Djarot Sebut Ucapan Anies soal Penggusuran Menakuti Warga
CNN Indonesia
Kamis, 06 Apr 2017 20:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Djarot Saiful Hidayat mendesak Anies Baswedan mengklarifikasi ucapannya soal 300 permukiman yang akan digusur seandainya Ahok-Djarot terpilih kembali. Djarot mengatakan, klarifikasi dibutuhkan karena omongan Anies itu bersifat menakut-nakuti warga ibu kota.
"Itu yang sebetulnya harus diklarifikasi, dimana tempatnya kok digusur gitu lho. Itu kan sifatnya nakut-nakutin rakyat, betul gak? Di mana tunjukkin gitu lho," kata Djarot di kawasan Jakarta Timur, Kamis (6/4).
Anies, menurut Djarot, seharusnya bisa memberikan pendidikan pada masyarakat dengan tidak menyebarkan informasi kebohongan.
Persoalan ini telah dilaporkan oleh Tim Hukum dan Advokasi relawan Basuki Tjahja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Badja) ke kepolisian.
Laporan Badja tersebut terdaftar dengan nomor LP/1682/IV/2017/PMJ/Ditreskrimum tanggal 5 April 2017.
Dalam laporannya, Tim Hukum dan Advokasi Badja membawa rekaman video pernyataan Anies soal 300 kampung yang disebut akan digusur. Video itu dijadikan sebagai barang bukti.
"Itu yang sebetulnya harus diklarifikasi, dimana tempatnya kok digusur gitu lho. Itu kan sifatnya nakut-nakutin rakyat, betul gak? Di mana tunjukkin gitu lho," kata Djarot di kawasan Jakarta Timur, Kamis (6/4).
Anies, menurut Djarot, seharusnya bisa memberikan pendidikan pada masyarakat dengan tidak menyebarkan informasi kebohongan.
Persoalan ini telah dilaporkan oleh Tim Hukum dan Advokasi relawan Basuki Tjahja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Badja) ke kepolisian.
Laporan Badja tersebut terdaftar dengan nomor LP/1682/IV/2017/PMJ/Ditreskrimum tanggal 5 April 2017.
Dalam laporannya, Tim Hukum dan Advokasi Badja membawa rekaman video pernyataan Anies soal 300 kampung yang disebut akan digusur. Video itu dijadikan sebagai barang bukti.
Anies dilaporkan dengan tuduhan melanggar Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah.
"Terkait informasi soal ada penggusuran di 300 kampung di Jakarta. Dan itu setelah kami telusuri itu semua bohong, tidak benar dan fitnah," kata anggota Tim Hukum dan Advokasi Badja, Rony Talapessy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).
Menurut Rony isu penggusuran disampaikan secara masif oleh Anies dalam kampanye di beberapa tempat seperti Pulogadung dan Menteng Atas, Jakarta. Padahal, lanjut dia, tidak satupun tempat di Jakarta yang digusur oleh Ahok-Djarot.
Dia menuturkan pasangan Ahok-Djarot hanya merencanakan penertiban untuk menata kembali ruang kota.
"Ini kan menuduh tanpa data yang benar. Kami pegang data yang valid bahwa 300 titik tersebut terkait penertiban reklame, PKL dan penduduk yang tinggal di bantaran sungai," kata Rony.
Anies Baswedan menanggapi santai laporan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik terkait data penggusuran di Jakarta.
Anies mengatakan laporan seperti itu wajar terjadi saat elektabilitas sedang menanjak. "Biasa, kalau makin kuat ya makin banyak yang begini-begini, enggak usah cengeng lah," kata Anies di rumahnya, Lebak Bulus, Jakarta.
Sementara itu, terkait data 325 titik penggusuran yang dipersoalkan, Wakil Ketua Tim Advokasi Anies-Sandi, Yupen Hadi menyatakan data itu diambil Anies dari berbagai seperti Lembaga Bantuan Hukum, hingga program Ahok-Djarot sendiri.
Menurut Rony isu penggusuran disampaikan secara masif oleh Anies dalam kampanye di beberapa tempat seperti Pulogadung dan Menteng Atas, Jakarta. Padahal, lanjut dia, tidak satupun tempat di Jakarta yang digusur oleh Ahok-Djarot.
Dia menuturkan pasangan Ahok-Djarot hanya merencanakan penertiban untuk menata kembali ruang kota.
"Ini kan menuduh tanpa data yang benar. Kami pegang data yang valid bahwa 300 titik tersebut terkait penertiban reklame, PKL dan penduduk yang tinggal di bantaran sungai," kata Rony.
Anies mengatakan laporan seperti itu wajar terjadi saat elektabilitas sedang menanjak. "Biasa, kalau makin kuat ya makin banyak yang begini-begini, enggak usah cengeng lah," kata Anies di rumahnya, Lebak Bulus, Jakarta.
Sementara itu, terkait data 325 titik penggusuran yang dipersoalkan, Wakil Ketua Tim Advokasi Anies-Sandi, Yupen Hadi menyatakan data itu diambil Anies dari berbagai seperti Lembaga Bantuan Hukum, hingga program Ahok-Djarot sendiri.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK