Menjadi Oposisi Tak Menakutkan Buat Golkar

Setelah tak berhasil membawa pasangan Prabowo-Hatta ke bangku presiden bersama Koalisi Merah Putih, Partai Golkar tetap memilih untuk berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan bahwa partainya tidak takut untuk berada di luar pemerintahan.
 

“Jadi oposisi itu bukan hal yang menakutkan. Walaupun selama ini kami selalu berada di dalam pemerintahan, tapi bukan berarti kami tidak bisa oposisi,” ujar Nurul ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (25/8).
 

Nurul mengakui, ada beberapa pihak yang ingin memecah belah Koalisi Merah Putih pasca pengumuman hasil gugatan sengketa Pemilihan Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK), pekan lalu. “Tapi sampai hari ini kita masih tetap bertemu, dan Golkar masih solid di Koalisi Merah Putih,” katanya tegas.
 

Adapun mengenai pembentukan Panitia Khusus dari DPR berkenaan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Prabowo-Hatta, Nurul mengatakan, hingga saat ini belum ada perintah dari para petinggi Golkar untuk membentuknya.
 

“Untuk saat ini, sepertinya tidak akan terkejar jika harus membentuk Pansus Pilpres. Kami akan rekomendasikan ke DPR periode berikutnya, karena tujuannya agar penyelenggaraan Pemilu dapat lebih baik lagi kedepannya,” kata Nurul.
 

Saat ini, Golkar terbelah. Ada pandangan bahwa perpecahan membagi dua partai beringin itu berdasar pada pilihan dukungan. Ada kubu yang berpihak kepada Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan ada juga yang mendukung wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla.
 

Soal koalisi, menjadi oposisi dan bagaimana nasib partai beringin ke depan sebenarnya sangat bergantung kepada musyawarah nasional yang kini menjadi biang perpecahan. Kubu Jusuf Kalla menginginkan munas diselenggarakan Oktober tahun ini, sedangkan kubu Ical –panggilan akrab Aburizal Bakrie- berpendapat harus digelar 2015.

"Saya kira ini yang menentukan munaslub adalah suara daerah, karena mereka memiliki 34 suara sedangkan DPP hanya satu," kata Ketua Dewan Pimpinan Partai Golkar Priyo Budi Santoso, kepada CNN Indonesia, di DPR RI.