuk memastikan kerja-kerja teknis lapangan. Melibatkan KPU Kabupaten/Kota, tidak sampai PPK," kata Komisioner KPU DKI Betty Epsilon Idroos.
Penyuluhan dan bimbingan teknis diberikan kepada Komisioner KPU Kabupaten/Kota agar tak ada multitafsir pada penyelenggaraan putaran kedua Pilkada.
(wis)