Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara membuat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tak terelakkan. Menurut PDIP, pemerintahan Jokowi yang bakal dilantik Oktober dalam kondisi tak memungkinkan untuk menahan kenaikan BBM.
“(Alasan menaikkan BBM) bukan karena Pak Jokowi-JK menang (pemilu presiden). Kami sudah melakukan kalkulasi nyata,” kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam acara pembubaran Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK di Jakarta, Jumat (29/8).
Jika subsidi bahan bakar minyak diteruskan, ujar Mega, maka situasi lima tahun mendatang akan sama seperti sekarang di mana rakyat antre membeli BBM. Antrean yang terjadi di berbagai daerah terjadi karena rakyat khawatir pasokan BBM akan habis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Mega, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pengurangan subsidi BBM memang masih bisa ditahan. “Tapi sekarang realitanya terjadi defisit APBN. Kalau begini ada solusinya tidak?” kata Mega.
Jika memang harga BBM bisa ditahan supaya tidak naik, ujar Mega, maka hal itu tak perlu didiskusikan lagi, termasuk dalam pertemuan antara Presiden SBY dan presiden terpilih Joko Widodo di Bali.
Megawati pun menyindir SBY. “Seharusnya (SBY) yang berada 10 tahun di pemerintahan melihat realitasnya langsung,” kata dia.
Jokowi, Kamis (28/7), mengatakan telah meminta secara khusus kepada SBY dalam pertemuan mereka di Bali untuk menekan defisit APBN dengan menaikkan harga BBM. Namun SBY berpendapat kurang tepat untuk menaikkan BBM saat ini.
Untuk itu Jokowi siap menaikkan harga BBM di awal pemerintahnya. Anggaran untuk subsidi BBM yang dipotong akan dialihkan untuk membiayai usaha-usaha produktif.
Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, Senin (25/8), mengatakan kenaikan harga BBM sulit dihindarkan karena masyarakat amat boros mengkonsumsi BBM bersubsidi. Kuota BBM bersubsidi pun diperkirakan tak akan bertahan hingga akhir tahun.
“Pemerintahan Jokowi baru dilantik 20 Oktober. Subsidi BBM diperkirakan habis November. Kalau November tak ada lagi bensin dijual, kami (pemerintahan baru) yang salah. Jadi (harga BBM) harus dinaikkan,” kata JK.
Politikus senior Golkar itu mengatakan, negara bisa bangkrut apabila terus mengeluarkan anggaran subsidi BBM ratusan triliun tiap tahun. APBN banyak terserap untuk subsidi BBM dan hanya tersisa sedikit untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, serta pendidikan.
Sementara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menyatakan SBY menolak menaikkan harga BBM karena tiga alasan. Pertama, pemerintah SBY baru saja menaikkan tarif dasar listrik. Kedua, SBY tak ingin meninggalkan memori kurang bagus di benak rakyat di akhir kepemimpinannya. Ketiga, SBY memang mampu menahan kenaikan BBM.