Dua Tantangan Pemerintah Baru Dalam Berantas Korupsi
CNN Indonesia
Kamis, 28 Agu 2014 12:03 WIB
.jpeg_169.jpg?w=650&q=90 "Dua Tantangan Pemerintah Baru Dalam Berantas Korupsi")
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti isu tantangan pemerintah baru dalam memberantas korupsi dalam diskusi yang dihelat di Auditorium KPK, Jakarta, Kamis (28/8).
Pimpinan KPK Busyro Muqoddas dalam diskusi tersebut mengatakan kondisi politik saat ini menyebabkan munculnya korupsi yang terencana (corruption by design).
"Semua yang punya integritas dan jujur, terbajak oleh mereka yang punya kuasa uang," kata Busyro di Auditorium KPK, Jakarta.
Lebih jauh, Busyro mengidentifikasi aktor korupsi antara lain politisi, pelaku bisnis kotor, serta birokrat pusat dan daerah. Berdasarkan kasus korupsi yang ditangani, Busyro mengatakan, banyak ditemukan di lingkaran sistemik kementerian yang dipimpin oleh elit partai politik.
"Misal kasus bupati Buol, Wa Ode, di sektor pertanian seperti impor daging sapi, benih, dan pupuk. Sektor lain penyelenggaraan ibadah haji," ucap Busyro.
Senada dengan Busyro, pimpinan KPK yang lain, Adnan Pandu Praja mengkritisi pemilihan menteri bagi pemerintahan baru untuk meminimalisir "penyakit" laten elite politik tersebut.
"Integritas menjadi syarat untuk menteri. Banyak orang pandai, tapi kalau integritas tidak baik, sama saja," ucap Adnan dalam diskusi bertajuk "Peluang dan Tantangan Pemberantasan Korupsi Pasca Suksesi", di Auditorium KPK, Jakarta, Kamis (28/8).
Ia menambahkan, syarat lain adalah berani melawan intervensi dari siapa pun ketika mengerjakan tugasnya.
Turut hadir dalam diskusi tersebut, pimpinan KPK lain yaitu Bambang Wijajanto, yang juga melihat adanya ancaman konstitusional bagi warga negara Indonesia.
"Kalau pemerintahan ke depan tidak mampu mengendalikan (korupsi) akan mengancam demokrasi, mendelegetimasi lembaga negara, sekaligus merampas hak-hak konstitusional rakyat," kata Bambang menguraikan.
Menghadapi tantangan dan ancaman demikian, tokoh Buya Syafi'i Maarif menekankan pemerintahan ke depan harus lebih berani memberantas korupsi.
"Semoga di pemerintahan yang baru, KPK, PPATK, KY berfungsi lebih hebat. Kepribadian kita juga jangan goyah. Saya percaya, kita lihat nanti gebrakannya," ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.
Pimpinan KPK Busyro Muqoddas dalam diskusi tersebut mengatakan kondisi politik saat ini menyebabkan munculnya korupsi yang terencana (corruption by design).
"Semua yang punya integritas dan jujur, terbajak oleh mereka yang punya kuasa uang," kata Busyro di Auditorium KPK, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misal kasus bupati Buol, Wa Ode, di sektor pertanian seperti impor daging sapi, benih, dan pupuk. Sektor lain penyelenggaraan ibadah haji," ucap Busyro.
"Integritas menjadi syarat untuk menteri. Banyak orang pandai, tapi kalau integritas tidak baik, sama saja," ucap Adnan dalam diskusi bertajuk "Peluang dan Tantangan Pemberantasan Korupsi Pasca Suksesi", di Auditorium KPK, Jakarta, Kamis (28/8).
Ia menambahkan, syarat lain adalah berani melawan intervensi dari siapa pun ketika mengerjakan tugasnya.
Turut hadir dalam diskusi tersebut, pimpinan KPK lain yaitu Bambang Wijajanto, yang juga melihat adanya ancaman konstitusional bagi warga negara Indonesia.
"Kalau pemerintahan ke depan tidak mampu mengendalikan (korupsi) akan mengancam demokrasi, mendelegetimasi lembaga negara, sekaligus merampas hak-hak konstitusional rakyat," kata Bambang menguraikan.
Menghadapi tantangan dan ancaman demikian, tokoh Buya Syafi'i Maarif menekankan pemerintahan ke depan harus lebih berani memberantas korupsi.
"Semoga di pemerintahan yang baru, KPK, PPATK, KY berfungsi lebih hebat. Kepribadian kita juga jangan goyah. Saya percaya, kita lihat nanti gebrakannya," ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK