Kenaikan Harga BBM Dibahas Setelah Jokowi Dilantik

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyerahkan pembahasan soal kenaikan harga bahan bakar minyak kepada pemerintah baru Joko Widodo.

“Menaikkan (BBM) atau tidak, nanti dibahas setelah (Jokowi) dilantik,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (29/8). Jokowi dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2014.

PDIP pun menerima keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak kenaikan harga BBM. Permintaan untuk menaikkan BBM dilontarkan Jokowi dalam pertemuannya dengan SBY di Bali, Rabu malam (27/9).

“SBY berlasan pasokan BBM masih mencukupi,” ujar Puan. SBY pun kepada Jokowi mengatakan situasi saat ini tak tepat untuk menaikkan harga BBM.

Puan mengatakan, penting untuk mengemukakan berbagai wacana yang dapat membangun Indonesia, termasuk mengkaji dampak kenaikan harga BBM. Anggaran subsidi BBM yang dipotong dapat dialihkan untuk kegiatan produksi yang bermanfaat bagi rakyat.

Terkait pertemuan SBY dan Jokowi di Bali, menurut Puan belum ada pembicaraan detail yang strategis. Mereka berdua baru membahas transisi pemerintahan dari tangan SBY ke Jokowi, bagaimana menyinergikan program pemerintahan saat ini dengan pemerintahan baru Jokowi, dan cara mencegah defisit APBN.

“Semua masih pembicaraan awal,” kata Puan. Ia menerima laporan dari Jokowi soal pembicaraan mantan Wali Kota Solo itu dengan SBY semalam di Kantor Transisi. Selain Puan, hadir pula Jusuf Kalla, tim transisi, dan pimpinan partai koalisi Jokowi.

Jusuf Kalla, Senin lalu, mengatakan kenaikan harga BBM sulit dihindarkan karena masyarakat amat boros mengkonsumsi BBM bersubsidi. Kuota BBM bersubsidi pun diperkirakan tak akan bertahan hingga akhir tahun.

“Pemerintahan Jokowi dilantik 20 Oktober. Subsidi BBM diperkirakan habis November. Kalau November tak ada lagi bensin dijual, kami (pemerintahan baru) yang salah. Jadi (harga BBM) harus dinaikkan,” kata Kalla.

Politisi senior Golkar itu mengatakan, negara bisa bangkrut apabila terus mengeluarkan anggaran subsidi BBM ratusan triliun tiap tahun. APBN banyak terserap untuk subsidi BBM dan hanya tersisa sedikit untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, serta pendidikan.

Soal kenaikan BBM ini, kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sudah dikalkulasi oleh partainya. Jika subsidi BBM diteruskan, maka Mega memprediksi situasi lima tahun mendatang akan sama seperti sekarang – rakyat antre membeli BBM di berbagai daerah.

“Sekarang realitanya terjadi defisit APBN. Kalau begini ada solusinya tidak?” kata Mega.