AS Ingatkan Kasus Munir Belum Tuntas

Jakarta, CNN Indonesia -- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan tertulis untuk memperingati satu dekade kematian Munir Said Thalib, Direktur Eksekutif lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial yang diracun dalam pesawat dari Jakarta menuju Amsterdam, 7 September 2004.

“Munir adalah suara hati nurani dan kejernihan. Dia menginspirasi generasi aktivis, cendekiawan, dan pegawai negeri yang kini mengubah Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri AS John Kerry dalam rilis yang dimuat di situs Departemen Luar Negeri AS, www.state.gov, Sabtu (6/9).

Munir menghabiskan hidupnya untuk bekerja demi mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis, bebas, dan manusiawi. Misi Munir itu, ujar Kerry, kini diteruskan oleh banyak orang di Indonesia, termasuk jandanya Suciwati.

Meski demikian, Kerry menyesalkan keadilan belum ditegakkan terkait kematian Munir. “Sepuluh tahun yang lalu, seseorang membunuhnya karena mereka (sekelompok orang) takut misi Munir berhasil,” kata Kerry.

Ia mengingatkan ucapan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 yang menyebut penuntasan kasus pembunuhan Munir akan menjadi ujian utama bagi demokrasi Indonesia. “Hal itu benar sampai hari ini. Kami mendukung semua upaya untuk membawa mereka yang memerintahkan Munir dibunuh, dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujar Kerry.

AS juga menyerukan perlindungan bagi semua pekerja perdamaian, demokrasi, dan HAM di seluruh dunia.

Suciwati kepada CNNIndonesia, Jumat (5/9), menyatakan kecewa karena kasus pembunuhan suaminya sampai sekarang tak kunjung tuntas. “Kami merasa dibodoh-bodohi. Sistem peradilan di Indonesia buruk. Semua stuck. Bagaimana cara kami mendapatkan keadilan?” kata dia.

Munir dibunuh ketika terbang ke Belanda untuk menempuh pendidikan master di bidang hukum dan HAM. Hasil autopsi menunjukkan Munir meninggal akibat keracunan arsenik dalam dosis tinggi.

Suciwati mengatakan SBY sesungguhnya telah bertindak benar di awal pemerintahannya dengan membuat tim pencari fakta yang terdiri dari jaksa, polisi, dan profesional di bidang hukum dan HAM. “Sayangnya hasil temuan mereka tidak pernah dibagikan ke publik,” kata Suciwati.

Ia semakin kesal ketika Mahkamah Agung pada 2013 mengabulkan peninjauan kembali yang mengkorting hukuman Pollycarpus, pilot Garuda yang dipidana atas pembunuhan berencana terhadap Munir, dari 20 tahun menjadi hanya 14 tahun penjara.

Saat ini lembaga pemantau HAM internasional, Amnesty International, menaruh harapan pada pemerintahan baru Jokowi-JK untuk menuntaskan kasus Munir. “Kemenangan Jokowi membawa secercah harapan bagi keluarga Munir dan kawan-kawan agar semua pelaku (pembunuhan Munir) diseret ke pengadilan,” kata Josef Roy Benedict, penggiat Amnesty International untuk Indonesia dan Timor Leste.