Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan menyatakan tak perlu mempercepat muktamar bila tujuannya hanya untuk membahas arah koalisi. Koalisi bisa dibicarakan lewat musyawarah kerja nasional atau rapat pimpinan nasional.
“Kalau muktamar untuk bicarakan arah koalisi, forumnya terlalu besar. Tidak perlu muktamar untuk mengubah arah koalisi,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP Arwani Thomafi kepada CNN Indonesia, Senin (1/9).
Sekretaris Fraksi PPP di DPR itu menyatakan banyak hal lebih penting yang layak dibicarakan di muktamar, utamanya mengenai masa depan PPP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekretaris Jenderal PPP M. Romahurmuziy, Selasa (26/8), juga mengatakan arah politik PPP tak harus diputuskan lewat muktamar. Menurutnya, PPP tidak menunggu tawaran koalisi dari Jokowi, namun menilai wajar jika Jokowi melakukan langkah-langkah pendekatan untuk mengamankan pemerintahannya lima tahun mendatang.
Minggu kemarin (31/8), para politisi senior PPP menggelar pertemuan tertutup di rumah mantan Ketua Umum PPP Hamzah Haz. Mereka menuntut muktamar digelar September ini. Mereka juga meminta muktamar membahas tawaran kubu Jokowi kepada PPP untuk bergabung.
“Pak Hamzah mengingatkan, kemenangan Jokowi sudah pasti. Ada tawaran dari pihak Jokowi untuk meminta kader PPP duduk di pemerintahan, seharusnya dibahas pada muktamar mendatang,” kata anggota Majelis Pertimbangan PPP Ubaidillah Murod.