Menakar Hubungan Anies-Sandi dengan DPRD

Jakarta, CNN Indonesia -- Selama pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, hubungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD tampak tak terlalu harmonis. DPRD sering tidak setuju atau bahkan melayangkan protes terhadap kebijakan atau program yang dibuat Pemprov.

Beberapa contoh ketidakharmonisan tersebut dapat dilihat dalam beberapa kasus, mulai dari pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, pembahasan Anggaran DasarBelanja Daerah (APBD), proyek pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply), hingga persoalan reklamasi.

Pilihan Redaksi Tahun Pertama, Sandi Butuh Rp3 Triliun untuk Rumah Tanpa DP Djarot Persilakan Anies-Sandi Rekrut PNS untuk Tim Transisi M Taufik: Insya Allah Anies-Sandi Dilantik Gubernur Baru Bahas APBD Perubahan, M Taufik Sebut Tak Persulit Ahok

Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mengatakan, konflik yang sering terjadi antara Pemprov dengan DPRD lebih dikarenakan cara komunikasi politik Ahok, sapaan Basuki, yang dinilai arogan. Selain itu, ketidakjelasan partai asal Ahok juga menjadi persoalan tersendiri.

"Ahok itu bukan dari mana-mana partainya, enggak jelas waktu itu, dia keluar dari partai. Jadi memang dia menciptakan permusuhan dengan partai-partai yang ada di parlemen,” kata Ubedilah kepada CNNIndonesia.com.

Permusuhan itu, kata Ubedilah diciptakan melalui perkataan ataupun pernyataan Ahok yang menyerang para anggota DPRD. Hal ini kerap menyinggung para anggota parlemen.

Ubedilah berpendapat, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memiliki cara komunikasi politik yang lebih baik jika dibandingkan dengan Ahok. Selain itu, hubungan keduanya dengan partai yang duduk di kursi DPRD cukup berimbang.

Sehingga menurut Ubedillah, hubungan antara pemprov dengan DPRD DKI pada masa pemerintahan Anies-Sandi mendatang akan lebih harmonis.

Meski begitu, Ubedilah menyebut protes dari DPRD kepada pemerintahan Anies-Sandi bisa saja tetapi terjadi, misalnya saja bila kebijakan yang diambil oleh Anies-Sandi ternyata tidak memihak kepada rakyat.

“Selalu ada kemungkinan itu kalau kebijakan Anies-Sandi tidak pro rakyat, pasti rakyat dan DPRD akan melawan, tidak hanya berpihak pada pemilik modal tetapi yang lebih utama harus berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Ubedilah juga mengatakan ada beberapa catatan yang harus dilakukan oleh Anies-Sandi agar bisa menjalin keharmonisan dengan DPRD. Yaitu, Anies-Sandi harus berani melawan praktik korupsi, karena jika sampai terjadi praktek korupsi maka hal itu akan menurunkan legitimasi mereka.

Di luar hubungan Pemprov dengan DPRD, Ubedilah mengatakan Anies-Sandi juga harus bisa menjaga kepercayaan dari masyarakat. Caranya mereka harus bisa bekerja secara profesional dan menghindari menggunakan prosedur 'main belakang'. Misalnya dalam proses mencari pemenang tender untuk suatu program.

"Jangan sampai Anies-Sandi melakukan tindakan yang justru melakukan kongkalikong dengan DPRD untuk melakukan tindakan korupsi itu yang harus diwanti-wanti, jangan melakukan tindakan konyol praktik korupsi karena itu akan menurunkan legitimasi diri," ujarnya.

Sementara itu pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito berpendapat hubungan tidak harrmonis antara pemprov DKI dengan DPRD lebih dikarenakan gaya kepemimpinan Ahok yang cenderung tegas dan keras, serta tidak mau berkompromi dengan tindakan korupsi dalam rangka menciptakan good government.

Sedangkan untuk hubungan Pemprov dengan DPRD di masa pemerintahan Anies-Sandi ke depan, Arie belum bisa menilainya. Nantinya hal tersebut akan dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Anies-Sandi.

Selain itu, menurut Arie tidak semua anggota DPRD DKI berasal dari partai pendukung Anies-Sandi. Sehingga nantinya juga akan terjadi tarik menarik kepentingan antarfraksi di DPRD.

“Bayangan saya tidak semua anggota DPRD itu juga mendukung Anies, nah nanti kuat-kuatan tarik menarik,” kata Arie.

Meski begitu, Arie memprediksi Anies akan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dengan Ahok dalam memimpin Jakarta. Apalagi, lanjut Arie banyak pihak di belakang Anies yang memiliki kepentingan ekonomi dan politiknya tersendiri yang menuntut Anies untuk bisa melakukan kompromi.

“Enggak seberani Ahok karena banyak di belakang Anies (yang memiliki) kepentingan ekonomi politik. Karena Ahok tipenya ambil resiko, enggak peduli (kalau) pendukungnya juga melawan,” ujarnya.

Arie mengatakan selain pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap kinerja Pemprov, pengawasan yang dilakukan langsung oleh masyarakat lah yang paling penting.

Karena antara Pemprov dan DPRD bisa saja melakukan kompromi dalam membuat kebijakan atau program, sehingga fungsi pengawasan DPRD tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

"Kalau rakyat tidak mengawasi bahaya juga terjadi jebakan baru. Kalau gaya Ahok kan rakyat diajak ikut mengawasi, melaporkan, komplain soal transparansi, Ahok mengajak publik mengawasi termasuk DPRD yang tugasnya sebagai pengawas juga harus diawasi," kata Arie.