Ahok-Anies Berdebat soal Program KJP
CNN Indonesia
Kamis, 06 Apr 2017 08:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan terlibat perdebatan perihal program Kartu Jakarta Pintar yang mereka usung. Perdebatan dipicu oleh sanggahan Ahok, sapaan Basuki, atas spanduk yang memuat perbandingan program KJP versi Anies dan dirinya.
Ahok menyebut spanduk itu tidak mencantumkan data akurat mengenai nominal KJP versi dirinya dan Djarot, terutama nominal KJP untuk pelajar tingkat SMA dan SMP.
"SMA ada yang (mendapat) Rp600 ribu per bulan. SD memang segitu, kalau SMP ada Rp400 sampai Rp600 ribuan," ujar Ahok di Jakarta, kemarin (5/4).
Pada spanduk perbandingan tersebut tertulis, bantuan dana KJP versi Ahok untuk siswa SD, SMP, SMA, SMK, dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) pemegang KJP senilai Rp210 ribu, Rp280 ribu, Rp375 ribu, Rp390 ribu, dan Rp210 ribu tiap bulannya.
Kemudian, pada KJP Plus versi Anies-Sandi tertera bantuan dana tiap bulan sebesar Rp250 ribu, Rp300 ribu, Rp420 ribu, Rp450 ribu, dan Rp300 ribu kepada anak usia SD, SMP, SMA, SMK, dan PKBM.
Pasangan yang diusung PKS dan Gerindra itu juga berjanji memberi dana KJP Plus untuk semua anak usia 7-21 tahun di ibu kota. Pemberian dana tidak terbatas pada anak yang sekolah saja.
"Yang membedakan kami dengan mereka adalah, kalau kami mau dorong anak yang tidak sekolah supaya sekolah. Kalau dia kan anak tidak sekolah dikasih juga, tidak boleh dong. Justru anak harus sekolah baru dapat (KJP), supaya terdorong sekolah," kata Ahok.
Menanggapi Ahok, Anies mengatakan sengaja menawarkan KJP Plus kepada semua anak usia sekolah untuk membuka akses pendidikan kepada mereka
Anies melanjutkan, KJP Plus untuk semua anak usia sekolah ditawarkan karena banyak anak putus sekolah yang membutuhkan solusi untuk melanjutkan pendidikan.
Dengan KJP Plus, anak putus sekolah diharapkan dapat melanjutkan pendidikan melalui kursus maupun kejar paket.
"Jadi fungsinya KJP Plus adalah untuk memastikan akses pendidikan ada pada semua. Bukan saja hanya yang sudah bersekolah," kata Anies.
"Nah kami mau memikirkan anak usia sekolah. Karena tanggung jawab kita untuk setiap anak Jakarta, bukan saja anak yang sudah dalam sekolah," imbuhnya.
Anies menjelaskan, KJP Plus awalnya akan menyasar pada kalangan siswa yang berlatarbelakang ekonomi rendah. Setelah itu, KJP Plus akan dapat dinikmati semua anak termasuk yang berkecukupan.
Penghapusan KJP
Anies juga menyinggung isu penghapusan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti KJP, KJS hingga Petugas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) yang sempat marak beredar.
Dalam berbagai kesempatan sosialisasi kepada warga, Anies mengaku selalu menyampaikan bahwa isu penghapusan program tersebut tidak benar.
"Alhamdulillah (isu itu) sudah jauh menurun. Sekarang kalau kami ke mana-mana tentu kami tegaskan," kata Anies.
Anies meminta agar tidak ada pihak yang menakut-nakuti warga dengan isu yang tidak benar. Sebab, kata dia, ancaman dari penyebaran isu tersebut adalah respons balik yang juga bersifat ancaman.
"Ancamannya misalnya, kalau enggak pilih gubernur lagi, program A, B, C dihentikan. Ini ancaman. Kalau itu dilakukan, justru efeknya muncul ancaman balik," kata Anies.
Ahok menyebut spanduk itu tidak mencantumkan data akurat mengenai nominal KJP versi dirinya dan Djarot, terutama nominal KJP untuk pelajar tingkat SMA dan SMP.
"SMA ada yang (mendapat) Rp600 ribu per bulan. SD memang segitu, kalau SMP ada Rp400 sampai Rp600 ribuan," ujar Ahok di Jakarta, kemarin (5/4).
Pada spanduk perbandingan tersebut tertulis, bantuan dana KJP versi Ahok untuk siswa SD, SMP, SMA, SMK, dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) pemegang KJP senilai Rp210 ribu, Rp280 ribu, Rp375 ribu, Rp390 ribu, dan Rp210 ribu tiap bulannya.
Kemudian, pada KJP Plus versi Anies-Sandi tertera bantuan dana tiap bulan sebesar Rp250 ribu, Rp300 ribu, Rp420 ribu, Rp450 ribu, dan Rp300 ribu kepada anak usia SD, SMP, SMA, SMK, dan PKBM.
"Yang membedakan kami dengan mereka adalah, kalau kami mau dorong anak yang tidak sekolah supaya sekolah. Kalau dia kan anak tidak sekolah dikasih juga, tidak boleh dong. Justru anak harus sekolah baru dapat (KJP), supaya terdorong sekolah," kata Ahok.
Menanggapi Ahok, Anies mengatakan sengaja menawarkan KJP Plus kepada semua anak usia sekolah untuk membuka akses pendidikan kepada mereka
Anies melanjutkan, KJP Plus untuk semua anak usia sekolah ditawarkan karena banyak anak putus sekolah yang membutuhkan solusi untuk melanjutkan pendidikan.
"Jadi fungsinya KJP Plus adalah untuk memastikan akses pendidikan ada pada semua. Bukan saja hanya yang sudah bersekolah," kata Anies.
"Nah kami mau memikirkan anak usia sekolah. Karena tanggung jawab kita untuk setiap anak Jakarta, bukan saja anak yang sudah dalam sekolah," imbuhnya.
Anies menjelaskan, KJP Plus awalnya akan menyasar pada kalangan siswa yang berlatarbelakang ekonomi rendah. Setelah itu, KJP Plus akan dapat dinikmati semua anak termasuk yang berkecukupan.
Penghapusan KJP
Anies juga menyinggung isu penghapusan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti KJP, KJS hingga Petugas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) yang sempat marak beredar.
Dalam berbagai kesempatan sosialisasi kepada warga, Anies mengaku selalu menyampaikan bahwa isu penghapusan program tersebut tidak benar.
"Alhamdulillah (isu itu) sudah jauh menurun. Sekarang kalau kami ke mana-mana tentu kami tegaskan," kata Anies.
Lihat juga:Menimbang 'Iming-iming' KJP Plus Anies-Sandi |
"Ancamannya misalnya, kalau enggak pilih gubernur lagi, program A, B, C dihentikan. Ini ancaman. Kalau itu dilakukan, justru efeknya muncul ancaman balik," kata Anies.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK