KPU: Kehadiran Komisioner di Acara Paslon Bukan Pelanggaran
CNN Indonesia
Rabu, 05 Apr 2017 08:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro mengatakan, kehadiran komisioner dalam rapat kerja tim pemenangan pasangan calon bukan sebuah pelanggaran. Menurutnya, itu adalah sebuah kewajiban anggota KPU untuk memberikan pemahaman penyelenggaraan pemilu pada semua pihak.
"Jadi kalau ada calon atau timses atau tim kampanye secara resmi memberikan undangan kepada KPU untuk memberikan pemahaman sosialisasi dalam forum raker, itu dibolehkan bahkan itu menjadi kewajiban KPU," kata Juri kemarin di Jakarta.
Menurutnya, kehadiran komisioner itu juga bukan bentuk keberpihakan. Disebut tidak netral jika anggota KPU hanya memenuhi undangan dari salah satu tim pemenangan dan mengabaikan undangan dari tim pemenangan yang lain.
"Semua boleh dan berhak untuk mengundang KPU itu namanya netral. Jadi enggak boleh KPU menghadiri satu tapi yang lain tidak dihadiri, itu yang tidak boleh," ujarnya.
Di sisi lain, jika KPU menyelenggarakan acara terkait dengan kepentingan calon, KPU juga wajib untuk mengundang seluruh peserta pemilu.
Juri mengatakan secara umum KPU sudah mengalami kemajuan dalam perbaikan independensi dan profesionalisme dalam proses penyelenggaraan pemilu. Namun diakuinya masih ada pelanggaran di beberapa daerah.
Dari pemantauan KPU, pelanggaran kode etik penyelenggaran kadang masih dilakukan di daerah yang secara geografis sulit dijangkau.
"Misalnya di Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Ini menjadi pekerjaan KPU ke depan untuk diperbaiki. Tapi secara umum sebetulnya seluruh Indonesia ada peningkatan yang signifikan dari perbaikan kinerja dan integritas KPU," kata Juri.
Sebelumnya Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menghadiri acara yang digelar oleh tim pemenangan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Tak cuma hadir, Sumarno yang mengaku menjadi narasumber di acara itu bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta Mimah Susanti, menerima honor masing-masing Rp3 juta.
Atas kejadian ini, keduanya diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP). Keduanya sudah menjalani sidang di DKPP dan akan menerima keputusan pada 7 April mendatang.
"Jadi kalau ada calon atau timses atau tim kampanye secara resmi memberikan undangan kepada KPU untuk memberikan pemahaman sosialisasi dalam forum raker, itu dibolehkan bahkan itu menjadi kewajiban KPU," kata Juri kemarin di Jakarta.
Menurutnya, kehadiran komisioner itu juga bukan bentuk keberpihakan. Disebut tidak netral jika anggota KPU hanya memenuhi undangan dari salah satu tim pemenangan dan mengabaikan undangan dari tim pemenangan yang lain.
Di sisi lain, jika KPU menyelenggarakan acara terkait dengan kepentingan calon, KPU juga wajib untuk mengundang seluruh peserta pemilu.
Juri mengatakan secara umum KPU sudah mengalami kemajuan dalam perbaikan independensi dan profesionalisme dalam proses penyelenggaraan pemilu. Namun diakuinya masih ada pelanggaran di beberapa daerah.
"Misalnya di Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Ini menjadi pekerjaan KPU ke depan untuk diperbaiki. Tapi secara umum sebetulnya seluruh Indonesia ada peningkatan yang signifikan dari perbaikan kinerja dan integritas KPU," kata Juri.
Sebelumnya Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menghadiri acara yang digelar oleh tim pemenangan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Tak cuma hadir, Sumarno yang mengaku menjadi narasumber di acara itu bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta Mimah Susanti, menerima honor masing-masing Rp3 juta.
Atas kejadian ini, keduanya diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP). Keduanya sudah menjalani sidang di DKPP dan akan menerima keputusan pada 7 April mendatang.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK