DPRD DKI Abaikan Perda Baru tentang Rokok

Utami Diah Kusumawati, CNN Indonesia | Jumat, 29/08/2014 10:12 WIB
Impian penduduk DKI Jakarta untuk hidup sehat dan terbebas dari asap rokok masih jauh panggang dari api. Tahun ini, DPRD belum juga mengesahkan perda DKI Jakarta mengenai larangan merokok di tempat umum dan sanksi.
Jakarta, CNN Indonesia --

Impian penduduk DKI Jakarta untuk hidup sehat dan terbebas dari asap rokok masih jauh panggang dari api. Tahun ini Dewan Pemerintah Rakyat Daerah DKI Jakarta (DPRD) belum juga mengesahkan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang larangan merokok di tempat umum berikut sanksi pidananya.

Hal itu dikatakan oleh Bambang Sugiono dari bagian Kesehatan Masyarakat DKI Jakarta ditemui CNN Indonesia usai pembukaan Tobacco Truth and Dare! 

Generasi Berani Sehat di @America, Jakarta Pusat. “Semestinya 2014 ini sudah ketok palu pada saat pergantian DPRD. Tetapi malah molor lagi. Mungkin baru 2015 akan disahkan,” ujarnya.Perda itu sudah lama masuk ke Komisi E DPRD DKI Jakarta. 


Sebelumnya Pemda DKI pernah menetapkan perda tentang melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 75 tahun 2005 yang mengatur tentang Kawasan Dilarang Merokok.  Perda ini kemudian diubah menjadi Pergub DKI Jakarta No. 88 tahun 2010 yang lebih detil mengatur antara lain tentang kawasan khusus merokok yang harus ditempatkan terpisah di luar gedung.

Pergub tersebut, ujarnya, masih lemah dalam sisi hukum. Sehingga, implementasinya di lapangan masih kedodoran. Oleh karena itu dibutuhkan Perda baru yang isinya nanti mengatur pelarangan merokok di tempat umum, jadi sudah tidak ada lagi Kawasan Khusus Merokok karena sanksinya selama ini tidak jelas.

“Lama kelamaan petugas malas juga menindak mereka yang melanggar peraturan. Sanksinya saja tidak ada,” ujarnya.

Dalam perda rokok terbaru itu, katanya, akan diatur ketentuan diantaranya mengenai larangan merokok di tempat publik seperti di tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, transportasi umum dan taman umum serta larangan pemasangan reklame rokok di tempat publik. Bagi mereka yang melanggar, akan diberikan surat peringatan, ancaman penutupan tempat usaha, hingga sanksi hukum.

“Tapi masih dilematis. Ada pihak yang mau reklame rokok dilarang tapi banyak juga yang tidak mau ditiadakan semuanya,” jelasnya.”Tetapi, kita akan menandingi dengan memasang reklame edukasi bahaya rokok kepada kaum muda.”

Sementara itu, Nurul Nadia H.W. Luntungan, peneliti muda mengenai isu rokok dari departemen Kesehatan Global dan Populasi dari Harvard School of Public Health mengatakan reklame rokok di Indonesia, terutama di kota besar, yang masif membuat jumlah perokok muda meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun.

Berdasarkan riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2013 menunjukkan 60 persen perokok memulai kebiasaan buruknya ketika usia mereka masih di bawah 20 tahun. Sementara itu, jumlah perokok penduduk 15 tahun ke atas di Indonesia mencapai 36,3 persen di tahun 2013, jumlah ini meningkat dari 34.2 persen pada tahun 2007.

“Datanya membuktikan kaum muda masih sangat terpengaruh dengan iklan-iklan rokok yang ada di jalanan atau televisi,” jelasnya.

Ia melanjutkan semestinya pemerintah daerah melarang iklan-iklan rokok di tempat publik, seperti yang sudah dilakukan oleh negara maju, seperti Amerika Serikat. “Di  negara itu iklan rokok di tempat publik dan televisi dilarang dan setiap negara bagian memiliki sanksi yang kuat,” ujarnya.

Ia menambahkan apabila pemerintah daerah masih belum sanggup melarang iklan rokok di tempat publik semestinya dibuat iklan edukasi kesehatan berbahasa anak muda di tempat umum untuk bisa mendidik kalangan muda.

“Jangan hanya pakai kalimat rokok bisa menyebabkan impotensi dan ganguan janin. Anak muda gak peduli bahasa itu. Di otak mereka, merokok itu keren. Buat kalimat seperti rokok bisa membuat bau mulut, gak punya duit dan kulit keriput. Itu baru mengena buat mereka,” jelasnya.

REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK