OK Otrip: Bayar 'Goceng' Bisa ke Mana Saja?

Jakarta, CNN Indonesia -- Memanfaatkan posisi sebagai penantang, Anies Baswedan-Sandiaga Uno merumuskan program dengan berangkat dari analisis mereka terhadap kondisi transportasi publik di era kepemimpinan pasangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Pasangan calon nomor urut tiga di Pilkada DKI itu menyebut pelayanan transportasi publik harus dibarengi dengan pengelolaan moda yang terintegrasi. Mereka melihat celah kurangnya sinergi antara pelayanan bus rapid transit (BRP) sebagai moda trayek utama dengan kendaraan-kendaraan pengumpan di luar Transjakarta.

Sejak kampanye putaran pertama, Anies-Sandi rajin menyosialisasikan program integrasi transportasi berlabel OK Otrip. Mereka berencana mengintegrasikan pelayanan transportasi mikrolet atau angkutan kota (angkot), serta Metromini dan Kopaja bersama Transjakarta.

Lewat OK Otrip, pengguna bisa menumpang transportasi publik Jakarta hanya dengan sekali bayar Rp5.000,- alias goceng. Konsep pembayaran nantinya diterapkan melalui sistem karcis terusan dan berlanjut ke sistem elektronik mengandalkan kartu tap.

Transportasi publik yang tidak masuk integrasi adalah angkutan non trayek seperti ojek dan taksi karena sifatnya menarik penumpang pribadi, bukan massal. Angkutan rel seperti KRL juga tidak masuk integrasi OK Otrip karena menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Saat ini sudah ada Kopaja terintegrasi di jalur Transjakarta. Tapi di lapangan para penyedia jasa angkutan itu masih tetap menagih ongkos pada penumpang. (Antara Foto/Rivan Awal Lingga)

Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Anies-Sandi, Izzul Waro, mengatakan realisasi pelayanan transportasi publik terintegrasi nantinya bakal menggandeng angkutan umum milik perorangan, koperasi, serta perusahaan swasta.

Penyedia transportasi angkutan umum akan menerima uang dari Pemrov DKI sesuai dengan jarak yang ditempuh kendaraan saat beroperasi. Dengan begitu sistem setoran hilang dan penyedia mendapatkan uang berdasarkan hitungan jarak.

Izzul menyebut besaran uang yang dibayarkan pada penyedia armada bakal berbeda menyesuaikan trayek yang ditempuh kendaraan. Kendaaan yang melewati trayek sulit dan dipenuhi jalan rusak akan mendapat bayaran lebih tinggi. Uang lebih itu bisa digunakan untuk biaya perawatan operasional dan upah pengemudi.

"Kami belum bisa tentukan sekarang berapa bayaran per kilometer, karena harus berkomunikasi dengan penyedia armada, Organda (Organisasi Pengusaha Angkutan Darat) dan juga stakeholder transportasi terkait," kata Izzul.

Untuk mendukung program pelayanan satu pintu OK Otrip, Anies-Sandi berjanji bakal segera meremajakan angkot dan metromini serta melakukan inspeksi setiap hari. Armada yang beroperasi harus layak jalan sesuai dengan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

Aturan soal standar kelayakan kendaraan umum juga diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Izzul mengatakan, Pemprov DKI saat ini mengalokasikan dana Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp 2,8 triliun untuk Transjakarta. Anies-Sandi, kata dia, bisa menggunakan dana seefisien mungkin sehingga bisa dialokasikan untuk membantu biaya peremajaan angkot dan metromini.

"Tahun pertama kami targetkan integrasi di tiga koridor busway," kata Izzul.

Belum semua Kopaja bergabung dengan Transjakarta. Sebagian banyak masih berkeliaran di jalanan tanpa terintegrasi di jalur busway. (Antara Foto/Vitalis Yogi Trisna)

Pengamat Transportasi Publik Azas Tigor Nainggolan berpendapat integrasi transportasi memang solusi tepat mengatasi kemacetan di Jakarta. Meski demikian, Tigor menyebut solusi mengintegrasikan pelayanan transportasi publik bukan gagasan murni Anies-Sandi.

"Kami mau tunggu apa hal baru untuk Jakarta dari Anies-Sandi. Menurut saya gagasan ini bukan gagasan baru. Anies-Sandi ambil dari gagasan dari kalangan pengamat tarsnportasi Jakarta, jangan klaimlah," kata Tigor kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Tigor juga mengkritisi tarif Rp5.000,- untuk satu kali perjalanan yang ditetapkan Anies-Sandi. Ia menilai tarif itu masih tergolong mahal, apa lagi pengguna transportasi umum di Jakarta cenderung melakukan beberapa kali perjalanan. Menurutnya lebih baik menyediakan karcis atau kartu dengan tarif yang tetap untuk perjalanan satu hari

"Jadi satu hari mau naik apa saja, berapa kali pun, bayar tetap sama. Itu bisa dibuat lebih murah dari Rp 5.000. Kalau biaya operasional transportasi umum memang harus ada subsidi supaya masyarakat mau naik angkutan umum," kata Tigor.

Ketua Inisiatif Strategis untuk Transportasi (Instran) Darmaningtyas sementara itu menyebut kebijakan tarif Rp5.000,- untuk semua angkutan umum itu sangat rentan diperdebatkan.

Tyas menyebut besaran tarif itu merupakan putusan politis. Pasalnya, kata Tyas, kebijakan itu bakal menimbulkan konsekuensi Pemprov DKI memberikan subsidi kepada operator angkutan umum.

"Sama halnya dengan penentuan tarif KRL yang maksimal dibayar penumpang hanya Rp5.000,- untuk perjalanan terjauh. Konsekuensinya, Pemerintah memberikan subsidi kepada operasional KRL," kata dia.

Selanjutnya... Ide integrasi yang tersalip

---