Sandiaga Uno Sebut Politisasi Kasusnya Jadi Perhatian Bangsa
CNN Indonesia
Rabu, 22 Mar 2017 14:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno terus keberatan dengan kasus dugaan penggelapan tanah yang dituduhkan pada dirinya. Menurut Sandi, kasus yang saat ini tengah diproses di Polda Metro Jaya itu unsur politiknya lebih besar porsinya dibanding unsur hukum.
"Ini indikasi ya, politisasi daripada sebuah kasus yang sama sekali enggak ada, bisa dibawa ke sebuah kontestasi yang jadi perhatian bangsa," kata Sandi saat ditemui di Mampang, Selasa (22/3).
Sandi menilai kasus itu sama sekali tidak ada unsur hukumnya. Dia menyerahkan penanganan kasus kepada tim hukum. Sandi mengatakan, kasus yang melibatkan dua orang super kaya itu karena didasari perbedaan pandangan politik belaka.
Salah satu orang itu mendukung dirinya maju dalam Pilkada Jakarta. sedangkan lainnya tidak mendukungnya. Pihak yang tak mendukung itu, menurut Sandi, melakukan politisasi kasus untuk menghalangi usahanya.
"Orang super kaya ini punya koneksi, punya kuasa, dan kemampuan untuk menggerakkan. Yang tidak mendukung saya menggunakan proses politisasi ini untuk menghalangi usaha saya," katanya.
Namun Sandi bungkam soal identitas orang super kaya yang dia singgung berkali-kali itu. Dia meminta masyarakat mencermati sendiri kasusnya jika ingin mengetahui orang yang dimaksud.
Saat ini Sandi memilih fokus pada kegiatan kampanye. Dia tak mau kasus tersebut menghalangi dirinya. "Saya tak mau terpengaruh, saya ingin fokus hadirkan solusi," ujar Sandi.
Sandi dilaporkan atas dugaan penggelapan lahan senilai Rp12 miliar pada Desember 2012. Diduga tindak pidana penggelapan terjadi saat melakukan penjualan sebidang tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang, Banten.
Kasus tersebut, kata Sandi, dikonstruksi dengan sumir. Dia mengklaim tidak pernah terlibat saat penjualan lahan tersebut.
Oleh karena itu, Sandi mengajukan permintaan agar Polda Metro Jaya memeriksa dirinya usai Pilkada DKI 2017. Pasalnya, ia sudah menjadwalkan kegiatan kampanye sampai pada 15 April mendatang.
"Ini indikasi ya, politisasi daripada sebuah kasus yang sama sekali enggak ada, bisa dibawa ke sebuah kontestasi yang jadi perhatian bangsa," kata Sandi saat ditemui di Mampang, Selasa (22/3).
Sandi menilai kasus itu sama sekali tidak ada unsur hukumnya. Dia menyerahkan penanganan kasus kepada tim hukum. Sandi mengatakan, kasus yang melibatkan dua orang super kaya itu karena didasari perbedaan pandangan politik belaka.
Salah satu orang itu mendukung dirinya maju dalam Pilkada Jakarta. sedangkan lainnya tidak mendukungnya. Pihak yang tak mendukung itu, menurut Sandi, melakukan politisasi kasus untuk menghalangi usahanya.
"Orang super kaya ini punya koneksi, punya kuasa, dan kemampuan untuk menggerakkan. Yang tidak mendukung saya menggunakan proses politisasi ini untuk menghalangi usaha saya," katanya.
Namun Sandi bungkam soal identitas orang super kaya yang dia singgung berkali-kali itu. Dia meminta masyarakat mencermati sendiri kasusnya jika ingin mengetahui orang yang dimaksud.
Saat ini Sandi memilih fokus pada kegiatan kampanye. Dia tak mau kasus tersebut menghalangi dirinya. "Saya tak mau terpengaruh, saya ingin fokus hadirkan solusi," ujar Sandi.
Sandi dilaporkan atas dugaan penggelapan lahan senilai Rp12 miliar pada Desember 2012. Diduga tindak pidana penggelapan terjadi saat melakukan penjualan sebidang tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang, Banten.
Kasus tersebut, kata Sandi, dikonstruksi dengan sumir. Dia mengklaim tidak pernah terlibat saat penjualan lahan tersebut.
Oleh karena itu, Sandi mengajukan permintaan agar Polda Metro Jaya memeriksa dirinya usai Pilkada DKI 2017. Pasalnya, ia sudah menjadwalkan kegiatan kampanye sampai pada 15 April mendatang.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK