Aktivis Meminta Kementerian Lingkungan Hidup Tak Dihapus

Organisasi aktivis lingkungan hidup mendesak pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla tak melikuidasi Kementrian Lingkungan Hidup. Desakan itu muncul akibat santernya isu perampingan kabinet yang berimbas pada pembekuan beberapa kementerian.
 

“Keberadaan kementerian ini sangat berpengaruh bagi kelestarian dan control terhadap industrialisasi lingkungan hidup,” kata Ketua Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Ahmad Safrudin, dalam diskusi di Jakarta Rabu (3/9).
 

Menurut Ahmad, penghapusan Kementrian Lingkungan Hidup akan mengganggu pemenuhan janji Jokowi-JK soal isu penyelamatan lingkungan. Padahal, selama kampanye, Jokowi melontarkan beberapa janji soal lingkungan hidup terutama masalah yang mengatasi dampak perubahan iklim.
 

“Janji-janji dirasa akan terganggu pemenuhannya jika  Kementrian Lingkungan Hidup dihapuskan,” katanya. "Jadi kami harus yakinkan keberadaan institusi ini menyangkut kehidupan orang banyak.”
 

Sebelumnya, Jokowi memang menginginkan adanya perampingan kabinet dalam pemerintahannya. Hal itu terasa perlu dilakukan karena dirasa mampu mengefektifkan kinerja pemerintahan. 

Tim Transisi yang ditugaskan oleh Jokowi sebagai penyusun arsitektur kabinet pun telah menawarkan lima opsi, dan diantara pilihan tersebut muncul opsi perampingan kabinet.

Pada Selasa lalu, Jokowi telah meminta Tim Transisi untuk mengkaji pilihan status quo atau melanjutkan pemerintahan SBY-Boediono walau dengan perombakan dibeberapa lini, "opsi yang 34 kementrian," ujar Jokowi.