KPK Ajak BPKP Kendalikan Gratifikasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi terus memperluas kampanye pencegahan tindak pidana korupsi. KPK bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hari ini melakukan deklarasi komitmen penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan BPKP.

"Penandatanganan komitmen ini merupakan upaya pencegahan korupsi agar semua kementerian dan lembaga berkomitmen," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Pribowo ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa pagi (2/9).

Penandatanganan komitmen dilakukan di Gedung BPKP Pusat. Undangan dalam acara tersebut yaitu Ketua KPK Abraham Samad, Deputi Pencegahan KPK Iswan Elmi, Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo, dan Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Muhammad Yusuf Ateh.

KPK telah melakukan kerjasama program pengendalian gratifikasi dengan sejumlah pemerintah kota, provinsi, kementerian dan lembaga, serta badan usaha milik negara. Pemerintah kota di antarnaya Bandung, Metro, Pekanbaru, dan Tarakan. Provinsi yang berkomitmen mengendalikan gratifikasi yaitu Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Sumatera Bart, dan DKI Jakarta.

Selain dengan BPKP, KPK juga akan menandatangani komitmen pengendalian gratifikasi dengan Kementerian Pertanian, Selasa siang. Setelah sebelumnya Kementerian Agama dan Kementerian Kelautan Perikanan telah berkomitmen lebih dulu. PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indoesia, PT Perusahaan Gas Negara, Bulog, dan PT Pupuk Kaltim merupakan beberapa BUMN yang telah memiliki komitmen dengan KPK untuk mengendalikan gratifikasi.