Jokowi Bisa Kerja Optimal Meski Dihambat DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden terpilih Joko Widodo diyakini tetap bisa bekerja maksimal meski dihambat oleh lawan politiknya di DPR. Sampai saat ini Jokowi belum berhasil menambah mitra koalisi untuk mendukungnya di parlemen. Koalisi partai pendukung Jokowi-JK tak sampai 50 persen dari total jumlah kursi di parlemen.

“Dalam tatanan sistem presidensial yang dianut Indonesia, kekuasaan tetap berada di presiden. DPR itu bisa diabaikan,” kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Kartasasmita di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (29/8).

Politikus Golkar itu menyatakan, apabila sebagian anggota DPR periode 2014-2019 menghambat program-program pemerintah Jokowi yang baik, maka otomatis para anggota Dewan itu tak akan didukung rakyat.

“Biarpun presiden tidak mendapat dukungan yang cukup di parlemen, kalau visi misinya berorientasi kerakyatan, pasti akan tetap mendapat dukungan,” kata Agun.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani, Selasa (26/8), mengatakan partainya masih terbuka bagi partai-partai lain yang hendak merapat. “Kami harap ada teman-teman lain yang bergabung bersama kami untuk membuat solid eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

Sekalipun didukung rakyat, program-program Jokowi terancam tak mulus di parlemen jika mayoritas anggota DPR menolaknya. Untuk mengesahkan suatu Undang-Undang misalnya, perlu dukungan dari mayoritas anggota Dewan.

Namun menurut Ketua DPP PDIP Eva Kusuma Sundari, Jokowi cukup percaya diri dengan koalisi yang ada di belakangnya saat ini, yakni PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura. Pengalaman Jokowi memimpin DKI Jakarta dan Solo memperlihatkan dengan dukungan parlemen ramping, pemerintahan tetap bisa berjalan lancar asal program-programnya akuntabel dan prorakyat.